PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DAN SURAT KUASA JUAL ( Putusan Nomor : 598 K/Pdt/2021 Tanggal 3 Juni 2021)
Abstract
Penulisan ini mengkaji tentang putusan perkara perdata Nomor : 598 K/Pdt/2021 tanggal 3 juni 2021, putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkrach). Berkaitan putusan dengan apa yang akan di teliti adalah tentang peralihan hak atas tanah menggunakan Perjanjian Jual Beli (PPJB) dan Kuasa Jual. Bahwa yang seharusnya peralihan hak atas tanah di tuangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum langsung terhadap obyek peralihan tersebut sebagaimana yang di atur dalam pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah “pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) di hadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum ituâ€. Dalam kesempatan baik ini penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang peralihan hak atas tanah yang menggunakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Surat Kuasa Jual apakah sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk mencari tahu hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah berkukatan hukum tetap (inkrach). Tujuan penelitian ini untuk memberikan wawasan dan edukasi kepada pembaca tentang Pengalihan Hak Atas Tanah yang menggunakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Surat Kuasa Jual serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas tentang tata cara melakukan peralihan hak atas tanah
Kata Kunci : Peralihan hak atas tanah, Pengikatan Perjanjian Jual Beli, Surat Kuasa Jual, Akta Jual Beli
References
Ali, Zainudin. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Boedi, Harsono. (1997). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
Butarbutar, E. N. (2011, Februari). Kebebasan hakim perdata dalam penemuan hukum & antinomi dalam penerapannya. Jurnal Mimbar Hukum, 23(1), 62
Cst Kansil. (2009). Kamus istilah Hukum. Jakarta : Gramedia Pustaka.
Dewi Kurnia Putri, Amin Purnawan, 2017, Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas. Jurnal Akta Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hlm. 632
Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 406-411.
Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.
Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020).
Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.
Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.
Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta. (2006). Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. Bandung : PT.REVIKA Aditama.
Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum 3.1 (2020): 40-58.
Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. International Journal of Arts and Social Science, 3(3), 354-361.
Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." International Journal of Arts and Social Science 3.3 (2020): 354-361.
Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2 (2019): 225-237.
Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).
Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).
SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." Inovasi 1.1 (2018).
SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." Proceedings Universitas Pamulang 2.1 (2017).
Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162.
Urip Santoso. (2010). Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KBBI :kbbi.lectur.id/benang-kusut
Memahami Kepastian dalam Hukum (http//ngobrolinhukum.wordpress.com diakses pada tanggal 22-03-2022 pukul : 06:30 WIB)
