Criminal Law Protection Policy for Victims of Malpractice Crimes in the Medical Field
Abstract
ABSTRACT
This research was conducted with the aim of (1) Finding out and analysing the current criminal law protection policies for victims of criminal acts in the medical field. (2) To find out and analyze the ideal criminal law protection policy for future victims of criminal acts in the medical field. This study uses primary data by conducting a literature review, namely on the Criminal Code (KUHP), Law no. 36 of 2009 concerning Health, and Law no. 32 of 2004 concerning Medical Practice, Jurisprudence. The results of this study indicate that: (1) The legal protection policy for victims of criminal acts in the medical field in positive criminal law in Indonesia is currently carried out by imposing sanctions on perpetrators of criminal acts based on the Criminal Code, Law no. No. 36 of 2009 concerning Health, also UU. No. 29 of 2004, concerning Medical Practice and supporting regulations that apply, it turns out that in practice there are still weaknesses in both the formulation of criminal acts, the formulation of criminal liability and the formulation of crimes and punishments. (2) Regarding future legal policies, namely legal policies Through reformulation and reorientation of criminal legislation in the field of health and medical practice which of course can provide legal certainty and legal protection for victims of malpractice due to negligence of doctors as an effort or form of overcoming the crime of medical malpractice in Indonesia
Keywords: Legal protection; Victims of Criminal Acts; malpractice; Medical Field
References
Arthani, N. L. G. Y., & Citra, M. E. A. (2013). Perlindungan hukum bagi pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan yang mengalami malpraktek. Jurnal Advokasi, 3(2), 206-214.
Batubara, S. A., Mulyadi, M., Marlina, M., & Suhaidi, S. (2016). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Tindakan Medik. USU Law Journal, 4(1), 196-205.
Bawono, B. T. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis. Jurnal Hukum, 25(1), 453-473.
Damopolii, S. (2017). Tanggung Jawab Pidana Para Medis Terhadap Tindakan Malpraktek Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lex Crimen, 6(6), 55-63.
Faisal, F., Hasima, R., & Rizky, A. (2020). Studi Komparatif Upaya Penanganan Malpraktek Medis dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia dan Amerika. Halu Oleo Law Review, 4(1), 25-37.
Jadda, A. A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan. Madani Legal Review, 1(1), 1-28.
Mahila, S. (2018). Aspek Perdata Transaksi Terapeutik Dalam Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 11(1), 61-69.
Njoto, H. (2011). Pertanggungjawaban Dokter Dan Rumah Sakit Akibat Tindakan Medis Yang Merugikan Dalam Perspektif UU No 44 Th 2009 Tentang Rumah Sakit. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 7(14).
Santo, P. A. F. D. (2012). Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana. Humaniora, 3(2), 422-437.
Setiawan, A. (2017). Politik Hukum Perlindungan HAM di Indonesia (Studi Hak-Hak Perempuan di Bidang Kesehatan). Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 2(1), 77-102.
Sumiati, S. (2009). Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Di Bidang Medis (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
Susila, M. E., & Soularto, D. S. (2016). Implikasi Sosio Yuridis Tuntutan Pidana Terhadap Dokter Terkait Dugaan Malpraktik Medik. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 1(1), 61-71.
Wahyuni, S. (2008). Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. LAW REFORM, 3(2), 82-100.
Zaini, Z. D. (2011). Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum. Pranata Hukum, 6(2), 26707
