Vol 4, No 2 (2017)

Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan

Table of Contents

Articles

Sulastri Sulastri
PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DAN ATURAN PENYELENGGARAANNYA DALAM PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE ( Studi Kasus di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan )
DOI: 10.32493/SKD.v4i2.y2017.1067
PDF
Nani Widya Sari
KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DOI: 10.32493/SKD.v4i2.y2017.1068
PDF
Iriyanti Iriyanti
HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 836 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
DOI: 10.32493/SKD.v4i2.y2017.1069
PDF
Mulki Ulumuddin
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENISTAAN AGAMA DALAM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PASAL 156 A KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DOI: 10.32493/SKD.v4i2.y2017.1070
PDF
Bima Guntara
LEGITIMASI PENYEBARAN INFORMASI YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PASAL 310 KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DOI: 10.32493/SKD.v4i2.y2017.1071
PDF
Suanto Suanto
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 9 TAHUN 2015 ( Studi pada Kantor DPRD Kota Tangerang Selatan )
DOI: 10.32493/SKD.v4i2.y2017.1072
PDF
Edi Sofwan
PENGUATAN CIVIL SOCIETY BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA HUKUM PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DOI: 10.32493/SKD.v4i2.y2017.1073
PDF
Gitayana Amalia
KAJIAN TEORITIS TERHADAP PERJANJIIAN TERTUTUP DALAM SISTEM BISNIS WARALABA DI TINJAU DARI PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
DOI: 10.32493/SKD.v4i2.y2017.1074
PDF