PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN NARKOTIKA CAIR (Analisa Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:69/PID.SUS/2018/PT.DKI)

Abstract

Tulisan ini mengkaji Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 69/ Pid.Sus/2018/PT.DKI berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta mengetahui kedudukan narkotika cair dalam pengaturan hukum atau Undang-undang Narkotika Indonesia ditinjau dari konsep atau teori tindak pidana dalam putusannya majelis hakim menjatuhkan pidana kurungan 10 tahun kepada terdakwa, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 14 Tahun. Dimana meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang mengenai Liquid High namun hakim dengan keyakinan menjatuhkan hukuman karena bertolak dari hasil pemeriksaan yang menunjukan adanya zat 5-Fluro ADB dalam Liquid High yang diperdagangkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum  tetap. Hasil dari penelitian dimana penulis mengkaji dari berbagai aspek keilmuan maka disimpulkan bahwa putusan yang telah di jatuhi oleh hakim kepada terdakwa memiliki dasar yang kuat dimana hasil pemeriksaan laboratories yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri No. LAB:/NNF/2017 ditetapkan bahwa Liquid High positif mengandung 5-Fluro ADB dan terdaftar di dalam urutan nomor 95 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dari hasil ini maka Liquid High digolongan sebagai narkotika Golongan-I jenis baru. Dikatakan sebagai jenis baru dikarenakan sebelumnya narkotika belum ada yang berbentuk Liquid dan belum digolongkan sebagai narkotika baik dalam Undang-Undang narkotika maupun Undang-Undang Kesehatan.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Narkotika, Narkotika Cair