BHAKTI HUKUM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Jurnal ini dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Jurnal Bhakti Hukum merupakan sebuah wadah bagi para akademisi, peneliti serta masyarakat pada umumnya untuk menuangkan ide pemikiran dan gagasan yang kritis dan konstruktif pada bidang pengkajian Hukum sesuai dengan focus and scope. Terbit tiga kali dalam setahun pada bulan Januari, Mei dan September
Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang
Penulis yang artikelnya diterbitkan pada Jurnal Bhakti Hukum ini menyetujui persyaratan berikut: Penulis memiliki hak cipta dan memberikan hak jurnal untuk publikasi pertama dengan karya yang secara simultan dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution License yang memungkinkan orang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal dalam jurnal ini. Perjanjian kontrak tambahan dapat dilakukan oleh penulis, yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas publikasi awalnya di jurnal ini. Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting pekerjaan mereka secara online (mis., Dalam repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengajuan, karena dapat menyebabkan pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan. Lihat (The Effect of Open Access).
Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Desa Rawakalong
Abstrak. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh civitas akademika Universitas Pamulang dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, selain untuk pengajaran dan penelitian juga bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam proses pengembangan potensi diri guna mencapai tujuan. mencapai kemampuan pengetahuan yang adil dan merata tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Permasalahan yang dihadapi masyarakat yang segera memerlukan solusi (penyelesaian) atau potensi yang dapat dikembangkan perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Pemerintah desa merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa mempunyai tugas dan tanggung jawab mengurus masyarakat guna mewujudkan masyarakat sejahtera. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dalam melaksanakan tugasnya pemerintah desa wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan menerapkan prinsip transparansi. pemerintahan desa. Peran yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa antara lain adalah pelayanan, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengelolaan dan pembangunan. Adapun salah satu tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa adalah melayani keperluan administrasi masyarakat seperti pengurusan kartu keluarga, KTP, akta kelahiran, surat keterangan penduduk, surat kelakuan baik dan lain sebagainya. Tim PKM menggunakan metode penyuluhan dengan melibatkan beberapa pihak dan mahasiswa agar efektifitas hasil yang ingin dicapai. Pengabdian yang kami lakukan menyasar masyarakat dan seluruh staf Desa Rawakalong. Kepala Desa menyambut baik pengabdian masyarakat yang bertemakan PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT DESA RAWAKALONG.
Copyright (c) 2023 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG
Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Pada Tingkat Kepolisian Penyelidikan Dan Penyidikan
Abstrak. Pemeriksaan pendahuluan merupakan proses yang sangat penting bagi penegakan hukum. Hal itu dapat dimengerti karena pemeriksaan pendahuluan adalah pintu masuk bagi perkara pidana, sehingga menentukan kepada proses selanjutnya. Pemeriksaan pendahuluan yang berkualitas berpotensi terwujudnya kebenaran materiil. Begitu juga sebaliknya, jika prosesnya bermasalah sejak awal maka akan mengancam terwujudnya kebenaran materil dan keadilan. Untuk mengantisipasi hal itu, masyarakat yang terjerat masalah hukum sebagai terlapor atau tersangka perlu mendapatkan bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum, khususnya bagi mereka yang lemah secara ekonomi dan pihak yang rentan. Absennya pemberi bantuan hukum, dalam hal ini akan membawa terlapor atau tersangka pada malapetaka penegakan hukum yang berimbas pada terenggutnya hak asasi manusia sebagai esensi penegakan hukum itu sendiri. Hilangnya esensi penegakan hukum, maka hukum bagainya tubuh tidak mempunyai ruh. metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap pra kegiatan. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Sedangkan tahap terakhir adalah tahap evaluasi kegiatan. Selanjutnya, akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalammasing-masing tahap: a. Pra Kegiatan Tahap ini merupakan tahap awal sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Secara umum, tahap ini sudah dimulai sejak penentuan tema kegiatan dan lokasi pengabdian. Dalam pengabdian ini, tema yang diambil berkaitan dengan penyuluhan bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum. Pada uraian ini menyimpulkan 2 (dua) hal, yaitu; Masyarakat mengalami banyak kesulitan pada proses pendahuluan, diantaranya mengenai adanya kekerasan, penyiksaan dan tekanan. Juga adanya kendala masyarakat pada pemahaman terhadap hukum, termasuk alat bukti. Dengan demikian, proses yang seperti itu akan menghambat terwujudnya kebenaran materiil. Sebaliknya, yang terjadi adalah ‘peradilan sesat’ yang merampas hak asasi manusia, dan; masyarakat yang mengalami perkara hukum perlu mendapatkan layanan bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum, untuk memastikan bahwa due process of law berjalan sebagaimana mestinya. Dengan adanya layanan hukum tersebut, maka hal-hal yang menghambat terwujudnya kebenaran materiil akan dapat diatasi. Oleh karena itu semua pihak akan menemukan keadilannya
Bahaya Bullying Terhadap Anak Dalam Kajian Yuridis
Abstrak. Kekerasan bullying telah menjadi fenomena akhir-akhir ini. Pelakunya tidak hanya dilakukan anak Hal ini akan menimbulkan perasaan dendam, benci, takut, dan tidak percaya diri, sehingga mengakibatkan anak tidak bisa konsentrasi dalam belajar karena adanya tekanan dari dalam maupun dari luar, sehingga menimbulkan rasa trauma pada anak. Upaya penanggulangan terhadap bullying ini sama dengan penanggulangan tindak pidana pada umumnya. Secara garis besar dapat dibagi ke dalam penanggulangan kejahatan secara penal (hukum pidana) dan penanggulangan kejahatan secara non penal (di luar hukum pidana). Penanggulangan secara penal dilakukan setelah bullying terjadi dan masuk ke dalam proses hukum di Pengadilan sedangkan upaya non penal dilakukan apabila bullying belum terjadi. Upaya penanggulangan bullying dengan cara proses akademis yaitu, 1) pendekatan secara pribadi/individu, 2) perdamaian antara anak didik yang terlibat bullying, 3) menggunakan bantuan guru bimbingan konseling sebagai mediator anak didik yang terlibat bullying, 4) melibatkan orang tua dalam proses perdamain antar anak didik yang terlibat bullying, 5) pemberian sanksi akademis kepada pelaku bullying.
Problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tinjau Dari UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Muncul
Abstrak. Pengabdian Masyarakat dengan Tema MASALAH KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM Tinjauan UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA MUNCUL merupakan salah satu upaya sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dengan harapan masyarakat dapat memahami secara komprehensif, dimulai dari upaya preventif atau pencegahan. pemicu kekerasan dalam rumah tangga dengan memahami siklus kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Lebih lanjut, ketika kekerasan dalam rumah tangga telah terjadi, masyarakat bersama aparat pemerintah dan hukum dapat melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menindaklanjuti hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlu diketahui bahwa pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, adalah: setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan, atau penderitaan baik secara jasmani, seksual, maupun psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Mengingat UU PKDRT merupakan hukum publik yang di dalamnya terdapat ancaman pidana penjara atau denda jika melanggarnya, maka masyarakat umum khususnya laki-laki sebagai kepala keluarga sudah seharusnya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang mengatur hak-hak yang dapat dituntut terhadap pelakunya, serta pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mencegah atau menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Bullying (Hate Speech) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Abstrak. Interaksi sosial dan pola komunikasi antar masyarakat telah berubah akibat kemajuan teknologi informasi, internet, dan media sosial. Selain dampak yang menguntungkan, perkembangan di bidang ini juga dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah perluasan dari bullying yang berbentuk tindakan intimidasi yang dilakukan secara online. Karena semakin banyak orang yang menggunakan internet, bahaya cyberbullying di kalangan anak-anak dan remaja juga meningkat. Meski platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi secara online, ternyata tidak semua interaksi tersebut bersifat positif. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu siswa SMK Sasmita Jaya 2 memahami penggunaan internet yang benar dan bagaimana berperilaku positif dalam memanfaatkan internet. Metode yang digunakan adalah metode sosialisasi dan diskusi dengan cara memberikan penyuluhan tentang perlindungan hukum bagi korban cyber bullying kepada siswa SMK Sasmita Jaya 2.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online
Abstrak. Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat dan membawa perubahan besar pada gaya hidup masyarakat. Salah satu yang sangat merasakan dampaknya adalah pemanfaatan internet dalam transaksi jual beli di masyarakat. Kegiatan jual beli online telah menjadi pola gaya hidup baru, dimana masyarakat menggunakan berbagai macam aplikasi internet untuk berjualan dan membeli barang. Kehadiran sistem jual beli online ini disambut baik oleh masyarakat, serta pemerintah selaku lembaga legislatif yang telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum melegalkan kegiatan jual beli online. Pertumbuhan industri jual beli online yang semakin marak tidak terlepas dari perilaku konsumen yang menginginkan kecepatan dan kenyamanan dalam berbelanja. Masyarakat tidak perlu lagi berbelanja langsung untuk membeli barang, namun hanya melalui marketplace saja barang yang diinginkan akan diantar sampai ke rumahnya. Hal ini tentunya sangat efisien dan memberikan kemudahan bagi konsumen karena menghemat waktu dan tenaga. Hanya saja jual beli dengan sistem online ini mempunyai beberapa kelemahan yaitu konsumen tidak dapat melihat secara langsung barang yang dibelinya. Akibatnya sering terjadi produk yang dibeli dikirim ke konsumen dalam kondisi rusak atau cacat. Sehingga hal ini menimbulkan perselisihan antara konsumen dan penjual, dimana konsumen selalu menjadi pihak yang dirugikan. Hal inilah yang membuat tim kami mencoba mendalami bagaimana proses perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi tentang pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online yang kini marak di masyarakat. Metode kegiatan ini dilakukan dengan cara pemaparan materi, ceramah, diskusi dan tanya jawab.
Penyuluhan Fungsi Pers Sebagai Media Informasi Dalam Penegakan Hukum
Abstrak. Pentingnya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tujuan negara dengan berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum di era revolusi industri 4.0. Salah satunya dengan memanfaatkan pers yang berfungsi sebagai media informasi agar informasi yang disampaikan sesuai dengan fakta. Hal itu merupakan wujud kemajuan digitalisasi saat ini sehingga diharapkan informasi yang disampaikan dapat tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat dan berujung pada penegakan hukum. Apabila suatu masyarakat menjadi korban suatu tindak pidana maka ketika ingin mendapatkan keadilan dapat menggunakan pers agar proses hukum tetap terawasi dan masyarakat yang ingin melakukan tindak pidana akan berpikir ulang karena bisa saja diliput oleh pers sehingga jejak digitalnya akan tersimpan selamanya sehingga mendapat sanksi sosial. . Selain itu, agar aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya akan lebih bertanggung jawab. Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan ditemukan bahwa kurangnya literasi digital, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi pers sebagai media informasi dalam penegakan hukum, pengaruh budaya asing yang memasuki era digitalisasi. , dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, tim Pengabdian Masyarakat memutuskan untuk turun tangan dan menawarkan solusi permasalahan tersebut dengan melakukan sosialisasi kepada warga Desa Keranggan yang beralamat Jl. Raya Puspitek, Setu, Kota Tangsel, tentang fungsi pers sebagai media informasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Sosialisasinya menggunakan metode ceramah interaktif yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan keaktifan warga dengan diskusi dan sesi tanya jawab. Warga akan diberikan penjelasan terkait fungsi pers sebagai media informasi dalam penegakan hukum, dampak negatif penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta. Pada akhirnya hasil kegiatan PKM akan dipublikasikan di jurnal nasional PKM.
Perilaku Bullying Siswa Sekolah, Penyuluhan Hukum Di Madrasah Aliyah Daarul Hikmah Pamulang, Tangerang Selatan
Abstrak. Siswa berhak memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang aman dan bebas dari rasa takut. Pengelola sekolah dan pihak lain yang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan mempunyai kewajiban untuk melindungi siswa dari intimidasi, penyerangan, kekerasan atau pelecehan. Dengan banyaknya kasus perundungan dalam dunia pendidikan di Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri tentang anti perundungan dalam kegiatan orientasi siswa baru yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.55 / 2014 dan Surat Edaran Nomor 59389/MPK/PD/2015. Bullying berakibat pada berkurangnya konsentrasi siswa, hilangnya rasa percaya diri, stres berkepanjangan dan trauma. Upaya yang dapat dilakukan adalah upaya preventif (pencegahan) dengan menanamkan pada anak sejak dini bahwa kita semua saling mencintai, serta menanamkan nilai-nilai agama, dan memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang bullying kepada siswa dan guru di lingkungan sekolah. Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan sosialisasi dan sosialisasi mengenai perilaku bullying di lingkungan sekolah adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa Madrasah Aliyah Daarul Hikmah Pamulang Kota Tangerang Selatan dalam menghadapi bullying dan menghindari menjadi korban bullying atau tidak menjadi pelaku bullying.
Abstrak. Di era globalisasi informasi, jaringan pinjaman dengan berbagai cara dan metode semakin tersedia untuk memberikan kemudahan dalam mengakses dan melakukan transaksi pinjaman dan pembiayaan baik secara manual maupun melalui jaringan online. Seiring dengan itu, muncul beberapa perkembangan mulai dari dunia perbankan, keuangan non-bank seperti lembaga pembiayaan, koperasi, hingga e-commerce atau perdagangan elektronik, peer to peer lending, fintech lending, dan fintech aggregator. Di era kemajuan teknologi, konsep dan pelaksanaan pinjam meminjam uang dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi penyedia layanan peminjaman uang online. Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesulitan dalam proses peminjaman, khususnya dalam hal pelunasan pinjaman online. Salah satu kasusnya adalah percobaan bunuh diri karena tidak mampu membayar cicilan utang dan bunga di sebuah perusahaan Fintech. Hingga kemudian atas ancaman dan pelecehan karena ketidakmampuan membayar cicilan di wilayah tersebut. Untuk dapat mengatasi permasalahan dan mencegah Pinjaman Online yang berbahaya agar tidak cepat menyebar ke masyarakat. Ada beberapa langkah yang bisa membantu masyarakat mengidentifikasi pinjaman online ilegal. Jadi kita harus hati-hati melakukan cross check dalam membaca informasi, mengecek kebenarannya dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Penanggulangan Terkait Maraknya Perjudian Online Terhadap Remaja Di Kalangan Masyarakat Luas
Abstrak. Perjudian adalah suatu dari penyakit masyarakat yang melanda masyarakat dimana-mana tak terkecuali masyarakat terutama kalangan muda. Pada umumnya perjudian adalah suatu bentuk permainan dengan menggunakan taruhan yang bersifat untung-untungan, untuk mendapatkan kemenangan diperlukan juga keahlian bermain. Perjudian dalam proses sejarah ternyata tidak mudah untuk diberantas , meskipun kenyataan juga menunujukkan bahwa hasil perjudian yang diperoleh oleh pemerintah dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun terlepas dari itu dampak negative dari perjudian lebih besar dari pada dampak positifnya. Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah social khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat.
Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik
Abstrak. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi intensif yang dilakukan bersama pihak Desa Cilenggang (Lurah dan seluruh jajaran) terdapat permasalahan yang saat ini dihadapi mitra berupa kurangnya pemahaman mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Akan Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik. . Tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, suatu sumber daya alam yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung untuk kehidupannya, seperti untuk bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhannya (tempat tinggal/perumahan), maupun untuk menjalankan usahanya seperti tempat. perdagangan, perindustrian, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya. Bahkan ketika manusia meninggal, mereka tetap membutuhkan tanah untuk penguburan. Begitu bermanfaatnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Kendala yang dihadapi adalah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sedangkan ketersediaan lahan sangat terbatas. Karena terbatasnya ketersediaan lahan dan semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan, hal ini tentu akan menimbulkan konflik kepentingan terhadap lahan yang berujung pada permasalahan pertanahan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah mengenai tanah ini diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 1960 Indonesia berhasil membentuk peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan dalam bentuk undang-undang yang disebut undang-undang no. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memberikan pengertian: “sertifikat adalah suatu dokumen bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UU Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing telah dicatat dalam buku tanah yang bersangkutan. Pengertian sertifikat dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa: 12 “Sertifikat adalah suatu bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang terkandung di dalamnya, sebagaimana sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang terdapat dalam sertifikat pengukuran dan buku tanah yang bersangkutan.
Sosialisasi Tentang Penelantaran Atau Kekerasan Secara Fisik Atau Verbal Terhadap Asisten Rumah Tangga (ART) Yang Merupakan Sebuah Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Abstrak. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu yang signifikan di berbagai belahan dunia, dan salah satu bentuknya adalah penelantaran atau kekerasan terhadap asisten rumah tangga. Penelantaran dan kekerasan fisik atau verbal terhadap asisten rumah tangga merupakan manifestasi KDRT yang sering terjadi di dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penelantaran atau kekerasan secara fisik atau verbal terhadap asisten rumah tangga sebagai bentuk KDRT. Pendekatan penelitian ini melibatkan tinjauan pustaka dari studi dan literatur yang relevan yang membahas tentang KDRT, penelantaran, dan kekerasan fisik atau verbal terhadap asisten rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelantaran atau kekerasan terhadap asisten rumah tangga merupakan kejadian yang serius dan memiliki dampak yang merugikan secara fisik, psikologis, dan sosial. Bentuk penelantaran dapat mencakup penolakan terhadap hak-hak dasar, seperti akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan makanan yang layak. Sementara itu, kekerasan fisik atau verbal dapat mencakup pemukulan, penganiayaan, ancaman, atau penghinaan terhadap asisten rumah tangga. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penelantaran atau kekerasan terhadap asisten rumah tangga meliputi ketidakadilan sosial, ketidaksetaraan gender, ketergantungan ekonomi, dan ketidaktahuan tentang hak-hak asisten rumah tangga. Selain itu, faktor budaya dan norma sosial juga dapat mempengaruhi persepsi dan perlakuan terhadap asisten rumah tangga. Penelitian ini menyoroti pentingnya kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang hak-hak asisten rumah tangga serta perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, peningkatan sanksi hukum terhadap pelaku penelantaran atau kekerasan terhadap asisten rumah tangga juga perlu dilakukan sebagai langkah preventif dan penegakan hukum yang efektif. Kesimpulannya, penelantaran atau kekerasan secara fisik atau verbal terhadap asisten rumah tangga merupakan bentuk KDRT yang serius. Perlindungan, kesadaran masyarakat, pendidikan, dan penegakan hukum yang kuat diperlukan untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Tindakan kolektif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi asisten rumah tangga.
Sosialisasi Dan Edukasi Bahaya Narkotika Bagi Pelajar Pada Siswa/Siswi SMA Negeri 46 Jakarta
Abstrak. Di zaman sekarang genrasi muda memang sangat rentan terhadap hal hal negatif yang dapat merusak masa depannya (termasuk narkoba), hampir setiap hari penggunaan serta penyalahgunaan narkoba terus bertambah, generasi muda memang salah satu kelompok yang paling rentan dan memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap penyalahgunaan narkoa disbandingkan dengan kelompok usia lainnya. Masa remaja sendiri merupakan masa dimana dalam masa tersebut para remaja atau generasi muda mulai mencari jati diri mereka serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan untuk mencoba hal-hal baru yang ia temukan dilingkungan sekitarnya. Banyak faktor yang menyebabkan para generasi muda terjerumus dalam lingkaran hitam penyalahgunaan narkoba diantaranya faktor lingkungan disekitarnya, faktor keluarga, pergaulan, faktor ekonomi daln lain-lain. Selain peran orang tua yang ada di lingkungan keluarga ataupun peran pergaulan lingkungan tempat generasi muda bersosialisasi lingkungan pendidikan disekolahpun sangat berperan aktif dalam membantu memberi pemahaman terhadap generasi muda terutama pelajar tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba, karena tidak jarang masih banyak kalangan pelajar yang mungkin belum memahami efek dari penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mencatat bahwasannya penyalahgunaan narkoba diindonesia yang terjadi dikalangan pelajar yaitu mencapai 2,29 juta orang, karenanya lingkungan pendidikan juga sangat berperan penting pada perkembangan remaja/pelajar adalah lingkungan yang ada disekolah diamana lingkungn sekolah dituntut mampu menciptakan lingkungan yang bukan saja nyaman terhadap para pelajar aan tetapi juga mampu memberikan rasa aman selain itu harus juga dapat memberikan pemahaman mengenai bahaya serta akibat hukum dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri dan juga dapat memberikan perlindungan terhadap remaja/pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Tujuan dari kegiatan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) ini sendiri yaitu guna memberikan sedikit gambaran pada siswa/siswi SMAN 46 Jakarta mengenai apa itu narkoba serta dampak yang akan ditimbulkan atau efek dari penyalahgunaan narkoba terkhusus di kalangan pelajar, lingkungan sekolah terkait pencegahan dan penyalahgunaan narkoba yang mungkin dapat terjadi dilingkungan pendidikan. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini yaitu dengan pemaparan materi serta diskusi Tanya jawab antara pemateri dengan para siswa/i. Hasil dari kegiatan penelitian serta PKM ini dapat disimpulkan bahwasannya faktor para remaja/pelajar menggunakan narkoba itu sanagtlah beragam dan juga peran lingkungan sekitar bukan hanya lingkungan keluarga, dan sosial yang sangat berpengaruh terhadap tubuh kembang para remaja agar dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba terutama di lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil dari pembahasan tersebut maka ada beberapa saran diantaranya yaitu : Para remaja harus dapat berfikir kedepan dan memikirkan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk serta efek yang mungkin akan timbul dikemudian hari, tidak harus mengikuti perbuatan negatif karena alasan solidaritas kelompok ataupun karena setia kawan, lingkungan sekolah harus menerapkan kebijakan terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba yang bisa saja sewaktu waktu dapat terjadi, buat juga kegiatan positif bagi para siswa/i agar mereka dapat meyalurkan bakat dan minar mereka dalam hal – hal yang baik, menyisipkan sedikit materi mengenai bahaya narkoba dalam pembelajaran di sekolah
Sosialisasi Akibat Hukum Terkait Tidak Memiliki Sim Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Siswa SMA Al Mubarak Tigaraksa – Tangerang
Abstrak. Laporan Tugas Akhir Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini memaparkan hasil dan temuan kegiatan sosialisasi mengenai akibat hukum tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) kendaraan bermotor roda dua bagi siswa SMA Al Mubaraq Tigaraksa – Tangerang. PKM dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya memiliki Surat Izin Mengemudi dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Melalui kegiatan PKM terungkap bahwa sebagian besar siswa SMA Al Mubaraq Tigaraska – Tangerang memiliki pemahaman yang terbatas mengenai akibat hukum dari tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. Mereka tidak sadar bahwa mengendarai kendaraan bermotor roda dua tanpa surat izin dapat menimbulkan sanksi hukum, membahayakan diri sendiri, dan resiko kecelakaan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kurangnya sosialisasi yang efektif dan informasi yang tepat menjadi salah satu faktor rendahnya kepatuhan siswa terhadap persyaratan memiliki Surat Izin Mengemudi. Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada PKM ini, pemahaman mahasiswa akan pentingnya memiliki SIM meningkat secara signifikan. Mereka menjadi lebih sadar akan dampak negatif yang dapat terjadi akibat tidak memiliki SIM dan memahami pentingnya menaati peraturan lalu lintas. Selain itu, siswa juga mendapatkan informasi mengenai tata cara pengurusan Surat Izin Mengemudi dan pentingnya menaati peraturan yang ada. Kegiatan PKM ini memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa SMA Al Mubaraq Tigaraska - Tangerang mengenai undang-undang terkait Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor roda dua. Diharapkan melalui sosialisasi berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak seperti sekolah, pihak berwenang dan keluarga siswa, akan tercipta lingkungan yang mendukung peningkatan kepatuhan siswa terhadap persyaratan memiliki Surat Izin Mengemudi. Kesimpulan laporan ini menekankan pentingnya melanjutkan kegiatan sosialisasi tentang Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor roda dua kepada siswa SMA Al Mubaraq Tigaraska – Tangerang. Diharapkan melalui upaya kolaborasi dan sinergitas berbagai pihak terkait, pemahaman dan kepatuhan pelajar terhadap syarat memiliki SIM dapat ditingkatkan, sehingga keselamatan lalu lintas dapat terjamin dan pelanggaran hukum dapat diminimalisir.
Upaya Pencegahan Bullying Di Lingkup Sekolah
Abstrak. Anak merupakan aset masa depan bangsa dan generasi bangsa untuk penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpasrtisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. kekerasan atau bullyingyang terjadi di sekolah ini akan menimbulkan perasaan dendam, benci, takut, dan tidak percaya diri. Sehingga saat ini jumlah kekerasan di sekolah meningkat dan harus menjadi perhatian semua pihak. Baik ibu guru, orang tua, masyarakat, maupun pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap dunia pendidikan. Banyak bentuk dari tindakan bullying , yakni verbal, fisik dan relasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pihak sekolah dalam mencegah tindakan Bullying yang ditemukan dilingkungan sekolah. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pihak sekolah dalam pencegahan tindak Bullying. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris mengenai masalah hukum yang dihadapi dengan fenomena lain dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum menunjukan kepada kita bahwa hukum negara bukanlah satu-satunya acuan perilaku. Kenyataannya hukum-hukum lain secara efektif dipatuhi oleh masyarakat. Dalam perspektif sosiologi upaya pencegahan kekerasan adalah perilaku pelecehan. Dengan demikian perlu dilakukan pencegahan kekerasan atau Bullying dalam lingkup sekolah agar tidak terus-menerus terjadi.
Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah bersertifikat ganda menurut aturan badan pertanahan nasional pada masyarakat lengkong karya tangerang selatan
Abstrak. Fenomena kasus "sertifikat ganda ", menimbulkan sengketa perdata antar para pihak, untuk membuktikan jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan Atau non peradilan. Hal ini juga dapat merusak kerukunan di masyarakat dan kerugian bagi pihak yang bersengketa,banyak factor yang menyebabkan terjadi nya sertifikat ganda yaitu : Kesalahan dari pemilik tanah itu sendiri, kelemahan system publikasi yang digunakan di Indonesia dan pemerintah setempat yang tidak mempunyai data mengenai tanah- tanah yang sudah disertifikatkan. Untuk mengatasi konflik pertanahan terkait dengan sertifikat ganda di masyarakat upaya yang dpaat dilakukan dengan melalui mediasi yang bisa dilakukan dan difasilitasi oleh badan pertanahan nasional.kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan pentingnya mengetahui factor factor terjadinya sertifikat ganda dan upaya penyelesaian terkait sertifikat ganda khusus nya pada masyarakat kelurahan lengkong karya. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan diskusi. Dari hasil pelaksanaan kegiatan, sebuah fakta ditemukan bahwa masih banyak para masyarakat yang belum mengerti dalam factor factor penyebab sertifikat ganda dan penyelesaian sengketa pertanahan sertifikat ganda.
Penyuluhan Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Humanis Dan Religius Di Kelurahan Pondok Cabe
Abstrak. Ketahanan keluarga merupakan landasan ketahanan nasional karena keluarga sebagai sistem mikro mempengaruhi sistem yang lebih besar dalam masyarakat. Keluarga sebagai unit sosial terkecil menjadi penentu kualitas hidup. “Kualitas hidup keluarga mencerminkan kualitas hidup bangsa. Hal ini juga sejalan dengan ketahanan keluarga yang merupakan cerminan ketahanan daerah khususnya di wilayah Desa Pondok Cabe. Ketahanan keluarga diwujudkan dalam bagaimana keluarga menjalankan peran dan tugasnya, pembagian peran, fungsi dan tugas setiap anggota keluarga sangat penting bagi ketahanan keluarga. bahwa diperlukan suatu kebijakan makro yang dapat menjadikan keluarga dapat menjalankan peran, fungsi dan tugasnya dengan baik. Namun sekuat apapun pemerintah daerah, tidak mungkin mampu menghadapi permasalahan yang menghalangi terciptanya keluarga sejahtera sendirian. “Sangat penting untuk memperhatikan perkembangan keluarga di Indonesia, khususnya di wilayah Tangsel. Keluarga sebagai sistem mikro harus mempengaruhi lingkungan dan sistem sosial. Namun sangat disayangkan pada prakteknya justru sebaliknya. Idealnya yang terjadi adalah keluarga menanamkan nilai-nilai seperti kasih sayang, humanisme, saling menghormati dan menghormati serta komitmen yang mampu menghasilkan lingkungan hubungan sosial yang harmonis. Selanjutnya hubungan sosial yang harmonis akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga diharapkan akan terbentuk ketertiban dan kesejahteraan sosial. Namun pada kenyataannya keluarga mudah terpengaruh oleh lingkungan dan terpapar pada hal-hal yang dapat mengganggu bahkan hal-hal yang dapat berdampak langsung.
Sosialisasi Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dan Pencegahannya
Abstrak. Tawuran antar pelajar sudah menjadi tradisi yang mengakar di kalangan pelajar. Hal ini telah menimbulkan keprihatinan dan keresahan terhadap calon-calon generasi penerus bangsa ini, banyak tawuran antar pelajar yang terjadi besar di Indonesia/ Perilaku pelajar yang anarkis berasal dari banyak faktor yang mempengaruhi baik faktor internal maupun eksternal. Meningkatnya aksi tawuran pelajar sendiri dapat meningkatkan angka tindakan kriminal.Perilaku tawuran pelajar bukan hanya mengakibatkan kerugian harta benda atau korban cidera tetapi bisa sampai merengut nyawa orang lain Tidak sedikit aksi tawuran terjadi baik yang melibatkan sekolah-sekolah swasta maupun negeri. Sehingga perlu adanya upaya penegakan hukum secara tegas oleh aparat penegak hukum itu sendiri.Untuk mencari alternatif pemecahan masalah diatas, maka diadakan sosialisasi upaya penegakan hukum dan pencegahan tawuran di lingkungan sekolah SMK Wisata Indonesia dengan tujuan untuk menambah pengetahuan mengenai penegakan hukum di indonesia serta sedikit mempelajari Hukum Pidana agar dapat di mengerti oleh siswa dan siswi SMK Wisata Indonesia.
Sosialisasi Waspada Terhadap Penipuan Berkedok Investasi Praktis Di Masyarakat Desa Nagarajaya, Ciamis - Jawa Barat
Abstrak. Dengan kemajuan tekhnologi yang terus berkembang membawa dampak positif dan juga negative bagi suatu negara, salah satunya adalah investasi. Investasi merupakan salah satu factor esensial dalam pembangunan ekonomi suatu negara, melalui investasi pergerakan roda ekonomi suatu negara dapat berjalan dengan baik, dengan adanya investasi baik dari dalam negeri maupun investasi asing diharapkan memberikan pengaruh positif bagi bangsa dan masyarakatnya. Beberapa kasus investasi illegal atau lebih dikenal dengan nama investasi bodong selalu terjadi, pengharapan akan imbal hasil yang lebih besar di kemudian hari membuat masyarakat yang berinvestasi terkadang tidak begitu cermat dalam memilih sarana dan produk investasi yang akan menjadi tempat mereka untuk meletakkan uangnya, ditambah dengan mayoritas masyarakat yang berinvestasi tidak memiliki pemahaman yang mendasar dan kuat mengenai kegiatan investasi serta risiko-risko yang dapat terjadi hingga akhirnya banyak yang terjebak kedalam penipuan investasi yang memberikan iming-iming imbal hasil besar tanpa risiko. Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Nagarajaya agar waspada terhadap penipuan berkedok investasi. Metode yang digunakan adalah metode sosialisasi dan diskusi cyber ethics dengan cara memberikan penyuluhan tentang waspada terhadap penipuan berkedok investasi praktis. Dari hasil pelaksanaan kegiatan, sebuah fakta ditemukan bahwa pengetahuan masyarakat Desa Nagarajaya mengenai Investasi bertambah dan terjadi peningkatan yang sangat baik berdasarkan hasil sharing dalam tanya jawab yang dilakukan setelah kegiatan.
Pengenalan Masyarakat Terhadap Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Abstrak. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada siswa siswi yang ada di lingkungan SMK Sasmita Jaya 2 Pamulang Tangerang Selatan mengenai Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selama ini sering terjadi dilingkungan sekolah. Dengan adanya kegiatan PKM ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada siswa siswi di SMK Sasmita Jaya terhadap dampak dari adanya kekerasan seksual yang sering terjadi dilingkungan sekolahan. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan ceramah,pemahaman, dan sosialisasi kepada siswa-siswa di SMK Sasmita Jaya Pamulang. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual dilingkungan sekolah. Sebelum pelaksaan PKM dilaksanakan terdapat tahapan persiapan, tahapan awal dalam PKM meliputi: survey awal, pada tahapan ini dilakukan survey lokasi yaitu di SMK Sasmita Jaya 2 Pamulang Tangerang Selatan. Setelah survey maka ditetapkan lokasi pelaksanaan kegiatan di aula sekolahan SMK Sasmita Jaya 2 Pamulang. Penyusunan bahan mareti pelatihan yang meliputi slide dan makalah untuk peserta kegiatan. Materi penyusunan disusun dan disiapkan oleh narasumber. Pelecehan seksual adalah sebuah tindakan yang menjurus ke arah seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Terdapat ketidaknyamanan, intimidasi/ancaman pada korban pelecehan seksual tersebut. Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Adapun pasal pelecehan seksual dapat dijerat dengan menggunakan pasal percabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Selain dalam KUHP juga diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga bisa dapat lebih memberikan kepastian hukum terhadap para korban sehingga nantinya pelaku dapat mendapatkan hukuman yang setimpal. Dalam hal terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup, Jaksa Penuntut Umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Dengan demikian, di Indonesia, pelecehan seksual dapat dijerat menggunakan pasal percabulan yakni Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pelaku pelecehan seksual dapat diberikan ancaman hukuman pidana dengan jerat hukum maksimal asalkan memenuhi unsur dan terdapat bukti bukti yang kuat. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang harus mendapatkan perhatian khusus, karena perbuatan dilakukan di tempat tersembunyi yang menyebabkan sulitnya mendapatkan saksi dan alat bukti, usia anak yang memungkinkan korban secara fisik dan psikis tidak berdaya untuk segera melapor sehingga menyulitkan mendapatkan visum et repertum, serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut yang dapat merusak kehidupan anak di kemudian hari. Karena kekhususannya, maka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat diperlakukan secara biasa.
Pendaftaran Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Penyelesaian Kasus Pertanahan
Abstrak. Pendaftaran tanah menurut ketentuan hukum pertanahan yang berlaku Mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 khususnya Pasal 19 dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana sistem pendaftaran tanah berkaitan dengan pendaftaran pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran yang dipengaruhi oleh sistem publisitas kecenderungan positif negatif yang dianut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Terbitnya Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/Ka.BPN) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Penyelesaian Perkara Pertanahan diharapkan dapat menyelesaikan sengketa pertanahan melalui tata cara pendaftaran pengaduan kemudian penyelesaiannya dilakukan dengan tahapan-tahapan yang telah terbentuk dengan pilihan pada akhirnya apakah melalui mediasi atau litigasi yang dimana seluruh kantor pertanahan menjadi media perantara dan membantu masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum dengan memperjelas kepastian hukum.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Pada Era Digital Di Kelurahan Pondok Cabe
Abstrak. Pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer telah menghasilkan internet yang multifungsi. Internet merupakan media yang digunakan untuk berbagai aktivitas, antara lain browsing, berselancar, mencari data dan berita, saling berkirim pesan melalui email, dan berdagang. Tingginya kebutuhan masyarakat dunia membuat internet selalu menjadi salah satu pilihan untuk berbelanja online. Salah satu hal yang terlihat dari pesatnya perkembangan media internet adalah kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet yang dikenal dengan istilah electronic commerce atau disingkat e-commerce. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan e-commerce dalam tatanan hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), KUH Perdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. . Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Terrugikan dibedakan menjadi 2, yaitu : Perlindungan Hukum Preventif : Yaitu suatu bentuk perlindungan hukum dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang pasti. Perlindungan Hukum Represif : Yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Masalah pada Transaksi E-commerce. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui tiga cara antara lain: Penyelesaian Sengketa Litigasi, Penyelesaian sengketa non-litigasi meliputi Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, perundingan, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. ADR mempunyai 3 (tiga) jenis penyelesaian sengketa, yaitu: Assisted negosiasi dan automatisasi negosiasi, meliputi Assisted Negotiation, Automated Negotiation, Online Mediation dan Arbitrase. Begitu pula melalui BPSK..
Penyuluhan Hukum Upaya Pencegahan Dan Penggunaan Peredaraan Narkoba Kelurahan Buaran Tangerang Selatan
Abstrak. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang berskala nasional dan internasional, dengan dampak negatif yang serius terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, terutama pada para pelajar yang sebagian besar masih anak-anak. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah merambah secara luas di kalangan masyarakat, tidak terbatas pada kota-kota besar, bahkan telah sampai ke pedesaan. Peredaran dan penyalhgunaan narkotika diatur dalam Pasal 112 ayat (1), Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Upaya pencegahan penyalahgunaa dan peredaran narkotika merupakan salah satu bagian tanggungjawab masyarakat (Pasal 105). Masyarakat perlu bekerja sama dalam memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba dan mengajarkan keterampilan pengambilan keputusan yang bijak kepada remaja. Program-program anti narkoba di Kelurahan dapat meliputi seminar, penyuluhan dan pemahaman hukum, lokakarya, dan kegiatan ekstrakurikuler yang positif. Metode: Pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 1. Ceramah tentang sanksi serta dampak dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang 35 tahun 2009; 2. Dialog (tanya-jawab) mengenai kasus-kasus yang sering terjadi di kalangan Masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika. Kesimpulan: Penyuluhan kepada Siswa/Siswi dalam bentuk " Penyuluhan Hukum Upaya Pencegahan Dan Penggunaan Peredaraan Narkoba Kelurahan Buaran Tangerang Selatan " menunjukkan bahwa tingkat penerimaan atau akseptabilitas dari mitra telah meningkat dalam hal pemahaman dan pengetahuan mereka terkait materi penyuluhan.
Sosialisasi Pengembangan Entrepreneurship Bagi Generasi Muda
Abstrak. Kewirausahaan menjadi topik yang menarik. Ketertarikan ini didorong oleh beberapa alasan. Diantaranya tekanan krisis, program pemerintah, juga sebagai tuntutan masyarakat untuk berwirausaha baik karena minat maupun karena masyarakat terbiasa mendukung karir pendidikan kewirausahaan dan kehidupan mereka. Entrepreneurship merupakan suatu hal yang perlu ditanamkan sejak dini oleh setiap orang. Penanaman entrepreneurship sejak dini penting dilakukan agar setiap orang dapat membentuk perilaku dan karakter yang kreatif dan inovatif. Dalam hal pengabdian masyarakat, kami mengimplementasikan jiwa entrepreneurship tersebut ke dalam kegiatan proses belajar mengajar pendidikan kewirausahaan. Kami memilih SMA Islam Assa’adah Kota Tangerang Selatan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai nyata entrepreneurship. Melalui kegiatan belajar mengajar tersebut, diharapkan nantinya seluruh siswa dapat memahami alat transaksi ketika berwirausaha, proses jual beli yang terjadi, dan hukum positif di Indonesia.
Hak Masyarakat Dibidang Administrasi Kependudukan(Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan, Kota Depok)
Abstrak. Adanya hak masyarakat di bidang administrasi kependudukan, untuk menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh identitas berupa data kependudukan, termasuk hak untuk memperoleh informasi secara transparan dan adil karena selama ini persoalan tersebut masih menjadi persoalan. suatu kekhawatiran yang selama ini diadukan oleh masyarakat atau masyarakat. Jika disadari saat ini sedang berlangsung pembangunan undang-undang yang berdasarkan hak asasi manusia, maka diharapkan akan terwujud tertib ketatanegaraan yang transparan, berkesinambungan antara hak warga negara dan kewajiban negara dalam menyelenggarakan pelayanan publik. , akuntabilitas, kejujuran dan keadilan. Permasalahan yang sering terjadi di bidang administrasi kependudukan terkait dengan hak administrasi kependudukan yang sering dikeluhkan masyarakat adalah pada proses penanganan administrasi kependudukan yang berbelit-belit, biaya yang mahal, sehingga menimbulkan praktek pungli, dan layanan yang tidak seharusnya mengakibatkan maladministrasi dan praktik penipuan lainnya. penundaan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Apabila pengelolaan administrasi kependudukan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, maka hal tersebut merupakan bagian dari pendidikan kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara untuk melindungi hak-haknya sebagai warga negara. Administrasi Kependudukan adalah serangkaian kegiatan penataan dan pengendalian penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Kependudukan, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan pengembangan sektor lainnya. Keberadaannya sangat erat kaitannya dengan dokumen kependudukan, yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pencatatan Penduduk dan Pencatatan Sipil. Upaya mewujudkan hak-hak masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, maka sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sebagai insan akademisi pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pamulang, yaitu dengan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa pemberian konsultasi dan sosialisasi. dengan pemaparan materi yang dilakukan oleh mahasiswa Pascasarjana bersama dosen bertempat di Kantor Desa Cinangka, Kecamatan, Sawangan, Kota Depok.
Sosialisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Di Kelurahan Keranggan, Setu, Tangerang Selatan, Banten; Sebagai Upaya Bersama Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Miskin
Abstrak. Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan akses terhadap hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin yang diberikan negara atas amanat konstitusi. Beberapa peraturan mengenai bantuan hukum dikeluarkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan pelaksana serta dari Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Agung dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan perundang-undangan yang paling ketat mengatur pemberian bantuan hukum adalah UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun fakta di masyarakat, peraturan yang dibuat belum diimplementasikan secara efektif sehingga makna akses terhadap hukum dan keadilan menjadi bias. Ketidakefektifan implementasi pemberian bantuan hukum di Indonesia merupakan permasalahan hukum yang menarik untuk segera ditindaklanjuti perampingannya. pemberian bantuan hukum dalam rangka mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani antara Fakultas Hukum Universitas Pamulang dan Kecamatan Setu, maka sebagai tindak lanjutnya adalah dilaksanakannya Pengabdian Kepada Masyarakat di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kecamatan Setu, salah satunya adalah Desa Keranggan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian yang merupakan kewajiban sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Kurangnya sosialisasi dan akses informasi bantuan hukum online gratis bagi masyarakat miskin menyebabkan semakin banyaknya masyarakat yang berhadapan dengan hukum, baik karena menjadi korban, pelaku, maupun saksi dalam kasus tindak pidana, seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dll, atau menjadi pihak dalam perkara perdata seperti perceraian, warisan, sengketa tanah, dll. Maka kegiatan penyuluhan hukum ini sangat mendesak untuk dilakukan guna menjamin hak masyarakat miskin atas bantuan hukum di Desa Keranggan, sesuai dengan amanat UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Perilaku Dan Kode Etik Dalam Bermedia Sosial Di Kelurahan Buaran Kota Tangerang Selatan
Abstrak. Media sosial saat ini menjadi salah satu platform yang sangat berpengaruh penting dalam kehidupan masyarakat. Pengguna dari media sosial berasal dari berbagai kalangan mulai dari usia muda hingga usia tua. Hal ini yang berdampak pada penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan kode etik danmenyimpang sehingga timbul-timbul berbagai permasalahan yang terjadi. Perkembangan berkomunikasi dimedia sosial belakangan ini mengarah pada proses komunikasi yang menimbulkan kerusuhan publik dan merugikan berbagai pihak. Banyaknya tren yang berkembang dalam proses komunikasi di media sosial terlihat dari begitu mudah orang mencurahkan amarah tanpa memikirkan perasaan orang lain, cyber bullying, saling menghujat, saling mencela, penyumbang pecahnya konflik, memojokkan dan menghakimi orang lain, merugikan orang lain dan lain-lain. Tampak jelas bahwa telah terjadi krisis etika berkomunikasi melalui media sosial. Media sosial sebaiknya dapat menjadi wadah untuk proses dialog yang sehat dalam berkomunikasi agar terwujud hubungan yang harmonis. Media sosial seharusnya menjadi tempat untuk proses dialog yang memberikan ruang atas semakin meningkatnya kesejahteraan sebuah komunitas masyarakat sekaligus menjadi ruang dalam rangka menciptakan diseminasi gagasan secara rasional dan menyejukkan. Dengan demikian, diperlukan kajian etika komunikasi untuk mencari batasan etika apa yang harus digunakan oleh komunikator dan komunikan dalam menilai di antara teknik, isi dan tujuan komunikasi dimedia sosial Banyaknya tren yang berkembang dalam proses komunikasi di media sosial terlihat dari begitu mudah orang mencurahkan amarah tanpa memikirkan perasaan orang lain, cyber bullying, saling menghujat, saling mencela, penyumbang pecahnya konflik, memojokkan dan menghakimi orang lain, merugikan orang lain dan lain-lain. Tampak jelas bahwa telah terjadi krisis etika berkomunikasi melalui media sosial.
Penyuluhan Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kelurahan Serpong, Tangerang Selatan
Abstrak. Perempuan dan anak secara biologis dan filosofis merupakan kelompok yang rentan dan mudah menjadi korban kekerasan, baik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga maupun yang dilakukan di luar rumah tangga. Karena banyaknya permasalahan dan persoalan yang dialami kaum perempuan dan anak seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, kemiskinan, ketertinggalan di berbagai bidang dan lain-lain sehingga dalam beberapa kajian dan pengaturan, perempuan dimasukkan dalam kelompok yang vulnerable, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.1 Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak- haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip - prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak. Selain itu terhadap perempuan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat bagaikan fenomena gunung es.2 KDRT atau biasa juga disebut sebagai kekerasan domestik (domestic violence) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena KDRT terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi.
Penyuluhan Hukum Terhadap Warga Pemilik Tanah Terkait Pembebasan Lahan Tol Serpong - Balaraja di Wilayah Kelurahan Cilenggang Serpong Kota Tangerang Selatan
Abstrak. Kecamatan Cilenggang merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam proyek pembangunan Jalan Tol Serpong-Balaraja (disingkat Jalan Tol Serbaraja) yang merupakan rencana sambungan jalan tol dari Jalan Tol Ulujami-Serpong. Pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut tanah mempunyai fungsi sosial dan terdapat jaminan hak perorangan yang mengikat bagi diadakannya ganti rugi atas tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum, sehingga hamba tertarik untuk memberikan penyuluhan hukum kepada pemilik tanah mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jalan Tol Serpong - Balaraja di Kawasan Kelurahan Cilenggang Serpong Kota Tangsel yang akan membahas permasalahan apa saja yang menjadi dampak sosial ekonomi yang dialami masyarakat Kelurahan Cilenggang akibat adanya proyek pembangunan Jalan Tol Serbaraja ditinjau dari segi Perspektif keadilan dan kemanfaatan hukum serta cara penerapan ganti rugi terhadap masyarakat Kecamatan Cilenggang akibat proyek pembangunan Jalan Tol Serbaraja ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Pemulang ini akan turut serta memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat Desa Cilenggang yang membutuhkan dan hasil dari PKM ini akan disebarluaskan dan dipublikasikan pada jurnal nasional.