PENGAWASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Dasrizal - Dasrizal

Abstract


ABSTRACT

Pengawasan yang dilakukan Dinas pendidikan Kabupaten Tangerang untuk Mencegah tindak pidana korupsi di Lembaga Pendidikan tetap berdasarkan pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pelaksanaan dari pengawasan tersebut dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Daerah (PEMDA) di samping itu Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang juga menjalankan pengawasan horizontal, pengawasan Vertikal, pengawasan Eksternal, pengawasan Internal,pengawasan preventif, pengawasan a-Priori, pengawasan a-Posteriori, serta prinsip-prinsip dari pengawasan serta melaksanakan sistem pengawasan. yang dijalankan terus menerus dalam pelaksanaan tugas-tugas kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Dengan adanya keterbatasan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Tindak Pidana Korupsi di bidang pendidikan, sementara semakin berkembangnya, kuantitas dan kualitas tindak pidana pendidikan, maka penulis perlu menyarankan pada Pemerintah dan DPR. Untuk membuat undang-undang khusus tentang tindak pidana korupsi di bidang pendidikan. Dalam pembuatan undang-undang tersebut. Dengan ikut memperdayakan pakar-pakar hukum dari Perguruan Tinggi dan kalangan pakar hukum lainnya serta mengikut sertakan toko-toko dari masyarakat yang ahli dalam pembuatan undang-undang tersebut.

 

Kata Kunci : Pengawasan, Tindak Pidana Korupsi, Lembaga Pendidikan


Keywords


Pengawasan; Tindak Pidana Korupsi; Lembaga Pendidikan

Full Text:

PDF

References


Buku

Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, IKIP, Malang, 1995.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,1944

Bemmelem, MR.J.M. Van, Hukum Pidana I,Bina Cipta, Bandung, 1987.

Barda Nawawi Arief, Makalah“Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum, 2004.

Farid, A.Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Indriyanto Seno Adjie, Makalah Seminar Nasional “Asas Perbuatan Melawan Hukum Material Dan Masalahnya Dalam Perpektif Hukum Pidana di Indonesia”. Semarang, 2004.

Noorsyam, Pengertian dan Hukum Dasar Pendidikan (Dalam Buku yang berjudul: Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan),Usaha Nasional, Surabaya, 1890.

Ridwan Halim,.1984. Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis – Edukatif, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Rudolf Dreikurs, Disiplin Tanpa Hukuman, Remadja Karya, Bandung, 1984.

Rony Kontur, Metode Penelitian, PPM, Jakarta, 2004.

Sudarwan Danim, Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.

Sanapiah Faisal, Fungsi Sekolah Sebagai Lembaga Sosial (dalamBuku: Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan), Usaha Nasional, Surabaya,

Soegarda Poerbakawatja, Ensiklopedia Pendidikan, Gunung Agung, Jakarta, 1980.

Teguh Prasetyo, Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur, Bandung, 1962.




DOI: http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v8i2.695

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 SURYA KENCANA SATU



Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Jl. Raya Puspiptek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

Email : dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
 

 

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.