Wanprestasi Pemilik Unit Rumah Susun terhadap Perhimpunan Pemilik dan Pem-beli Satuan Rumah Susun (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 697/K/Pdt/2020)
Abstract
Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 pasal 74 tentang Rumah Susun mengatur mengenai pembentukan badan hukum yang disebut sebagai Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). PPPSRS beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik rumah susun. PPPSRS berkewajiban mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni rumah susun yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan benda bersama, bagian bersama, tanah bersama, dan penghunian. Dalam prosesnya terdapat permasalahan dalam pengelolaan kepentingan penghuni rumah susun yang dikelola oleh PPPSRS. Hal ini menimbulkan sengketa konsumen antara pemilik unit rumah susun dengan PPPSRS. Salah satu sengketa yang terjadi antara pemilik unit rumah susun dengan PPPSRS terjadi di Apartemen Puri Garden Jakarta. PPPSRS menggugat wanprestasi pemilik unit rumah susun untuk membayar biaya biaya yang muncul dalam proses pengurusan surat surat kepemilikan rumah susun. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa PPPSRS berhak untuk menagih biaya biaya kepada pemilik unit selama proses pembentukan PPPSRS dilakukan secara benar dan sah di mata hukum dan memerintahkan kepada para tergugat pemilik unit untuk menyerahkan unitnya kepada PPPSRS.
Kata Kunci: Wanprestasi, Pemilik Unit, Rumah Susun.
References
Bungangu, S. (2017). Tinjauan Yuridis atas Kepemilikan Rumah Susun Menurut Undang Undang no 20 tahun 2011. Lex Privatum, V(3), 126–134. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15867
Ernawati, E. (2020). Kedudukan dan Peran Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (PPPSRS) dalam Penyelesaian Sengketa Penetapan Biaya Pengelolaan di Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami). SELISIK, 6(1), 44–57. https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v5i2.1689
Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.
Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.
Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.
Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2 (2019): 225-237.
Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. International Journal of Arts and Social Science, 3(3), 354-361.
Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." International Journal of Arts and Social Science 3.3 (2020): 354-361.
Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020).
Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 406-411.
Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162.
SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." Inovasi 1.1 (2018).
Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).
SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." Proceedings Universitas Pamulang 2.1 (2017).
Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).
Fadilah, N. (2021). Keabsahan Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Pada Rumah Susun yang Telah Dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Notaire, 4(3), 399. https://doi.org/10.20473/ntr.v4i3.26260
Gunawan, C. H., & Hasni. (2020). Problematika Pembentukan Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Contoh Kasus Putusan Pengadilan NegerI 553/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR). Hukum Adigama, 3(1), 46–70.
Izzattisselim, A. (2019). Kepastian Hukum Bagi Penghuni Satuan Rumah Susun Melalui Pembentukan Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Law Review, 18(3), 347. https://doi.org/10.19166/lr.v18i3.1114
Januar, O., Setiawan, A., & Sewu, P. L. S. (2019). Pengaturan Pengesahan Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun Pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 543 Tahun 2018 Dan Konsistensitnya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Atasnya. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, 10(2), 39–49. https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1530
Mahmoud, A. R. (2019). Akibat Hukum Tidak Membentuk Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Mulawarman Law Review, 3(2), 97–110.
Mantaiborbir, R. S., Arsy, M., & Lingkungan, I. P. (2022). Efektivitas Pengawasan Pembentukan Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun Oleh. Pleno Jure, 11(April), 20–29. https://doi.org/https://doi.org/10.37541/plenojure.v11.i1.651
Purbandari. (2013). Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Sebagai Jaminan Kredit. Lex Jurnalica, 10(3), 189–203. http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/366
Rondonuwu, M. L. (2016). Perjanjian Pemanfaatan Kepemilikan Bersama di Kawasan Strata Title. Lex Privatum, 4(1), 38–45. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/11991/11580
Sihotang, S., Roestamy, M., & Sulistiyono, A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun Dalam Pengelolaan Rumah Susun. DE RECHTSSTAAT, 7(1), 81–90. https://doi.org/10.30997/jhd.v7i1.4164
Stevenson, J., & Ismelina F.R, M. (2021). Pemberlakuan Sistem Satu Orang Satu Suara Dalam Pemilihan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(4), 841. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2855
Zachman, N. (2020). Rumah Susun Komersial yang Komprehensif dengan Prinsif Pengelolaan yang Ideal yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Legalitas: Jurnal Hukum, 12(1), 137. https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.198
Zachman, N., & Fauzia, N. (2021). Eksistensi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) dalam Kewenangan Pengelolaan Rumah Susun Sewa. Wajah Hukum, 5(1), 409. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.434
