Vol 6, No 2 (2016)

SURYA KENCANA SATU

DINAMIKA MASALAH HUKUM DAN KEADILAN

Table of Contents

Articles

Nur Sa’adah
TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI TERHADAP UTANG PERSEROAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung No: 1914 K/Pdt/2009 )
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v6i2.331
PDF
1-18
Ari Widiarti
PELANGGARAN MEREK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v6i2.332
PDF
19-38
Yusman Yusman
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (PENELITIAN PADA BPRS WAKALUMI)
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v6i2.1057
XML
39-40
St. Mahmud Syaukat
DIMENSI KEPENTINGAN UMUM DALAM MEMBERIKAN HAK GUNA USAHA DI ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v6i2.334
PDF
41-58
Nanik Ida Rosini
TINJAUAN TEORITIS WEWENANG DPR DALAM PENETAPAN DAN PENGAWASAN APBN BERDASARKAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v6i2.335
PDF
59-72
Dian Eka Prastiwi
TINJAUAN KONSTITUSIONAL TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA DALAM NEGARA DEMOKRASI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v6i2.336
PDF
73-90
Sri Endah Indriawati
EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v6i2.337
PDF
91-108
Ilhamsyah Lubis
PEMIKIRAN FILUSUF MAZHAB SEJARAH HUKUM DI DALAM PEMBENTUKAN KESADARAN HUKUM DAN KARAKTER EMPAT PILAR KEBANGSAAN
DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v6i2.338
PDF
109-126