Mengenal Administrasi Perkara Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Bagi Masyarakat Non-Hukum

Chessa Ario Jani Purnomo; Ali Imron

Authors

Chessa Ario Jani Purnomo Universitas Pamulang
Ali Imron Universitas Pamulang

Keywords:

Administrasi Perkara, Penyidikan, Tindak Pidana

Abstract

Sistem peradilan pidana dapat ditelaah dengan pendekatan administrasi atas sub-sistem peradilan pidana antara lain penyidikan. Penyidikan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung proses penyidikan seperti pengawasan, pengendalian, pengawasan dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang dikenal dengan aplikasi e-manajemen penyidikan (e-mp). Metode pengabdian masyarakat menggunakan metode ceramah dan diskusi serta model pembelajaran berupa fasilitator. Hasil pengabdian masyakarat menunjukan Berita Acara Pemeriksaan merupakan alat pengendalian penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981.

References

Buku

Agustine, Oly Viana. Sistem Peradilan Pidana Suatu pembaruan. Depok: Rajawali Pers. 2019.

Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Hamzah, Andi. Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan Dengan Beberapa Negara. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti. 2010.

Maksudi, Beddy Iriawan. Dasar-Dasar Administrasi Publik Dari Klasik Ke Kontemporer. Depok: Rajawali Pers. 2019.

Maksum, Irfan Ridwan. Jalan Sederhana Memahami Administrasi Publik dan Bisnis: Antar Teori dan Praktik. Yogyakarta: Deepublish. 2020.

Pangaribuan, Aristo M.A., Arsa Mukti, & Ichsan Zikry. Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.

Rahayu, Amy Y. S., Vishnu Juwono & Krisna Puji Rahmayanti. Pelayanan Publik dan Government Sebuah Teori dan Konsep. Depok: Rajawali Pers. 2020.

Jurnal

Malombeke, Erick. "Peranan Berita Acara Pemeriksaan Perkara (Bap) Dalam Proses Peradilan Pidana." Lex Administratum 9.4 (2021).

Keliat, Venia Utami. Penetapan Kualifikasi Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Yang Sempurna Sebagai Dasar Penyusunan Surat Dakwaan. Diss. Uajy, 2015

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia, Republik. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Admnistrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Indonesia, Republik. Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Indonesia, Republik. Peraturan Kepolisian Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Website:

Kemdikbud, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/administrasi