Legal Review of Misuse of Consumer Personal Data in Electronic Transactions Based on Article 26 of the ITE Law
Keywords:
Personal Data Protection, Electronic Transactions, Consumer Protection, EIT Law, PDP LawAbstract
The rapid advancement of information and communication technology has significantly transformed social interaction patterns, including the rise of electronic transactions in daily economic activities. However, these developments are accompanied by increasing risks, particularly the misuse and unauthorized dissemination of consumers’ personal data by business actors or cybercriminals. This study aims to analyze the legal protection of personal data belonging to consumers in electronic transactions based on Article 26 of the Electronic Information and Transactions Law (EIT Law) and its harmonization with the Personal Data Protection Law (PDP Law) in Indonesia. This research applies a normative juridical approach, focusing on statutory and conceptual analyses. The results show that Article 26 of the EIT Law establishes fundamental provisions requiring consent from data owners before their data may be used. Nevertheless, the regulation is still considered insufficient and lacks detailed enforcement mechanisms. The enactment of the PDP Law provides more comprehensive protection by strengthening the rights of data subjects and imposing clearer obligations on electronic system providers regarding lawful data processing, security standards, and accountability. To ensure optimal implementation, strong regulatory supervision, effective law enforcement, business compliance, and increased digital awareness among consumers are essential in mitigating personal data breaches within electronic transaction activities
References
Ardika, I. W. C. (2025). Tinjauan hukum terhadap perlindungan data pribadi di era digital: Kasus kebocoran data pengguna layanan e-commerce. Indonesian Journal of Law and Justice, 2(3), 11-11.
Basri, H. (2020). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi e-commerce ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Kerudungbyramana Bandung). Tinjauan Hukum Pamulang, 2 (2), 131 .
Dade, L. L., Waha, C. J., & Nachrawy, N. (2024). Kajian yuridis tentang tindak pidana penyebaran data pribadi melalui internet (doxing) di Indonesia. Lex Privatum, 13(3).
Lutfia, D., & Kartika, F. B. (2022). ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI SHOPEE DALAM LAYANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH), 1(1), 75-84.
Lapian, R. (2024). Pengaturan Penggunaan Tanda Tangan Elektron ik Menurut Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lex Privatum, 13(1).
Maharani, R., & Prakoso, AL (2024). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital. Jurnal Tinjauan Hukum USM , 7 (1), 333-347.
Mediyanti, R. A., & Fithry, A. (2023). TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN DATA DIRI MENURUT UU ITE PASAL 26 YANG DISALAHGUNAKAN. Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi, 2(1), 121-126.
Pranindya, KRA (2025). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Melalui Barcode Ditinjau dari UU ITE dan UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang (UU PDP). Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi , 2 (3), 123-135.
Syafriana, Rizka. "Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik." De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 1.2 (2016): 430-447.
Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan bagi hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian transaksi elektronik. Syiah Kuala Law Journal, 1(3), 46-64.
Yulianingsih, S., & Putra, R. K. (2024). Analisis Yuridis tentang Perlindungan Konsumen pada E-Commerce di Indonesia: Pendekatan Yuridis-Normatif. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 2(4), 842-856.
Widiyanto, H., & Lunaraisah, L. (2024). Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Traveloka Paylater Oleh Perusahaan. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 3(6), 7351-7364.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
