The Effect of Receiving Local Tax on Regional Original Income in Surabaya City

Authors

  • Vincentia Devina Setyawati Universitas Katolik Darma Cendika
  • Johana Raycia Putri Universitas Katolik Darma Cendika

DOI:

https://doi.org/10.32493/eaj.v6i2.y2023.p79-88

Keywords:

PPJ, PBB, BPHTB, Regional Original Income

Abstract

Street Lighting Tax (PPJ), Land and Building Tax (PBB), and Land and Building Title Transfer Duty (BPHTB) are types of local taxes whose income is more significant than other taxes. This research aims to determine the influence of receiving PPJ, PBB, and BPHTB on original regional income in Surabaya City. The population used in this research is the report on the realization of PPJ, PBB, BPHTB, and original regional income in Surabaya City from 2013-2020. The data used in this research are quarterly, so the sample used is as much as 32 quarters. The data analysis technique used a model test, multiple linear regression analysis, coefficient of determination, and t-test. Based on the research results, it can be obtained that PPJ has a significant impact on original regional income, and PBB has a significant impact on original regional income. In contrast, BPHTB has no significant impact on original regional income. Regional governments must periodically disseminate BPHTB payments to increase public awareness of paying taxes.

References

Arifiana, D. Rachmah, M.N. Rifa'i, A.L. Hakim, dan Muhammad, 2020, Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Resto Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 5 (2): 149-160.

Halim, A., I.R. Bawono, dan Amin, 2017, Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus, Edisi 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Kamaluddin, A. dan P. Rapanna, 2017, Administrasi Bisnis, Edisi 1, Penerbit Sah Media, Makassar.

Kamaroellah, R. Agoes, 2021, Pajak dan Retribusi Daerah, 2021, Edisi 1, Penerbit Jakad Media, Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan Desember 2013. 2014. Surabaya: Pemerintah Kota.

Pemerintah Kota Surabaya Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan Desember 2014. 2015. Surabaya: Pemerintah Kota.

Pemerintah Kota Surabaya Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan Desember 2015. 2016. Surabaya: Pemerintah Kota.

Pemerintah Kota Surabaya Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan Desember 2016. 2017. Surabaya: Pemerintah Kota.

Pemerintah Kota Surabaya Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan Desember 2017. 2018. Surabaya: Pemerintah Kota.

Pemerintah Kota Surabaya Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan Desember 2018. 2019. Surabaya: Pemerintah Kota.

Pemerintah Kota Surabaya Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan Desember 2019. 2020. Surabaya: Pemerintah Kota.

Pemerintah Kota Surabaya Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan Desember 2020. 2021. Surabaya: Pemerintah Kota.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya. 2016. Surabaya: Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Surabaya. 1979. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2005. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah. 2020. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Peraturan Walikota Surbaya Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususanan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. 2016. Surabaya: Pemerintah Kota.

Priantara, Diaz, 2012, Perpajakan Indonesia, Edisi 2, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.

Rachman, H. Dani, I. Anggraeni, dan Nurlaela, 2021, Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, Jurnal Ilmiah Akuntansi, 12 (1): 33-47.

Siahaan, M.P., 2016, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi Revisi, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2010. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. 2013. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Yusran, R. Rahmat dan Siregar, D. Lestari, 2017, Pengaruh BPHTB dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau, Jurnal Akrab Juara, 2 (3): 73-84.

Published

2023-05-31

Issue

Vol. 6 No. 2 (2023): EAJ (Economics and Accounting Journal)

Section

Articles

License

Copyright (c) 2024 Vincentia Devina Setyawati, Johana Raycia Putri

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).

 

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png" /></a><br />This work is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</a>.