PENYULUHAN HAK WARGA NEGARA ATAS BANTUAN HUKUM
DOI:
https://doi.org/10.32493/al-jpkm.v1i3.6868Keywords:
Legal aid, human rights, justiceAbstract
Legal aid is an effort to fulfill the human rights, especially of the poorest groups of the society. The Constitution guarantees the right of every citizen to equal treatment before the law, including the right to access justice through legal aid. Based on the principle of equality before the law and the purpose of access to law and justice, the Government of Indonesia issued a regulation to realize these principles and objectives through Law No. 16 of 2011 on Legal Aid. The substance of the regulation requires law enforcers especially advocates as legal aid providers to provide legal assistance free of charge to the poor in Indonesia, moreover these obligations are normative obligations for advocates as officium nobile (noble profession) and the mandate of the Law No.18 of 2003 concerning Advocates. It is expected that efforts to provide free legal assistance can do optimal and effective in serving the underprivileged.
References
Abdurrahman. 1983. Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Cendana Press.
Adnan, B.N, et al. 2007. Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan. Jakarta: LBH Jakarta.
Arif, Andry Rahman. (2015). “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampungâ€, Jurnal Fiat Justitia, Vol. 9(1), 103-113.
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-aksesibilitas-bantuan-hukum-kepada-masyarakat-tidak-mampu
Kartono, K., Sugandar, F. A., & Azis, A. (2020). Peranan Polres Tangerang Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan (Studi Kasus Pada Polres Tangerang Selatan Tahun 2015-2017). Pamulang Law Review, 1(2), 59-74.
Michael, Dony. (2012). “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan (Studi Tentang Akses Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Provinsi Jawa Timur), Jurnal Hak Asasi Manusia, 3(2), Hlm 24-55.
Nasution, Isnandar Syahputra. (2015). “Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin
Sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukumâ€,
Jurnal Hukum Dan Peradilan, 4(1), 171-188
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-II/2012
Satjipto, R. 2009. Hukum dan Perubahan Sosial,. Yogyakarta: Gentha
Publishing.
Suradji. 2008. Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Hukum dan HAM RI.
Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advoka
