SOSIALISASI PENCEGAHAN SENGKETA TANAH MELALUI SERTIPIKASI TANAH DAN MEMASANG TANDA BATAS BIDANG TANAH

Abstract

Etika Bermedia Sosialdan Aspek-Aspek Pengubah Hukumditinjau Dari Uu Terkait Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (Information and Communication Technology-ICT) yang begitu pesat dengan segala fasilitas penunjangnya dalam peradaban manusia modern saat ini, telah membawa kita memasuki era baru yang disebut sebagai era digital (digital age).¹ Berbagai bidang kehidupan akhirnya dirambah oleh kemajuan ICT tersebut. Perkembangan teknologi komunikasi massa yang menekankan pada komunikasi antar individu manusia secara langsung. Dalam perkembangan teknologi informasi kemudian dikenal internet sebagai salah satu media untuk berkomunikasi.Aspek-aspek tersebut mempengaruhi ekonomi, hukum, sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan. Suatu negara akan tertinggal jauh apabila tidak dapat dengan cepat mengikuti dan mengaplikasikan perkembangan bidang transaksi yang memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi informasi. Transaksi melalui media internet telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi daya kerja dan menumbuhkan aktivitas baru yang merangsang tingkat pertumbuhan. Namun demikian untuk memberikan koridor hukum yang jelas dan terarah serta menyikapi pentingnya akan undang-undang yang berkaitan dengan dunia maya (cyberspace), khususnya yang mencakup pengaturan transaksi elektronik, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lebih lanjut seluruh kebijakan, perilaku, dan aktivitas apapun manusia Indonesia, harus mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. Penjelasan tersebut bermakna bahwa hukum bersifat imperatif atau memaksa. Adanya etika bermedia sosial yang harus dijalankan, sehingga walaupun sosial media terbuka secara luas namun ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Sifat imperatif/memaksa hukum tersebut seharusnya mampu mengarahkan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Adapun masalah yang akan di bahas adalah 1. Bagaimana pengetahuan masyarakat kecamatan Tarogong Kidul terhadap pentingnya bersosial media yang beretika  ?  2. Faktor penyebab  saat bersosial media yang dapat menyebabkan terkena sanksi pidana  ? Metode pelaksanaan PKM ini adalah berbentuk ceramah. Peserta PKM ini adalah para kepala desa dan kepala kelurahan dan masyarakat sekitar. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman masyarkat tentang regulasi dan pencegahan timbulnya pidana dari bermedia sosial. Akibat dari ketaatan terhadap hukum yang masih demikian tersebut, secara nyata menunjukkan bahwa profil warga negara yang baik “good citizen” belum terwujud secara baik. Hukum yang bersifat memaksa ternyata belum cukup mampu mewujudkan profil warga negara yang baik. Atas hal tersebut maka sifat hukum yang memaksa tersebut seharusnya mampu ditingkatkan menjadi bersifat “mengikat”. “Memaksa belum tentu mengikat, mengikat cenderung akan memaksa “. Hasil PKM ini akan dipublikasikan dalam bentuk berita di Media Online dan video pelaksaan PKM serta dalam bentuk jurnal.