PENILAIAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN UTANG PADA LEMBAGA KEUANGAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF

Abstract

Pada skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang diajukan oleh pelaku ekonomi kreatif kepada lembaga keuangan terdapat tahapan penilaian terhadap kekayaan intelektual. Pada penilaian pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ini masih adanya pemahaman yang belum jelas terhadap penilai atau panel penilai dan perlindungan hukum yang belum jelas bagi pelaku ekonomi yang menjaminan kekayaan intelektualnya pada lembaga keuangan. Jenis Penlitian yang digunakan dalam penlitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian Penilai Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang Pada Lembaga Keuangan akan menjadi tugas terberat dilakukan oleh pemerintah. Meskipun diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah untuk dapat menjadi obyek perbankan agunan, pada kenyataannya tidak semua bank dapat menerima penggunaan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual kendala atau hambatan dalam melakukan kegiatan Kekayaan Intelektual sebagai agunan muncul karena tidak adanya dukungan yuridis, baik berupa implementasi regulasi terkait kekaayan intelektual sebagai agunan pinjaman bank yang diamanatkan oleh hukum. Revisi mengenai Bank Indonesia Peraturan dalam menjadikan agunan sebagai dasar pinjaman bank juga belum ada direvisi, bahkan setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Keratif. Ketidakjelasan konsep due diligence dalam menilai Kekayaan Intelektual sebagai aset tidak berwujud belum diformalkan, mengingat terbatasnya jangka waktu perlindungan kekayaan KI karena sifatnya dan juga risiko hukum yang dapat ditimbulkan oleh menggunakan KI sebagai jaminan. Belum adanya lembaga khusus penilai kekayaan KI di Indonesia juga menjadi kendala dalam menjalankan Intellectual Property Based kegiatan skema pembiayaan.