THE URGENCY OF LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF PORNOGRAPHY

( REVENGE PORN)

Abstract

Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kesusilaan tersebut adalah Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pornografi bukan hanya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku penyebar tindak asusila tersebut saja tetapi ada korban dari tindak pidana pornografi yang harus menjadi perhatian aparat penegak hukum. Kasus korban pornografi yang harus menjadi perhatian adalah pornografi balas dendam (revenge porn). Tujuan penelitian adalah untuk mengtahui pengertian revenge porn, mengetahui status revenge porn di dalam paradigma hukum indonesia, mengetahui urgensi perlindungan hokum bagi korban pornografi balas dendam (revenge porn). Metode penelitian adalah metode normatif eksplisit. Hasil penelitian Revenge porn adalah kegiatan menyebarkan konten seksual baik dalam bentuk foto maupun video tanpa seizin orang yang muncul di dalam foto dan video tersebut. Tujuannya bisa untuk balas dendam (revenge) atau menjelekkan orang tersebut. Pornografi sebagai balas dendam berdasarkan pendekatan Sobural merupakan kejahatan seksual karena berkaitan dengan aktivitas seksual dan mengumbar hawa nafsu seksual dengan menyebarluaskan materi pornografi