Jurnal Loyalitas Sosial

Vol. 7 No. 2 September 2025

Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences

p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380

Profesionalisme Guru Ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2024 Tentang Pendidikan Profesi Guru

Roni Rustandi

a,1

, Alinurdin

b,2

, Siti Mariyatul Koimah

c,3

a,b,c

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

dosen02176@unpam.ac.id;

dosen00230@unpam.ac.id;

Mariyatulkoimah@gmail.com

*korespondensi penulis

Naskah diterima: 7 April 2025, direvisi: 24 Juli 2025, disetujui: 25 Agustus 2025

Abstrak

Permasalahan terkait profesionalisme guru mencakup ketimpangan kompetensi,

adaptasi terhadap perubahan sistem pembelajaran, kesejahteraan, distribusi guru, dan

tantangan teknologi. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan

pemahaman guru dan alumni tentang pentingnya menjadi guru profesional berdasarkan

Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024. Metode yang digunakan berupa sosialisasi

daring yang menjangkau 497 peserta dari lintas perguruan tinggi. Kegiatan dilakukan

dalam tiga tahap: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasilnya menunjukkan

bahwa pemahaman peserta meningkat, dengan antusiasme tinggi pada sesi diskusi.

Kesimpulannya, kegiatan ini efektif dalam membangun kesadaran dan pemahaman

terhadap regulasi baru tentang pendidikan profesi guru, serta menjadi bentuk

kontribusi dalam membentuk guru profesional.

Kata-kata kunci: profesionalisme guru; pendidikan profesi guru; pengabdian masyarakat;

Permendikbudristek 2024

Abstract

Teacher Professionalism Based on Ministerial Regulation Number 19 of 2024 on Teacher

Professional Education

Teacher professionalism issues include competence disparity, adaptation to pedagogical changes,

welfare, distribution, and technological demands. This community service aimed to improve

teachers’ and alumni’s understanding of becoming professional educators based on

Permendikbudristek Regulation No. 19/2024. The method used was an online socialization

involving 497 participants from various universities. Activities were conducted in three stages:

planning, implementation, and evaluation. Results show improved understanding and active

engagement in discussion. In conclusion, this activity effectively raised awareness and

comprehension of the new professional teacher education regulation, contributing to the formation

of professional teachers..

Keywords: teacher professionalism; professional teacher education; community

service; Permendikbudristek 2024

Jurnal Loyalitas Sosial

Vol. 7 No. 2 September 2025

Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences

p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama

dalam pembangunan suatu bangsa. Kualitas

pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas guru

sebagai ujung tombak dalam proses

pembelajaran. Guru merupakan ujung tombak

dalam sistem pendidikan, yang memiliki peran

krusial dalam membentuk generasi penerus

bangsa. Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi

oleh kualitas guru, termasuk kompetensi,

dedikasi, dan profesionalisme seorang guru.

Oleh karena itu, kompetensi, dedikasi, serta

profesionalisme guru menjadi aspek krusial

dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Menjadi seorang guru profesional

bukanlah hal yang mudah. Terdapat berbagai

tantangan yang harus dihadapi dalam proses

pengembangan profesionalisme guru. Pertama,

kompetensi guru yang belum merata masih

menjadi permasalahan signifikan, terutama

dalam penguasaan teknologi, penerapan metode

pembelajaran inovatif, serta pemahaman

terhadap kurikulum terkini. Hal ini diperburuk

dengan keterbatasan akses pelatihan dan

pengembangan profesional yang belum merata

di seluruh daerah. Kedua, guru dihadapkan pada

tuntutan untuk senantiasa beradaptasi terhadap

dinamika perubahan di dunia pendidikan, baik

terkait dengan perkembangan kurikulum,

teknologi pembelajaran, maupun pendekatan

pedagogis yang terus berubah. Ketiga, aspek

kesejahteraan guru seperti gaji dan kondisi kerja

yang belum optimal sering kali berdampak pada

motivasi dan kinerja, sehingga menghambat

proses peningkatan profesionalisme. Keempat,

distribusi guru yang tidak merata, khususnya di

wilayah terpencil, turut memperlebar

kesenjangan dalam mutu pendidikan karena

keterbatasan sumber daya dan akses pelatihan.

Terakhir, kemajuan teknologi yang sangat pesat

juga menuntut guru untuk mampu

mengintegrasikan teknologi ke dalam proses

pembelajaran sebagai alat bantu yang efektif.

Dalam upaya mengatasi tantangan

tersebut, pemerintah Indonesia telah

mengeluarkan kebijakan strategis, salah satunya

melalui Peraturan Menteri Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang

Pendidikan Profesi Guru (PPG). Regulasi ini

merupakan respons terhadap kebutuhan

mendesak akan guru yang profesional,

kompeten, dan adaptif terhadap perkembangan

zaman. Permendikbudristek tersebut mengatur

secara komprehensif mulai dari persyaratan

peserta, kurikulum, hingga uji kompetensi dalam

program PPG, dengan tujuan utama untuk

menghasilkan guru-guru yang kreatif, inovatif,

dan mampu menciptakan pembelajaran yang

menyenangkan dan efektif.

Meski demikian, implementasi regulasi

ini di lapangan menghadapi sejumlah kendala.

Tidak semua guru memiliki pemahaman yang

memadai mengenai isi dan konsekuensi dari

peraturan tersebut. Di samping itu, kesiapan guru

dalam menghadapi perubahan sistem PPG masih

menjadi hambatan tersendiri. Terlebih, beberapa

daerah mengalami keterbatasan sumber daya,

baik dari segi tenaga ahli maupun sarana

pendukung, yang berdampak pada efektivitas

pelaksanaan PPG.

Sebagai upaya menjembatani

kesenjangan antara kebijakan dan praktik di

lapangan, kegiatan Pengabdian kepada

Masyarakat ini diselenggarakan dengan tujuan

meningkatkan pemahaman dan kesiapan guru

dalam mengimplementasikan

Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para guru dapat

lebih siap dan profesional dalam menjalankan

peran mereka sebagai pendidik yang adaptif dan

kompeten.

Jurnal Loyalitas Sosial

Vol. 7 No. 2 September 2025

Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences

p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380

Secara filosofis, Pendidikan Profesi

Guru bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai

pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini

selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara

yang memaknai pendidikan sebagai proses

memerdekakan manusia secara lahir dan batin.

Dalam kerangka tersebut, guru dibentuk menjadi

sosok yang tidak hanya cerdas secara intelektual,

tetapi juga memiliki integritas kepribadian dan

spiritualitas yang kuat (Sugiarta et al., 2019).

Beragam lensa teoritis tentang filosofi dalam

pendidikan dan pembelajaran perlu

diakomodasikan dalam pendidikan profesi guru

baik yang bersifat idealisme, maupun

pragmatisme dengan tujuan memperkaya

landasan dalam pencapaian tujuan. Hal ini

disebabkan secara prinsip, pendidikan dan

pembelajaran tidak hanya terkait masalah

substansi akademik namun juga beririsan dengan

implementasi dalam berbagai dimensi seperti

aspek pribadi, sosial dan religi. Untuk

mendukung pencapaian tujuan berupa profil

guru Indonesia, penguasaan teori dan praktik

dengan menerapkan aspek humanistik yang

kolaboratif perlu tercermin dalam pelaksanaan

pendidikan profesi guru di kelas yang kondusif.

Dalam hal ini, landasan filosofis memberikan

pedoman secara filosofis pada tahap

perancangan, pelaksanaan dan peningkatan

kualitas pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2014).

Dari sisi sosiologis, pendidikan profesi

guru harus mencerminkan realitas sosial

masyarakat Indonesia yang multikultural.

Gotong royong dan semangat Bhinneka Tunggal

Ika menjadi nilai utama dalam membangun

pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada

keberagaman (Joshi, 2017; Roos, 1963).

Mahasiswa PPG perlu dibekali kemampuan

untuk memahami keragaman konteks sosial dan

kebutuhan peserta didik agar mampu

mengembangkan praktik pembelajaran yang

relevan dan efektif.

Landasan psikologis pendidikan profesi

guru menekankan pentingnya pemenuhan

kebutuhan psikis dan fisik mahasiswa sebagai

individu yang sedang bertumbuh. Sehingga

landasan psikologis dapat memberikan jaminan

bahwa proses pendidikan profesi guru yang

dilakukan memberikan kepuasan dalam belajar

dengan terpenuhinya semua kebutuhan

psikologis manusia sebagai makhluk individu.

PPG memiliki sejarah yang cukup panjang,

namun terbitnya Undang-undang Guru dan

Dosen nomor 14 tahun 2015 yang

mencantumkan frasa penting Guru sebagai

Profesi menjadi momentum awal diakuinya

kedudukan guru sebagai tenaga profesional.

Landasan yuridis, merupakan acuan

yang digunakan dasar dalam melaksanakan

kegiatan, sesuai dengan hukum dan ketentuan

yang berlaku. Demikian pula pada pelaksanaan

PPG dengan berbagai pola yang pernah

dilakukan sebelumnya, maka PPG di Indonesia

dilaksanakan dengan berdasarkan landasan

yuridis yang sah. Landasan yang digunakan

memiliki kekuatan hukum yang tetap dan

mengikat mulai dari Undang-undang, peraturan

presiden, peraturan pemerintah, peraturan

menteri, keputusan direktur jenderal dan

seterusnya yang terkait dengan pelaksanaan

PPG.

Secara yuridis, pelaksanaan PPG

dilandasi oleh berbagai regulasi seperti Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat

bagi pelaksanaan PPG, mulai dari pengaturan

lembaga penyelenggara, sistem akreditasi,

hingga sistem penjaminan mutu.

Pelaksanaan PPG harus dipahami

sebagai bagian dari proses pengembangan

profesional yang berkelanjutan. Keterkaitan

antara PPG, sekolah, dan kebijakan pendidikan

Jurnal Loyalitas Sosial

Vol. 7 No. 2 September 2025

Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences

p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380

menjadi penting dalam memastikan terwujudnya

sinergi antara teori dan praktik di lapangan

(OECD, 2019). PPG juga harus responsif

terhadap dinamika ketenagakerjaan guru dan

diarahkan untuk mendukung reformasi

pendidikan yang menyeluruh.

Dalam konteks tersebut, masih terdapat

berbagai permasalahan yang dihadapi dalam

pelaksanaan PPG. Dalam implementasinya,

menjadi seorang guru profesional bukanlah hal

yang mudah. Terdapat berbagai tantangan dan

permasalahan yang masih menghambat upaya

peningkatan profesionalisme guru di Indonesia.

Salah satu permasalahan utama terletak pada

aspek teacher learning, di mana sebagian besar

guru merasa ide-ide transformasi pembelajaran

yang ditawarkan masih terlalu kompleks dan

belum pernah mereka pelajari sebelumnya, baik

saat menjalani pendidikan di jenjang sarjana

maupun ketika mengikuti program pendidikan

profesi guru. Waktu belajar yang relatif singkat

menjadi faktor penghambat dalam memahami

secara mendalam konsep-konsep baru tersebut

(Thair & Treagust, 2003). Selain itu, kualitas

instruktur dalam program pendidikan profesi

guru juga masih menjadi sorotan, mengingat

banyak di antara mereka belum memiliki

pengalaman nyata dalam mengajar di ruang

kelas, yang menyebabkan adanya kesenjangan

antara teori dan praktik (Thair & Treagust,

2003).

Terkait implementasi, yaitu terdapat

ketidaksesuaian antara gagasan yang dipelajari

guru dengan praktik mengajar yang mereka

lakukan. Guru sering kali tetap menggunakan

pendekatan lama meskipun mereka telah belajar

dan menyetujui gagasan baru, bahkan tanpa

menyadari adanya kontradiksi tersebut. Hal ini

dapat disebabkan oleh lemahnya penguasaan

terhadap konten materi (Rahman et al., 2015)

atau kurangnya kemampuan pedagogis

(Harjanto et al., 2017). Di sisi lain, terdapat

persoalan dalam hal pemaknaan terhadap profesi

guru itu sendiri. Banyak guru di Indonesia masih

memandang peran mereka lebih sebagai bagian

dari birokrasi ketimbang sebagai seorang

profesional yang mandiri dan reflektif (Bjork,

2005; Syahril, 2016).

Tantangan juga muncul dari kurangnya

koherensi antara pengembangan profesional,

kurikulum, dan sistem penilaian. Sebagian besar

sekolah masih berorientasi pada capaian

kelulusan ujian nasional, terutama di jenjang

menengah, atau sekadar mengikuti kurikulum

yang telah ditetapkan secara terpusat tanpa

penyesuaian kontekstual (Thair & Treagust,

2003). Permasalahan tata kelola juga turut

memperburuk kondisi tersebut, di mana sistem

desentralisasi yang diterapkan justru

menyebabkan penurunan dukungan terhadap

peningkatan kompetensi guru. Hal ini terjadi

karena guru merasa bahwa perhatian dan

dukungan dari pemerintah daerah tidak lebih

baik daripada perhatian dari pemerintah pusat

(Leer, 2016).

Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru

(PPG) prajabatan yang tersedia belum mencapai

angka yang optimal. Akibatnya, sertifikasi

profesi guru belum dijadikan sebagai syarat

mutlak dalam proses rekrutmen guru, terutama

dalam kurun waktu antara tahun 2016 hingga

2021. Kondisi ini memperlihatkan bahwa

pencapaian profesionalisme guru secara

struktural dan sistemik masih menghadapi

tantangan yang cukup serius.

Menurut laporan Asesmen Nasional

tahun 2023, masih terdapat disparitas besar

antara capaian literasi guru dengan standar

kompetensi yang ditetapkan. Di sisi lain, data

dari Kemendikbudristek menunjukkan bahwa

pada tahun 2022, lebih dari 35% guru belum

mengikuti pendidikan profesi secara formal.

Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan belum

sepenuhnya menjangkau seluruh sasaran dan

Jurnal Loyalitas Sosial

Vol. 7 No. 2 September 2025

Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences

p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380

membutuhkan sinergi berbagai pihak, termasuk

dari kalangan akademisi.

Berdasarkan hal tersebut, tim

pengabdian yang terdiri dari dua dosen dan tiga

mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila

dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang,

menyelenggarakan kegiatan pengabdian dengan

judul: Profesionalisme Guru Ditinjau dari

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor

19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru.

Kegiatan ini ditujukan kepada para guru dan

alumni FKIP Universitas Pamulang, dengan

luaran yang ditargetkan berupa artikel ilmiah

dalam jurnal nasional terakreditasi.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah

untuk meningkatkan pemahaman guru dan

alumni FKIP terhadap esensi kebijakan PPG

yang baru, memperkuat kesiapan guru dalam

mengimplementasikan nilai-nilai

profesionalisme dalam praktik mengajar, serta

mendorong terciptanya ruang reflektif-kritis

antara para pendidik dan pemangku kepentingan

pendidikan. Lebih lanjut, kegiatan ini juga

ditujukan untuk menghasilkan luaran berupa

publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional

terakreditasi, sebagai bentuk kontribusi

akademik terhadap penguatan literatur

pendidikan profesi guru di Indonesia.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada

Masyarakat ini dilaksanakan oleh tim dosen

dan mahasiswa dari Program Studi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Universitas Pamulang. Kegiatan ini

diselenggarakan secara daring melalui

platform Zoom Meeting, dan diikuti oleh

sebanyak 497 peserta yang terdiri atas guru,

calon guru, dan alumni FKIP Universitas

Pamulang. Pelaksanaan kegiatan

berlangsung selama tiga hari, dimulai pada

hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 hingga Jumat

23 Mei 2025, yang mencakup tahapan

persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi.

Metode yang digunakan dalam

kegiatan ini adalah sosialisasi atau

penyuluhan, yang dipandang sebagai

pendekatan yang tepat untuk menyampaikan

informasi mengenai pentingnya

profesionalisme guru berdasarkan Peraturan

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi

Guru. Kegiatan ini dirancang dalam tiga

tahap utama, yaitu tahap perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap

perencanaan, tim pelaksana menyusun

materi, menyiapkan media presentasi, serta

mengatur koordinasi teknis daring. Tahap

pelaksanaan dilakukan dengan pemaparan

materi secara interaktif melalui Zoom,

dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya

jawab. Selanjutnya, tahap evaluasi mereview

hasil pelaksanaan penyuluhan atau

sosialisasi. Evaluasi dilakukan dengan

pemetaan kekurangan dan kelebihan

kegiatan. Apabila terdapat kekurangan,

selanjutnya ditindaklanjuti dengan

melakukan perbaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada

Masyarakat dengan tema “Profesionalisme

Guru Ditinjau dari Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi

Guru” telah terlaksana dengan baik selama

tiga hari, dari tanggal 21 hingga 23 Mei

2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara

daring melalui platform Zoom Meeting, dan

berhasil menghimpun 497 peserta yang

terdiri atas guru, alumni FKIP, serta

Jurnal Loyalitas Sosial

Vol. 7 No. 2 September 2025

Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences

p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380

mahasiswa calon guru. Jumlah partisipan

yang signifikan menunjukkan adanya

kebutuhan nyata dari para pemangku

kepentingan pendidikan untuk memperoleh

pemahaman lebih mendalam tentang

profesionalisme guru dan regulasi terbaru

terkait Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Gambar 1 Tema PKM

Materi yang disampaikan dalam

kegiatan ini meliputi empat topik utama,

yaitu: hakikat profesionalisme guru; urgensi

profesionalisme dalam menghadapi tuntutan

kebijakan pendidikan; hakikat

Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024;

serta Implementasi Permendikbudristek

Nomor 19 Tahun 2024 tentang PPG

Gambar 2 Pembahasan PKM

Berdasarkan observasi partisipatif dan

sesi diskusi, mayoritas peserta belum

memahami secara utuh mengenai arah

kebijakan PPG dan peran strategis guru

sebagai profesional. Kondisi ini

mencerminkan adanya kesenjangan antara

regulasi yang ditetapkan pemerintah dengan

persepsi dan kesiapan lapangan,

sebagaimana juga disampaikan dalam studi

Syahril (2016) dan Bjork (2005) yang

menyoroti kecenderungan guru di Indonesia

berperan lebih sebagai birokrat daripada

profesional reflektif.

Setelah penyampaian materi, peserta

diberi kesempatan untuk menyampaikan

tanggapan, pertanyaan, dan refleksi. Respons

yang muncul mencerminkan kebutuhan

untuk melakukan penguatan kapasitas literasi

kebijakan pendidikan di kalangan guru.

Sosialisasi ini menjadi ruang yang penting

untuk menjawab permasalahan utama

pengabdian, yaitu rendahnya pemahaman

terhadap kebijakan sertifikasi profesi guru,

dan bagaimana kebijakan tersebut

berdampak langsung pada proses rekrutmen

dan peningkatan kualitas tenaga pendidik di

masa depan.

Gambar berikut memperlihatkan salah

satu slide yang disampaikan oleh narasumber

saat kegiatan berlangsung, yang berisi poin-

poin utama mengenai profesionalisme guru

dan kebijakan Pendidikan Profesi Guru

sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek

Nomor 19 Tahun 2024. Dokumentasi visual ini

menjadi bukti bahwa materi telah disampaikan

secara terstruktur dan sesuai dengan tujuan

kegiatan.

Gambar 3 Materi 1 PKM

Jurnal Loyalitas Sosial

Vol. 7 No. 2 September 2025

Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences

p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380

Gambar 4 Materi 2 PKM

Materi visual yang ditampilkan

dalam bentuk tangkapan layar presentasi

menjadi salah satu indikator bahwa

penyampaian materi telah dilakukan secara

sistematis dan sesuai dengan rencana

kegiatan yang telah disusun. Tampilan slide

yang terstruktur turut memperkuat pesan inti

yang ingin disampaikan oleh narasumber,

sehingga peserta dapat lebih mudah

memahami alur pembahasan kegiatan

berlangsung secara daring. Hal ini

mencerminkan adanya perencanaan yang

matang dan kesiapan materi dari pihak

penyelenggara, yang menjadi aspek penting

dalam keberhasilan sebuah kegiatan

penyuluhan berbasis kebijakan.

Sebagai tahapan penutup dalam

kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini,

dilakukan evaluasi guna meninjau secara

menyeluruh jalannya pelaksanaan

penyuluhan. Evaluasi difokuskan pada

identifikasi keunggulan serta kelemahan

kegiatan, dengan tujuan memperoleh

pemahaman yang objektif mengenai

efektivitas program dan aspek-aspek yang

masih perlu ditingkatkan pada pelaksanaan

berikutnya. Melalui proses evaluasi ini,

diperoleh informasi bahwa kegiatan telah

memberikan kontribusi positif terhadap

peningkatan pemahaman peserta mengenai

profesionalisme guru dan kebijakan terkait

Pendidikan Profesi Guru. Materi yang

disampaikan dinilai sesuai dengan kebutuhan

aktual peserta, serta disajikan dengan

pendekatan yang komunikatif dan

kontekstual.

Secara keseluruhan, pelaksanaan

kegiatan dengan tiga tahapan utama—

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi—

diharapkan mampu memberikan kontribusi

nyata dalam meningkatkan wawasan dan

pengetahuan para peserta mengenai

pentingnya peran guru sebagai profesional.

Pemahaman terhadap kebijakan profesi guru

menjadi krusial, mengingat guru tidak hanya

berperan dalam menyampaikan materi ajar,

tetapi juga menjadi figur panutan yang

berpengaruh besar terhadap pembentukan

karakter dan nilai-nilai peserta didik. Oleh

karena itu, peningkatan literasi kebijakan dan

kesadaran profesionalisme guru harus terus

diupayakan melalui program-program

edukatif dan partisipatif seperti kegiatan

pengabdian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan

pengabdian kepada masyarakat yang

bertujuan menyosialisasikan

Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024

tentang Pendidikan Profesi Guru, dapat

disimpulkan bahwa regulasi ini memiliki

peran strategis dalam memperkuat

profesionalisme guru secara menyeluruh,

berkelanjutan, dan kontekstual. Regulasi

tersebut tidak hanya menetapkan standar

kompetensi dan kualifikasi, tetapi juga

menghadirkan kerangka pendidikan profesi

yang sistemik dan adaptif terhadap tantangan

zaman melalui integrasi teori, praktik

lapangan, supervisi akademik, dan

penjaminan mutu.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya

peningkatan pemahaman peserta terhadap isi

regulasi serta kesadaran akan pentingnya

Jurnal Loyalitas Sosial

Vol. 7 No. 2 September 2025

Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences

p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380

peran guru sebagai profesional reflektif.

Sebagian besar peserta yang sebelumnya

belum familiar dengan substansi kebijakan,

memperoleh wawasan baru mengenai

urgensi sertifikasi guru dan pengembangan

kompetensi berkelanjutan. Untuk itu,

dibutuhkan tindak lanjut berupa penguatan

literasi kebijakan dan pendampingan teknis

bagi guru, agar pemahaman yang diperoleh

dapat diimplementasikan secara nyata dalam

konteks pembelajaran. Agar implementasi

Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024

dapat berjalan optimal, diperlukan penguatan

kapasitas Lembaga Pendidikan Tenaga

Kependidikan (LPTK), perluasan akses bagi

wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar

(3T), serta evaluasi berkala guna menjamin

mutu program pendidikan profesi guru.

Sertifikasi melalui jalur PPG juga perlu

diintegrasikan dengan sistem pengembangan

karier guru yang berkelanjutan, sehingga

tidak berhenti pada pemenuhan administratif,

tetapi benar-benar membentuk guru sebagai

agen pembelajaran yang adaptif, profesional,

dan berintegritas. Kurikulum PPG perlu

disesuaikan dengan tantangan pendidikan

abad ke-21, termasuk penguatan literasi

digital dan pemanfaatan teknologi dalam

pembelajaran. Melalui sinergi lintas sektor

antara pemerintah, LPTK, satuan

pendidikan, dan komunitas guru, regulasi ini

berpotensi menjadi instrumen transformasi

sistemik dalam mencetak pendidik Indonesia

yang unggul dan relevan dengan dinamika

pendidikan global.

REFERENSI

Abdul Rahman Azahari, dkk. 2022.

Mutu Pengelolaan Program Pendidikan

Profesi Guru (PPD) Universitas Palangka

Raya. Equity in Education Journal (EEJ)

(Jurnal Online). Volume 4 Nomor 2, 111-

117 (Diunduh pada 1 September 2024).

Elly Maryani. 2022. Pendidikan

Profesi Guru (PPG) Sebagai Cara Untuk

Menjadikan Guru Menjadi Profesional.

GUAU Jurnal Pendidikan Profesi Guru

Agama Islam (jurnal Online). Vol. 2. No. 4.

(Diunduh pada 1 September 2024).

Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (Kemendikbud). 2020.

Pedoman Program Pendidikan Profesi Guru

Dalam Jabatan. Jakarta: Direktorat

Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan

Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal

Guru dan Tenaga Kependidikan.

Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan. 2007. Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan

Kompetensi Guru. Jakarta: Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia.

Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan. 2020. Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3

Tahun 2020 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia.

Kemendikbudristek. 2022. Laporan

Pendidikan Indonesia 2022: Capaian,

tantangan, dan strategi transformasi

pendidikan. Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi. 2023. Buku Pintar

Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan.

Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan

Tenaga Kependidikan Direktorat Pendidikan

Profesi Guru.

Kemendikbudristek. 2023. Laporan

Hasil Asesmen Nasional Tahun 2023. Pusat

Asesmen Pendidikan, Badan Standar,

Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

(BSKAP), Kemendikbudristek.

Jurnal Loyalitas Sosial

Vol. 7 No. 2 September 2025

Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences

p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi. 2023. Peraturan

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang

Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Jakarta: Kemendikbudristek.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi. 2024. Peraturan

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang

Pendidikan Profesi Guru. Jakarta:

Kemendikbudristek.

Olivia Mardhatillah dan Jun Surjanti.

2023. Peningkatan Kompetensi Pedagogik

dan Profesionalitas Guru di Indonesia

Melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha

(Jurnal Online). Vol. 15 No. 1 (Diunduh

pada 1 September 2024).

Sugiono. 2015. Metode Penelitian

Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,

Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 78.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2005 tentang Guru dan Dosen. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 157.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 158.

Zahroh, A. (2015). Membangun

Kualitas Pembelajaran Melalui Dimensi

Profesional Guru. Yrama Widya.