Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019 (Studi Kasus pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) Kementerian Hukum dan HAM RI, Depok, Jawa Barat)
DOI:
https://doi.org/10.32493/jamh.v1i1.3376Abstract
Pengabdian ini berjudul Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019 (Studi Kasus pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) Kementerian Hukum dan HAM RI, Depok, Jawa Barat). Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan materi-materi tentang Hukum dan Ilmu Perundang-undangan yang berlaku saat ini di dalam sistem hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah pada Tahap Persiapan menggunakan : Pendekatan dan kunjungan langsung dengan Direktur Poltekip dan para pejabat yang terkait. Pemantapan dan penentuan lokasi PKm dengan mengkoridinasikan dengan para pihak terkait, Direktur Pascasarjana, Ketua Prodi MH, para Dosen, mahasiswa dan alumni. Penyusunan bahan ajar/materi pelatihan dan sosialisasi yang meliputi : Infocus, Slide serta handsout. Pada Tahap Pelaksanaan : Pelatihan serta sosialisasi materi yang bersifat tutorial yang disampaikan langsung oleh para nara sumber. Tanya jawab serta diskusi secara dua arah antara para nara sumber dengan para peserta PKM. Kesimpulan dalam PKM ini bahwa sosialisasi tentang Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan yang disampaikan kepada para ASN dan PNS di lingkungan Poltekip Kementerian Hukum dan HAM RI yang kebetulan sedang melakukan pendidikan dan pelatihan. Dengan pemberian materi-materi tambahan berupa wawasan tentang Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan dapat memberikan wawasan dalam pemahaman tentang hukum kepada para peserta diklatReferences
Anggraeni, D. (2019, May). Freedom of parties to determine the form and content of the agreement in a contract of construction services. In Business Innovation and Development in Emerging Economies: Proceedings of the 5th Sebelas Maret International Conference on Business, Economics and Social Sciences (SMICBES 2018), July 17-19, 2018, Bali, Indonesia (p. 485). CRC Press.
Darusman, Y. M. (2012). Sistem Parlemen Threshold (Ambang Batas) Tantangan Atau Ancaman Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia. Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan), 2(2), 1-23.
Susanto, S., & Iqbal, M. (2019, April). Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik. In Proseding Seminar Nasional Akuntansi (Vol. 2, No. 1). Susanto, S., & Iqbal, M. (2019, April). Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik. In Proseding Seminar Nasional Akuntansi (Vol. 2, No. 1).
Yanto, O. (2003). Menimbang Calon Pemimpin Nasional Dengan Pemilihan Secara Langsung. Jurnal Universitas Paramadina Vol, 3(1), 77-90.
http://kinibisa.com/universitas/detail/universitas-kedinasan/politeknik-ilmu-pemasyarakatan-poltekip
Downloads
Published
Issue
Section
License
Open Access
Jurnal Abdi Masyarakat Humanis is a national peer reviewed and open access journal that publishes significant and important research from all area scientific multidisciplinary journal concerned with the practice and processes of community engagement.
This journal provides immediate open access to its content that making research publish in this journal freely available to the public that supports a greater exchange of knowledge.
Copyright
Submission of a manuscript implies that the submitted work has not been published before (except as part of a thesis or report, or abstract); that it is not under consideration for publication elsewhere; that its publication has been approved by all co-authors. If and when the manuscript is accepted for publication, the author(s) still hold the copyright and retain publishing rights without restrictions. Authors or others are allowed to multiply article as long as not for commercial purposes. For the new invention, authors are suggested to manage its patent before published. The license type is CC-BY-SA 4.0.
Disclaimer
No responsibility is assumed by publisher and co-publishers, nor by the editors for any injury and/or damage to persons or property as a result of any actual or alleged libelous statements, infringement of intellectual property or privacy rights, or products liability, whether resulting from negligence or otherwise, or from any use or operation of any ideas, instructions, procedures, products or methods contained in the material therein.