KEWENANGN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI PUTUSAN PKPU ATAS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Analisis Putusan PHI No. 474 K/Pdt. Sus-PHI/2020 Jo. Putusan PKPU No. 267/Pdt. Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Edi Purwanto, Mohammad Ramadhany Lacabamba, Pestauli Saragih, Ika Yulia Susanti

Abstract


ABSTRAK

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus PKPU atas Putusan PHI. Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif yang menjadikan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer dan menduduki posisi sesudah peraturan perundang-undangan. Data atau bahan hukum primer yang dianalisis dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan, yaitu Putusan PHI No. 474 K/Pdt. Sus-PHI/ tangal 14 Mei 2020 Jo. Putusan PKPU No. 267/Pdt. Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penolakan permohonan PKPU pada Putusan PKPU No.  267/Pdt. Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. sudah tepat karena permohonan PKPU a quo menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili permohonan a quo dan oleh sebab itu memutuskan untuk menolak permohonan PKPU seluruhnya. Sebaiknya Chen Yanping segera mengajukan Permohonan Pailit untuk menjamin pembayaran sisa upah yang belum dibayar, karena jika perusahaan tersebut dipailitkan, maka akan ditunjuk kurator yang mengurus budel pailit barang bergerak maupun tidak bergerak yang akan dilelang oleh kurator untuk membayar kewajiban perusahaan kepada pemohon PKPU.

 

Kata kunci: Pengadilan Hubungan Industri, Putusan Mahkamah Agung, PKPU, Pailit

 


Full Text:

PDF

References


Ali, Z. (2013). Metode Penelitian Hukum. Penerbit Sinar Grafika.

Casselman, P. H. (1949). Labor Dictionary. Philosophical Library.

Colling, T., & Terry, M. (2010). Work, the Employment Relationship and the Field of Industrial Relations. In T. Colling & M. Terry (Eds.), Industrial Relations: Theory and Practice (3rd ed., pp. 3–26). John Wiley & Sons, Inc.

Dunlop, J. T. (1958). Industrial Relations Systems. Henry Hold and Company.

Mill, J. S. (1962). Utilitarianism, On Liberty, Essay on Bentham. New American Library.

Sinha, P. R. N., Sinha, I. B., & Shekhar, S. P. (2017). Industrial Relations, Trade Unions, and Labour Legislation. Pearson India Education Services Pvt. Ltd.

Jurnal dan Penelitian :

Aprita, S. (2019). Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 14(1), 61–79.

Hadisurya, A. S. (2009). Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Mengadili Tuntutan Pekerja/Buruh atas Upah atau Utang Pesangon yang Tidak Dibayarkan oleh Perusahaan. Universitas Sumatera Utara.




DOI: http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v8i2.y2021.16797

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Edi Purwanto, Mohammad Ramadhany Lacabamba, Pestauli Saragih, Ika Yulia Susanti



Flag Counter

Lisensi:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Indexed by: