PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG BEKERJA MELEBIHI BATAS JAM KERJA PADA CV. DM PEKALONGAN

Abstract

Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia (SDM) yang penting pada suatu perusahaan. Untuk melindungi hak-hak pekerja maka Pemerintah menetapkan kebijakan dalam bentuk Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi masih sering terjadi masalah terkait ketenagakerjaan walaupun peraturan yang mengatur ketenagakerjaan sudah ditetapkan. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah pelanggaran jam atau waktu kerja tenaga kerja dan tidak membayarkan upah kerja lembur apabila pekerja bekerja melebihi waktu kerja yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja melebihi batas jam kerja pada CV. DM Pekalongan dan apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja melebihi batas jam kerja pada CV. DM Pekalongan. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CV. DM Pekalongan belum sepenuhnya melaksanakan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja melebihi batas jam kerja sesuai dengan Undang Undang No 13 Tahun 2003. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja melebihi batas jam kerja di CV. DM Pekalongan, yaitu kurangnya jumlah pekerja dalam menyelesaikan pesanan dan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tidak profesional sehingga pesanan yang diproses penyelesaian tidak tepat waktu sehingga mengakibatkan harus adanya waktu kerja lebih, perencanaan dalam penyelesaian pesanan kurang maksimal, kurangnya tenaga kerja yang dimiliki saat ini, dan beberapa pekerja masih belum memiliki skill yang sesuai dengan bidang kerjanya. Selain itu adanya beberapa faktor lain seperti kurangnya pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan sehingga perusahaan kurang sadar hukum dan mengerti akan kewajibannya.