PERANAN KANTOR STAF PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Asip Suyadi, Ardyan Ardyan, Ary Octaviyanti

Abstract


Dengan adanya ketidak efisienan tugas antara kantor staf presiden, kementerian sekretariat negara, sekretariat kabinet dan kementerian koordinator yang diundangkan brdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 akan mengakibatkan suatu  ketidakpatuhan  terhadap pembentukan lembaga Pemerintah dan prinsip efisiensi yang sudah digariskan dalam Asas-Asas pemerintahan yang ada didalam undang-undang administrasi sehingga kebijakan tersebut secara teoritikal bertentangan dengan konsepsi negara hukum dan akan menimbulkan gesekan didalam penyampaian data dan informasi strategis dalam evaluasi dan kebijakan terhadap penilaian kinerja Pemerintahan dan  proses pengambilan keputusan Presiden selaku kepala negara.didalam konstitusi, Indonesia dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia mengamanatkan adanya kepastian hukum sebagai karakteristik negara hukum, sehingga dalam kehidupan bernegara, hukum menjadi pedoman tertinggi dan pijakan utama dalam membuat kebijakan, fakta-fakta permasalahan dalam pembentukan kantor staf presiden dan ambiguitas kewenangannya menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak menunjukkan kinerja yang pasti.


Keywords


Kantor Staf Presiden; Pemerintahan; Hukum Tata negara

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17766

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Fakultas Hukum Universitas Pamulang Pamulang

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Jl. Raya Puspiptek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

e-Mail: palrev_fh@unpam.ac.id

   Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).