BUMDESMA EMPOWERMENT IN WARUNGKIARA VILLAGE, SUKABUMI TO BECOME AN INDEPENDENT VILLAGE

Dewi Gunherani

Abstract


Bundesma empowerment is the  process of developing a village's economy. This program took the initiative to start a process of Social Economy activities that could improve the economic situation and conditions of the village community in Sukabumi, especially in the Warungkiara. In the  Empowerment activities, the participation of the Bundesma and the village community as a driving force for economic development is overseen by the Government.  The main objective of empowering Bundes and Bundesma is an independent village. This activity intends that rural communities in the Warungkiara area can turn their village into an independent village. The definition of an Independent Village is a village that is able to manage the economy of each citizen without the assistance of other parties. The creation of this condition reflects the strong willingness of the people of the village to move forward, the village that produces their products / works that are proud of and the ability of the village to meet their needs. In empowering Bundes and Bundesma  there are several problems that hamper them including; Difficulties in product marketing, financial limitations and limited human resources (HR).  In this study, the researchers used qualitative naturalistic methods. Qualitative naturalistic is a method that is carried out in the actual conditions that occur at the research location. This research method offers convenience and freedom for researchers to obtain accurate information from informants in the warungkiara sub-district. The results showed that in Warungkiara sub-district there were 12 Bundes in 12 villages and 2 Bundesma. 


Keywords : Empowerment, Bundes, qualitative, marketing, financial, HRD
 


Full Text:

PDF

References


Anggaran Dasar (AD) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten

Ari Hermawan dan Murti Pramuwardhani Dewi (2013), Pemberangusan Serikat Pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Hukum Yustisia, Edisi 86 (Mei-Agustus, 2013)

Chambers, Robert (1988), Pembangunan Desa Mulai dari Belakang, Jakarta, LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial)

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) (2007), Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Gunawan, Ketut (2011), Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi, Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi. Volume 10 Nomor 3. April 2011

Ibrahim, Jhonny (2006), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Banyumedia Publishing

Jonnius (2014), Analisis Kinerja Karyawan BUMDes di Kabupaten Kampar, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan,. Volume 17 Nomor 1. Januari-Juni, 2014

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono (2015), Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah), Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mubyarto dan Sartono Kartodirdjo (1988), Pembangunan Pedesaan di Indonesia, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta

Mas Achmad (2007), Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Jakarta, KadinSlide Presentasi BUMDes Tirta Mandiri Klaten

N. Daldjoeni dan A. Suyitno (1986), Pedesaan, Lingkunngan, dan

Pembangunan. Bandung: Alumni, hal. xiv

Nancy (2011), Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).” Jurnal Sasi, Vol. 17, No.4. (Oktober- Desember, 2011)

Putriyanti, Ayu. (2015), Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara,” Jurnal Pandecta, Volume 10, Nomor 2 (Desember, 2015)

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Desa Ponggok Nomor 6 tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa

Sugihen.T, Bahrein (1996), Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar). Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto dan Abdul Rahman (2003), Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Zulkarnain Ridlwan (2013), Payung Hukum Pembentukan BUMDes, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No.3 (September-Desember, 2013)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


MAILING ADDRESS

EkoPreneur
S1 Accounting Study Program  FE Unpam
Room 217, 2th floor, Campus A
Jl. Surya Kencana No.1, Pamulang, Tangerang Selatan, 15417
Tel / Fax. 021- 7412566
Email: ekopreneur@unpam.ac.id