Vol 5, No 1 (2018)

Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan

Table of Contents

Articles

Henlia Peristiwi Rejeki
TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN PEMERKOSAAN TERRHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DENGAN ANCAMAN DITINJAU DARI PASAL 64 AYAT 1 KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Analisa Putusan Nomor.1616/PID.SUS/2014/PN.TNG)
DOI: 10.32493/SKD.v5i1.y2018.1537
PDF
Abdul Hadi
FENOMENA MENIKAH DENGAN TEMAN SEKANTOR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UJI MATERI PASAL 153 AYAT (1) HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
DOI: 10.32493/SKD.v5i1.y2018.1538
PDF
Agung Arafat Saputra
IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN (Studi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan)
DOI: 10.32493/SKD.v5i1.y2018.1539
PDF
Dadan Herdiana
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KESALAHAN BERAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DOI: 10.32493/SKD.v5i1.y2018.1540
PDF
Isnu Harjo Prayitno
IMPLIKASI SISTEM MULTI PARTAI DI INDONESIA BERDASARKAN PASAL 84 UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD YANG TIDAK MENJAMIN PEMENANG PEMILU DUDUK DI KURSI PIMPINAN DPR RI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Kosntitusi No.73/PUU-XII/2014)
DOI: 10.32493/SKD.v5i1.y2018.1541
PDF
Fariz Rifqi Hasbi
KAJIAN TEORITIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP KORBAN PENYALAH GUNA YANG MENGALAMI KETERGANTUNGAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Analisis Putusan No. 528/PID.SUS/2014/Pn.Jak.Tim)
DOI: 10.32493/SKD.v5i1.y2018.1544
PDF
Endi Arofa
KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DAN BENTUK PEMIDANAANNYA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
DOI: 10.32493/SKD.v5i1.y2018.1542
PDF
Gregorius Hermawan Kristyanto
FUNGSI KEJAKSAAN DALAM MEWUJUDKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA
DOI: 10.32493/SKD.v5i1.y2018.1543
PDF