Problematika Pemberlakuan Hukuman Mati Terhadap Bandar Narkoba di Indonesia
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdul Mukhtie Fadjar, Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Arif Budiman, Teori Negara (Negara, Kekuasaan dan Ideologi), (Jakarta: Gramedia, 1996.
Bachtiar,Oksidelfa Yanto (Ed), Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum, Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2010.
Elizabrth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2018.
Indroharto, Asas-Asas Hukum Pemerintahan Yang Baik,(Bandung: Citra Aditya Bakti 1994.
M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan Jenis Fungsi dan Muatan Materi, Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.
Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya, Yogyakarta; Kanisius,1998.
Miriam Budiharjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Utama, 2008.
Moh.Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, menegakkan Kosntitusi, Jakarta: Pustaka LP3S, 2006.
Oksidelfa Yanto, Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum, Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2020.
Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Bandung: Alumni1977.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Raditya Bakti, 2000.
Arie Siswanto, Pidana Mati dalam Prespektif Hukum Interntional, Refleksi Hukum, 2009.
SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta: UII Press,2011.
Winda Umulia, Tinjauan Yuridis Tentang kementerian Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Jurnal Hukum,Vol 7 Edisi 5, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, 2019.
Mardenis Pakian, Iin Maryanti
Universitas Andalas Indonesia 2019, Pemberlakuan Hukuman Mati Pada Kejahatan Narkotika Menurut Ham Internasional dan Konstitusi di Indonesia.
Bungasan Hutapea 2016, Pemberlakuan Hukuman Mati pada Kejahatan narkotika Menurut Hukum HAM Internasional dan Konstitusi Indonesia.
Alwan Hadiyanto 2016, Jurnal Dimensi Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet.
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.
Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Kementerian Perekonomian.
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Kementerian Sekretariat Negara.
Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
DOI: http://dx.doi.org/10.32493/palrev.v5i1.23605
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Ary Oktaviyanti

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspiptek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
e-Mail: palrev_fh@unpam.ac.id
Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).