PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DAN ATURAN PENYELENGGARAANNYA DALAM PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE ( Studi Kasus di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan )

Authors

  • Sulastri Sulastri Universitas Pamulang

DOI:

https://doi.org/10.32493/SKD.v4i2.y2017.1067

Abstract

 

Abstrak

 

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima sesuai dengan tujuan nasional bangsa yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelayanan publik yang prima merupakan salah satu ciri perwujudan good governance.proses membangun pemerintahan yang baik itu memerlukan strategi, komitmen, dan keinginan para pelaku pembangunan di daerah. Para pelaku pemerintahan harus menyadari bahwa keadaan mereka merupakan penentu perwujudan pemerintahanan yang baik (good governance). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan metode pendekatan normatif empiris dengan meneliti mengenai pelaksanaan, sinkronisasi dengan aturan penyelenggaraan pelayanan publik dalam pedoman umum penyelenggaraan Negara untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik Kecamatan berkenaan dengan pelayanan administrasi dalam rangka mewujudkan good governance. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pelayanan publik Kecamatan berkenaan pelayanan administrasi di Kecamatan Pamulang telah mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya dalam pedoman umum penyelenggaraan Negara, dalam pelaksanaannya meliputi managemen dan penyelenggaraan pelayanan publik, prosedur pelayanan, persyaratan teknis dan administrasi pelayanan, rincian biaya pelayanan, waktu penyelesaian, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, lokasi pelayanan, janji pelayanan, dan standar pelayanan. Namun dalam pelaksanaannya belum optimal dan perlu ditingkatkan demi mewujudkan good governance karena terwujudnya pemerintahan yang baik didukung oleh pelayanan yang prima. 

Kata Kunci : Pelayanan publik, Good governance, Administrasi Kecamatan.

Downloads

Published

2018-02-23

How to Cite

Sulastri, S. (2018). PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DAN ATURAN PENYELENGGARAANNYA DALAM PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE ( Studi Kasus di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan ). Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 4(2). https://doi.org/10.32493/SKD.v4i2.y2017.1067