Criminal Liability of the Criminal Acts of Circulation of Counterfeit Currency Based on Law Number: 7 of 2011 Concerning Currency
Abstract
Related to national development, money is a very supportive factor in encouraging the success of development in all fields. The importance of money causes some people to try to own and earn as much money as possible, even if the way to get it is against the law. The form of ways that are against the law can be a crime against the currency itself, one of which is the act of counterfeiting currency. Nowadays the crime of counterfeiting money is increasingly troubling the community because it has been rampant on a large scale and its circulation is increasingly organized. In addition to harming the community, the main impact that can be caused by this crime is that it can threaten monetary conditions and the national economy. Positive law has stipulated that criminal acts against currencies are formulated in Law No. 7 of 2011 on Currency, and in the Criminal Code. The purpose of this study is to find out about the criminal liability of criminal perpetrators of counterfeit currency distribution under Law No. 7 of 2011 on Currency, and in the Criminal Code. In this study, the author used a method or library research approach to process research materials through various literature, books, notes, magazines, to get answers about the problems studied.
Keywords: Criminal Liability, Counterfeit Money
References
Adami Chazawi, Kejahtan Mengenai Pemalsuan,Raja Grafindo,Jakarta,2005.
Amiruddin, Andi Wahyu. "Tindak Pidana Uang Palsu Dalam Penyidikan Dan Pembuktiannya Menurut UU NO. 7 Tahun 2011 Sebagai Lex Specialis." LEX CRIMEN 7.3 (2018).
Andi Hamzah.Asas-Asas Hukum Pidana.RinekaCipta.Jakarta, 2014.
Bank, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan PPSK. Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian. Vol. 1. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017.
Boediono,Ekonomi Moneter, BPFE,Yogyakarta,1990.
Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2006,
Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana,Rajawali Pers, Jakarta, 2015
HM Ikhwan Rays. " Kajian Normatif Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang DI Indonesia " Jurnal Yustisiabel 3.1 (2019): 25-46.
Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.
Iswardono S.P., Uang dan Bank, BPFE, Yogyakarta, 2004.
Maulida, Irvian Dwi. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Penggelapan Dalam Jabatan (StudiKasusPutusanNomor 43/Pid. B/2019/PN. Tgl). Diss. Universitas Pancasakti Tegal, 2020.
Ratmala, Cindy Agnesia, Elsa Rina Maya Toule, and Erwin Ubwarin. "Pelibatan Anak Dalam Pemilihan Umum." TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 1.3 (2021): 220-231.
Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Aksara Baru.Jakarta
Sawaldjo Puspopranoto, Keuangan Perbankan Dan PasarKeuangan, Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta,2004.
Widayati, Lidya Suryani. "Perluasan asas legalitas dalam RUU KUHP." Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2.2 (2016): 307-328.
Wijayanto, Agus Arif. "Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia." Jurnal Hukum Khaira Ummah 12.4 (2017): 891-898.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
