Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya

Yeni Fitriani Somantri, Ulfa Luthfia Nanda

Abstract


This research aims to analyze of the accountability is managed by the Village Budget (APBDes). This research was conducted in 3 (three) villages within the Sukahening District of Tasikmalaya Regency, namely Calincing Village, Kiarajangkung Village, and Sundakerta Village. The research method uses a phenomenological approach and the type of qualitative research. The results of this study indicate that the accountability of village fund management in the District of Sukahening Tasikmalaya Regency has been carried out based on the principles of transparency, accountability, and participation. Reporting and accountability are generally carried out in accordance with the mechanism based on the provisions. The main obstacle or obstacle is the competency of management resources, so that there is still a need for ongoing assistance, training, supervision, and evaluation from the local government.

 

Keywords: APBDes , Regional Financial Management, Accountability


Full Text:

PDF

References


Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaaan Masyarakat (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). Jurnal Binis Universitas Negeri Surabaya.

Creswell, J. (2007). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approach. (3rd). Sage Publication.

Faridah. (2015). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 4 No.1.

Faridah dan Suryono, Bambang. (2015). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

LAN, & BPKP. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: LAN.

Mardiasmo. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru. Jakarta: UI Press

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sumpeno,Wahjudin. (2011). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Aceh: The World Bank.

Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Dana Desa Tahun 2017

Waluyo. (2007). Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung: Penerbit Mandar Maju.

https://www.liputan6.com/news/read/3132088/jokowi-sebut-900-kadestersangkut-penyalahgunaan-dana-desa, di akses pada tanggal 1 September 2018


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


MAILING ADDRESS

EkoPreneur
S1 Accounting Study Program  FE Unpam
Room 217, 2th floor, Campus A
Jl. Surya Kencana No.1, Pamulang, Tangerang Selatan, 15417
Tel / Fax. 021- 7412566
Email: ekopreneur@unpam.ac.id