PENERAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF ADMINISTRATIVE PENAL LAW (Studi Kasus PT. Indosat dan PT. Indosat Mega Media (IM2)

Abdul Hayy Nasution

Abstract


ABSTRACT

Penelitian ini menjelaskan asas Logische Specialiteit dan Lex Specialis Systematis Derogat Lex Generali dalam penerapan hukum, akan tetapi pada faktanya dalam kasus PT. Indosat dan PT. Indosat Mega Media (IM2) mestinya diterapkan Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 Tahun 1999 yang berdimensi administrasi hukum pidana bukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penelitian ini, metode yang ini digunakan dalan adala likuid penelitian Studi kasus dengan mengkaji, menelaah, memperbandingkan dan atau analisis agar dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang proses memperoleh keadilan bagi setiap orang ataupun Korporasi yang didakwa dengan pasal 2 juncto pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan hukum dalam kasus ini tidak sesuai dengan asas lex Specialis derogat lex Generali dan terkesan dalam penerapan hukum dipaksakan untuk tindak pidana korupsi oleh Kejari.

Kata Kunci : Undang-Undang Tindakan Pidana Korupsi, Undang-Undang Telekomunikasi,  Azas Lex Specialis Derogat Lex Generali.


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v7i1.589

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 SURYA KENCANA SATU



Prodi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Surya Kencana 1 Pamulang Tangerang Selatan
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
Email : dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
 

 

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.