Jurnal Loyalitas Sosial

Vol. 7 No. 2 September 2025

Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences

p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380

Pentingnya Membangun Kesadaran Hukum Bagi Generasi Muda

Sulastri

a,1

, Eka Setiana

b,2

a,b

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; FKIP Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

dosen02081@unpam.ac.id;

dosen02858@unpam.ac.id

Naskah diterima: 19 Juni 2025, direvisi: 27 Agustus 2025, disetujui: 25 September 2025

Abstrak

Kesadaran hukum merupakan aspek fundamental dalam membentuk masyarakat yang

tertib dan berkeadilan, terutama di kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa.

Pada era globalisasi saat ini, berbagai pengaruh budaya luar dan perkembangan

teknologi menyebabkan pergeseran nilai yang berpotensi melemahkan kepatuhan

terhadap hukum. Fenomena ini tampak dari masih banyaknya pelajar yang melanggar

aturan, seperti berkendara tanpa menggunakan helm atau belum memiliki surat izin

mengemudi. Berdasarkan kondisi tersebut, sebagai bentuk pelaksanaan tridharma

perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan Universitas Pamulang menyelenggarakan kegiatan Pengabdian

kepada Masyarakat (PKM) di SMAN 3 Kota Tangerang Selatan dengan tema “ Edukasi

Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Generasi Muda.” Dalam pelaksanaannya,

kegiatan ini menerapkan pendekatan sosialisasi dan penyuluhan berbasis interaksi

sebagai media pembelajaran hukum yang bertujuan meningkatkan pemahaman peserta

terhadap makna serta urgensi kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil

kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum memahami sepenuhnya

peraturan hukum dan belum mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan ini, siswa memperoleh pemahaman baru tentang arti penting hukum

serta terdorong untuk menerapkan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab dalam

kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, edukasi hukum di lingkungan sekolah

menjadi langkah strategis dalam membangun budaya sadar hukum di kalangan generasi

muda Indonesia.

Kata-kata kunci: Kesadaran hukum, generasi muda, pendidikan hukum, sosialisasi, pengabdian

kepada masyarakat.

Abstract

Legal awareness is a fundamental aspect in shaping an orderly and just society,

especially among the younger generation as the future leaders of the nation. In the

current era of globalization, various external cultural influences and technological

developments have caused a shift in values that has the potential to weaken compliance

with the law. This phenomenon can be seen in the large number of students who violate

rules, such as riding a motorcycle without wearing a helmet or not having a driver's

license. Based on these conditions, as part of the implementation of the three pillars of

higher education, lecturers and students of the Pancasila and Citizenship Education

Study Program at Pamulang University organized a Community Service (PKM) activity

at SMAN 3 South Tangerang City with the theme “Education to Increase Legal

Awareness for the Younger Generation.” In its implementation, this activity applied a

socialization and counseling approach based on interaction as a medium for legal

learning aimed at increasing participants' understanding of the meaning and urgency

Jurnal Loyalitas Sosial

Vol. 7 No. 2 September 2025

Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences

p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380

of legal awareness in social life. The results of the activity showed that most students

did not fully understand legal regulations and had not implemented them in their daily

lives. Through this activity, students gained a new understanding of the importance of

law and were encouraged to apply the values of discipline and responsibility in social

life. Thus, legal education in schools is a strategic step in building a culture of legal

awareness among Indonesia's younger generation.

Keywords: Legal awareness, young generation, legal education, socialization,

community service.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan sistem norma

yang berfungsi mengatur perilaku manusia

agar kehidupan bermasyarakat berlangsung

tertib, adil, dan seimbang. Keberadaan hukum

menjadi elemen pokok yang tidak dapat

dipisahkan dari kehidupan manusia karena

berperan sebagai pedoman yang

mengarahkan tindakan sosial sesuai dengan

nilai keadilan dan kemanusiaan (Soekanto,

2019). Dalam konteks negara hukum seperti

Indonesia, hukum menempati posisi strategis

sebagai sarana mewujudkan cita-cita

nasional, menjamin perlindungan hak warga

negara, serta menegakkan prinsip kesetaraan

di hadapan hukum (Mertokusumo, 2010).

Oleh sebab itu, pelaksanaan hukum tidak

hanya bergantung pada aparat penegak

hukum, tetapi juga pada kesadaran

masyarakat untuk mematuhi dan

menghormati hukum yang berlaku.

Kesadaran hukum menjadi salah satu

indikator penting bagi keberhasilan

penegakan hukum di masyarakat. Menurut

Baltag & Munteanu (2024), kesadaran hukum

adalah pengetahuan dan penghayatan

individu bahwa perilaku manusia tertentu

telah diatur oleh hukum, baik dalam bentuk

perintah maupun larangan. Dengan adanya

kesadaran hukum, seseorang terdorong untuk

mematuhi hukum bukan karena rasa takut

terhadap sanksi, melainkan karena kesadaran

moral untuk menjaga ketertiban dan keadilan

sosial (Baltag & Munteanu, 2024). Kesadaran

hukum yang baik akan menumbuhkan budaya

taat aturan, yang pada akhirnya memperkuat

legitimasi sistem hukum di mata masyarakat

(Madani et al., 2025). Oleh karena itu,

peningkatan kesadaran hukum perlu menjadi

agenda prioritas dalam pendidikan

kewarganegaraan dan pembinaan karakter

bangsa.

Efektivitas hukum tidak hanya

bergantung pada kesempurnaan aturan

tertulis, tetapi juga pada tingkat kesadaran

hukum masyarakat dalam melaksanakannya.

Hukum akan berfungsi secara optimal apabila

warga negara memahami dan bersedia

melaksanakan norma-norma yang berlaku

tanpa paksaan (Fluet & Friehe, 2024). Ketika

masyarakat memiliki kesadaran hukum yang

rendah, pelanggaran hukum cenderung

meningkat, dan keadilan menjadi sulit

ditegakkan. Sebaliknya, masyarakat yang

Jurnal Loyalitas Sosial

Vol. 7 No. 2 September 2025

Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences

p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380

sadar hukum akan berpartisipasi aktif dalam

menegakkan hukum dan mengawasi perilaku

sosial di lingkungannya. Oleh karena itu,

membangun budaya hukum bukan hanya

tugas aparat, melainkan tanggung jawab

seluruh komponen bangsa termasuk dunia

pendidikan (Alkaida et al., 2024).

Dalam era globalisasi, perubahan

sosial dan budaya berlangsung dengan sangat

cepat. Perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi membawa dampak yang besar

terhadap cara berpikir, bersikap, dan

bertindak masyarakat, terutama di kalangan

generasi muda. Globalisasi membuat batas

nilai dan budaya semakin kabur, sehingga

banyak remaja yang mengadopsi perilaku

baru tanpa mempertimbangkan

kesesuaiannya dengan norma hukum dan

moral bangsa (McKenzie, 2024). Akibatnya,

muncul berbagai pelanggaran hukum

sederhana yang mencerminkan rendahnya

disiplin sosial, seperti pelajar yang

berkendara tanpa izin atau tidak mematuhi

peraturan lalu lintas. Kondisi ini

menunjukkan bahwa kesadaran hukum di

kalangan generasi muda masih perlu

ditingkatkan melalui pendekatan pendidikan

dan pembiasaan positif.

Arus globalisasi tidak hanya

memengaruhi perilaku, tetapi juga menggeser

nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa. Dulu,

generasi muda dikenal memiliki sopan santun

dan menghargai orang tua melalui tradisi

sederhana seperti mencium tangan atau

berbicara dengan bahasa yang santun.

Namun, kemajuan teknologi dan paparan

budaya luar yang berlebihan telah

menyebabkan perubahan sikap yang

signifikan. Banyak remaja kini lebih

mementingkan kebebasan pribadi daripada

tanggung jawab sosial, sehingga nilai-nilai

moral bangsa mulai terkikis (Rahmi et al.,

2024). Fenomena ini perlu disikapi dengan

penguatan pendidikan karakter berbasis

hukum dan budaya bangsa agar generasi

muda tidak kehilangan arah moral dan

nasionalismenya (Jati et al., 2025).

Kepatuhan terhadap hukum

merupakan bentuk kesetiaan seorang warga

negara terhadap tatanan sosial yang telah

disepakati bersama. Namun, kepatuhan

hukum berbeda dengan kepatuhan sosial

biasa karena memiliki konsekuensi hukum

berupa sanksi bagi pelanggarnya (Soekanto,

2005). Dalam pandangan normatif, sanksi

memang dibutuhkan untuk menegakkan

aturan, tetapi kesadaran hukum yang tinggi

mampu menggantikan paksaan menjadi

kemauan sukarela untuk menaati hukum.

Dengan demikian, keberhasilan penegakan

hukum sangat ditentukan oleh kesadaran

internal masyarakat dalam menegakkan nilai-

nilai hukum. Semakin tinggi kesadaran

hukum warga negara, semakin kuat pula

fondasi hukum dalam membangun keadilan

sosial dan kesejahteraan bersama.

Jurnal Loyalitas Sosial

Vol. 7 No. 2 September 2025

Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences

p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380

Tingkat kesadaran hukum yang

rendah di kalangan generasi muda tidak

terjadi secara kebetulan, melainkan

merupakan hasil dari sejumlah faktor yang

saling memengaruhi. Kurangnya pengawasan

aparat hukum, lemahnya sistem pendidikan

hukum, serta pengaruh lingkungan sosial

menjadi penyebab utama (Slanov, 2023). Di

sisi lain, media sosial sering kali

menampilkan contoh perilaku yang tidak

mencerminkan ketaatan hukum, sehingga

memperkuat perilaku permisif di kalangan

remaja. Sekolah sebagai lembaga pendidikan

formal seharusnya tidak hanya mengajarkan

teori hukum, tetapi juga memberikan

pembelajaran kontekstual yang menanamkan

nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum.

Pembinaan hukum yang bersifat praktis dan

interaktif akan membantu siswa memahami

pentingnya aturan dalam kehidupan sehari-

hari.

Sebagai agen perubahan, generasi

muda turut menentukan dinamika dan

orientasi pembangunan di masa depan.

Mereka merupakan aset bangsa yang

memiliki potensi besar untuk membawa

perubahan sosial, politik, dan hukum di masa

depan. Kesadaran hukum menjadi landasan

moral bagi generasi muda untuk berperilaku

sesuai dengan norma dan peraturan yang

berlaku (Yusdiyanto et al., 2022). Dengan

memiliki kesadaran hukum, generasi muda

tidak hanya menjadi warga negara yang

patuh, tetapi juga menjadi agen perubahan

yang mampu menularkan nilai-nilai positif

kepada masyarakat. Mereka diharapkan dapat

mengembangkan sikap kritis, jujur, dan

bertanggung jawab sebagai wujud partisipasi

aktif dalam pembangunan nasional.

Upaya peningkatan kesadaran hukum

generasi muda perlu dikembangkan melalui

pendekatan yang bersifat pembelajaran dan

praktik langsung. Pendidikan hukum berbasis

pengalaman, seperti sosialisasi, pelatihan,

atau simulasi hukum, dinilai efektif untuk

memperkuat pemahaman peserta didik

terhadap peraturan yang berlaku (Barokah et

al., 2024). Dengan melibatkan pelajar secara

langsung dalam kegiatan pengabdian

masyarakat, mereka dapat merasakan makna

nyata dari kepatuhan hukum dalam kehidupan

sosial. Selain itu, keterlibatan akademisi dan

mahasiswa dalam kegiatan tersebut dapat

memperkaya pengalaman belajar dua arah, di

mana sekolah memperoleh wawasan hukum

yang aktual, sementara perguruan tinggi

menjalankan perannya dalam pemberdayaan

masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang

tersebut, tim pengabdian dari Program Studi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Universitas Pamulang, yang terdiri atas dua

orang dosen dan empat orang mahasiswa,

melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada

Masyarakat (PKM) di SMAN 3 Kota

Jurnal Loyalitas Sosial

Vol. 7 No. 2 September 2025

Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences

p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380

Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan

mengangkat tema “Edukasi Meningkatkan

Kesadaran Hukum Bagi Generasi Muda.”

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan

sosialisasi dan pemahaman hukum kepada

pelajar agar mereka mampu menumbuhkan

sikap disiplin, tanggung jawab, dan

kepatuhan terhadap peraturan (Maggalatung

& Helmi, 2023). Melalui kegiatan ini

diharapkan terbentuk generasi muda yang

sadar hukum, memiliki semangat

kebangsaan, serta mampu menjadi pelopor

dalam membangun budaya hukum di

lingkungan sosial dan pendidikan.

METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian

kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan

dengan menggunakan pendekatan metode

sosialisasi atau penyuluhan hukum yang

difokuskan pada peningkatan kesadaran

hukum generasi muda. Metode ini dipilih

karena memiliki karakter komunikatif dan

interaktif sehingga memungkinkan peserta

untuk memahami konsep hukum secara

langsung melalui dialog dan penyampaian

materi yang aplikatif. Menurut Walgito

(2013), sosialisasi merupakan proses

penanaman nilai, norma, dan aturan yang

dilakukan berlangsung secara berkelanjutan

antar kelompok dalam suatu lingkungan

sosial dengan tujuan membentuk perilaku

sosial yang sesuai dengan harapan

masyarakat (Walgito, 2013). Dalam konteks

PKM ini, sosialisasi digunakan sebagai sarana

transfer pengetahuan mengenai pentingnya

kepatuhan terhadap hukum dan dampaknya

terhadap kehidupan sosial di lingkungan

sekolah. Kegiatan ini diharapkan mampu

membangun pemahaman siswa bahwa hukum

tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga

menjadi pedoman moral dalam menjaga

ketertiban masyarakat (Soekanto, 2019).

Partisipasi aktif peserta, khususnya

generasi muda, menjadi elemen penting

dalam keberhasilan metode sosialisasi ini.

Keterlibatan mereka tidak hanya terbatas

sebagai penerima informasi, tetapi juga

sebagai agen perubahan sosial yang memiliki

peran strategis dalam memperkuat budaya

hukum di masyarakat (Madani et al., 2025).

Melalui kegiatan interaktif seperti diskusi,

tanya jawab, dan studi kasus sederhana,

peserta dilibatkan secara langsung dalam

proses pembelajaran hukum. Hal ini sejalan

dengan pendapat Taylor & Zhang (2025),

bahwa partisipasi aktif pemuda dalam

kegiatan edukatif dapat meningkatkan rasa

tanggung jawab sosial dan memperkuat

integritas moral (Taylor & Zhang, 2025).

Dalam kegiatan ini, siswa juga diajak

memahami peran mereka dalam menjaga

keadilan dan keteraturan, sebagaimana

ditegaskan oleh Soekanto (2005), bahwa

kesadaran hukum individu merupakan

fondasi utama bagi tegaknya sistem hukum

Jurnal Loyalitas Sosial

Vol. 7 No. 2 September 2025

Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences

p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380

yang berkeadilan (Soekanto, 2005). Dengan

demikian, metode ini tidak hanya

menekankan aspek pengetahuan hukum,

tetapi juga membentuk sikap sadar hukum

yang berkelanjutan di kalangan pelajar.

Pelaksanaan kegiatan PKM ini

mencakup tiga tahapan utama, yaitu

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

kegiatan. Pada tahap perencanaan, tim

pengabdian yang terdiri atas dua dosen dan

empat mahasiswa dari Program Studi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Universitas Pamulang, melakukan koordinasi

dengan pihak sekolah untuk menentukan

kebutuhan materi serta jadwal kegiatan.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui

kegiatan penyuluhan hukum yang

disampaikan dengan pendekatan komunikatif

dan berbasis pengalaman peserta. Sedangkan

tahap evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh

mana peningkatan pemahaman dan sikap

sadar hukum peserta setelah mengikuti

kegiatan sosialisasi. Evaluasi ini penting

sebagai dasar perbaikan kegiatan serupa di

masa mendatang agar program pengabdian

semakin efektif dan berdampak nyata bagi

masyarakat (Sugiyono, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada

Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh

tim dosen dan mahasiswa Program Studi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Pamulang, berfokus pada

peningkatan kesadaran hukum di kalangan

generasi muda. Kegiatan ini didorong oleh

hasil pengamatan awal yang menunjukkan

rendahnya pemahaman pelajar terhadap

konsep hukum, sistem peradilan, serta

implikasi pelanggaran hukum dalam

kehidupan sosial. Berdasarkan wawancara

awal dengan pihak sekolah dan siswa,

ditemukan bahwa sebagian besar pelajar

belum memahami pentingnya kepatuhan

terhadap hukum dalam membentuk karakter

bangsa. Temuan tersebut sejalan dengan

pandangan Soekanto (2019), bahwa

kesadaran hukum masyarakat sangat

menentukan efektivitas hukum dalam

menciptakan ketertiban sosial (Soekanto,

2019). Oleh karena itu, kegiatan PKM ini

dirancang untuk menjawab permasalahan

rendahnya kesadaran hukum melalui

pendekatan edukatif berbasis sosialisasi dan

partisipasi aktif peserta didik.

Tahapan awal kegiatan PKM dimulai

dengan observasi lapangan di lingkungan

SMAN 3 Kota Tangerang Selatan. Observasi

dilakukan oleh dua orang dosen bersama

empat mahasiswa dengan tujuan

mengidentifikasi kebutuhan dan

permasalahan hukum yang dihadapi siswa.

Proses observasi meliputi pengumpulan data

melalui wawancara informal, dialog dengan

Jurnal Loyalitas Sosial

Vol. 7 No. 2 September 2025

Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences

p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380

guru PPKn, serta pengamatan perilaku sosial

peserta didik di sekolah. Berdasarkan hasil

pengamatan tersebut, diperoleh kesimpulan

bahwa sebagian besar siswa memiliki

pemahaman hukum yang terbatas dan belum

mengenal secara mendalam sistem peradilan

di Indonesia. Selain itu, ditemukan pula

adanya perilaku yang menunjukkan

kurangnya disiplin terhadap aturan sekolah,

seperti keterlambatan, ketidaktertiban, dan

rendahnya kesadaran terhadap tanggung

jawab sosial. Temuan ini memperkuat

kebutuhan akan program sosialisasi hukum

yang dapat menanamkan nilai disiplin dan

kepatuhan terhadap aturan (Soekanto, 2005).

Hasil observasi kemudian menjadi

dasar penyusunan rencana kegiatan

pengabdian. Tim dosen dan mahasiswa

melakukan diskusi akademik untuk

merumuskan strategi pelaksanaan yang

efektif, baik dari segi materi, metode, maupun

media penyampaian. Dalam diskusi tersebut,

tim memutuskan untuk menggunakan metode

sosialisasi interaktif, yang memberikan

kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi

secara aktif di seluruh proses pembelajaran.

Temuan penelitian Taylor & Zhang (2025),

menjadi dasar bagi penerapan pendekatan ini,

yang mengindikasikan bahwa metode

sosialisasi partisipatif dapat memperdalam

pemahaman sekaligus menumbuhkan minat

peserta terhadap topik yang disampaikan.

Kegiatan ini juga mengadopsi prinsip

pendidikan partisipatif, di mana peserta tidak

hanya menjadi penerima informasi, tetapi

juga berkontribusi dalam proses

pembelajaran melalui tanya jawab, refleksi,

dan studi kasus. Pendekatan seperti ini dinilai

paling tepat untuk membangun kesadaran

hukum di kalangan remaja sekolah menengah

(Taylor & Zhang, 2025).

Dalam tahap perencanaan, tim dosen

dan mahasiswa juga melaksanakan

komunikasi dan perencanaan bersama pihak

sekolah guna menetapkan jadwal kegiatan,

jumlah peserta, serta kebutuhan teknis yang

diperlukan. Sekolah menyambut baik

program ini karena sebelumnya belum pernah

ada kegiatan serupa yang secara spesifik

membahas edukasi kesadaran hukum bagi

pelajar. Pihak sekolah menilai bahwa

kegiatan PKM seperti ini sangat relevan

dengan upaya pembinaan karakter dan

kedisiplinan siswa. Berdasarkan hasil

koordinasi tersebut, ditetapkan bahwa

kegiatan sosialisasi akan diikuti oleh

perwakilan seluruh kelas, dengan

pelaksanaan selama satu hari penuh di aula

sekolah. Materi sosialisasi difokuskan pada

pengenalan sistem hukum nasional,

pemahaman peraturan dasar, serta pentingnya

partisipasi aktif pelajar dalam menegakkan

nilai-nilai hukum di lingkungan sekolah

(Madani et al., 2025). Tahap persiapan ini

juga mencakup pembuatan modul dan media

Jurnal Loyalitas Sosial

Vol. 7 No. 2 September 2025

Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences

p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380

presentasi agar kegiatan berlangsung menarik

dan efektif.

Tahap pelaksanaan kegiatan PKM

dilaksanakan dengan pendekatan komunikatif

dan edukatif, yang menggabungkan

penyampaian materi dan diskusi interaktif.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari pihak

sekolah serta tim dosen, kemudian

dilanjutkan dengan pemaparan materi utama

tentang kesadaran hukum dan sistem

peradilan di Indonesia. Dosen pemateri

menjelaskan bagaimana hukum berfungsi

melindungi hak warga negara serta mengatur

kewajiban dalam kehidupan sosial. Peran

mahasiswa pendamping diwujudkan melalui

kegiatan memfasilitasi diskusi dan

memberikan arahan agar peserta lebih mudah

memahami materi yang dibahas. Kegiatan ini

tidak semata-mata memberikan wawasan

baru kepada peserta didik, melainkan juga

mengarahkan mereka untuk meninjau

kembali perilaku sehari-hari dalam kaitannya

dengan aturan hukum dan norma sosial.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan

Yusdiyanto (2022), bahwa pendidikan moral

dan hukum perlu dikembangkan secara

praktis agar nilai-nilainya dapat

diinternalisasi melalui pengalaman belajar

yang bermakna (Yusdiyanto et al., 2022).

Foto 1: Kegiatan Pelaksanaan PKM

Pelaksanaan sosialisasi dimulai

dengan penjelasan umum mengenai arti

penting hukum dalam kehidupan masyarakat

dan peran generasi muda dalam

menegakkannya. Dosen pemateri membuka

kegiatan dengan memberikan gambaran

tentang fungsi hukum sebagai sarana

menciptakan ketertiban sosial serta menjamin

keadilan bagi seluruh warga negara. Siswa

kemudian diajak untuk menelaah contoh-

contoh konkret penerapan hukum dalam

kehidupan sehari-hari, seperti kepatuhan

terhadap peraturan lalu lintas dan tata tertib

sekolah. Menurut Mertokusumo (2010),

keberhasilan hukum dalam masyarakat sangat

ditentukan oleh tingkat pemahaman dan

kesadaran warga negara terhadap norma

hukum yang berlaku. Melalui pendekatan

tersebut, peserta mulai memahami bahwa

hukum bukan sekadar alat pembatas,

melainkan sistem nilai yang melindungi

kepentingan bersama serta menjamin hak-hak

individu (Mertokusumo, 2010).

Jurnal Loyalitas Sosial

Vol. 7 No. 2 September 2025

Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences

p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380

Sesi berikutnya dilaksanakan dalam

bentuk penyuluhan interaktif, di mana peserta

diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan, memberikan pendapat, dan

berbagi pengalaman pribadi yang berkaitan

dengan hukum. Mahasiswa pendamping

membantu memoderasi jalannya diskusi agar

suasana tetap kondusif dan fokus pada tema

utama. Beberapa pertanyaan yang muncul

dari peserta antara lain terkait perbedaan

antara pelanggaran hukum dan pelanggaran

norma sosial, serta bentuk sanksi yang

diberikan pada setiap pelanggaran. Dosen

pemateri menjawab dengan memberikan

contoh nyata yang relevan dengan kehidupan

pelajar, sehingga peserta lebih mudah

memahami konteks hukum secara praktis.

Pendekatan dialogis semacam ini sesuai

dengan temuan Taylor & Zhang (2025),

bahwa kegiatan sosialisasi berbasis interaksi

langsung mampu meningkatkan pemahaman

konseptual dan minat peserta terhadap isu

sosial yang sedang dibahas (Taylor & Zhang,

2025).

Antusiasme peserta menjadi salah

satu indikator keberhasilan kegiatan

sosialisasi ini. Banyak siswa yang aktif

berpartisipasi, baik dalam diskusi maupun

dalam mengajukan pertanyaan kritis seputar

pelanggaran hukum yang sering mereka

jumpai di lingkungan sekitar. Dosen

memberikan tanggapan dengan bahasa yang

mudah dipahami, disertai penjelasan

kontekstual agar materi terasa dekat dengan

kehidupan peserta. Misalnya, ketika

membahas pelanggaran hukum ringan seperti

cyberbullying atau penyebaran informasi

palsu di media sosial, peserta dapat langsung

mengaitkannya dengan pengalaman mereka

sendiri. Menurut Kaltsas & Gkaintartzi

(2023), partisipasi aktif peserta dalam proses

belajar mengajar merupakan salah satu

indikator efektivitas kegiatan pendidikan,

karena menunjukkan keterlibatan kognitif

dan emosional yang tinggi terhadap materi

yang diajarkan. Keterlibatan aktif ini

memperkuat pesan bahwa kesadaran hukum

tidak hanya dipelajari, tetapi juga harus

dipraktikkan (Kaltsas & Gkaintartzi, 2023).

Selama kegiatan berlangsung, tim

pengabdian juga menggunakan media visual

dan studi kasus untuk memperkuat

pemahaman peserta. Materi disajikan dalam

bentuk tayangan PowerPoint dan video

pendek yang menggambarkan situasi

pelanggaran hukum dalam kehidupan

masyarakat. Media ini dimaksudkan untuk

membantu peserta memahami perbedaan

antara pelanggaran norma sosial dan

pelanggaran hukum secara konkret.

Pendekatan visual dianggap lebih menarik

dan efektif untuk kelompok usia remaja

karena dapat menstimulasi daya imajinasi

serta memudahkan pemahaman konsep

abstrak (Zulfikar et al., 2025). Selain itu,

kegiatan ini juga memanfaatkan metode

Jurnal Loyalitas Sosial

Vol. 7 No. 2 September 2025

Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences

p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380

simulasi singkat, di mana peserta diminta

menirukan proses penyelesaian kasus

sederhana melalui diskusi kelompok. Dari

aktivitas tersebut, peserta belajar bahwa

proses penegakan hukum membutuhkan kerja

sama antara masyarakat, aparat, dan lembaga

hukum untuk mencapai keadilan yang

sesungguhnya.

Setelah penyampaian materi utama

selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi

refleksi kelompok. Dalam sesi ini, peserta

diminta untuk menyimpulkan hal-hal penting

yang mereka peroleh selama kegiatan

berlangsung dan menuliskannya dalam

lembar umpan balik. Beberapa peserta

menuliskan bahwa mereka baru memahami

betapa pentingnya hukum dalam menjaga

ketertiban sosial dan mencegah konflik

antarindividu. Refleksi ini menjadi momen

penting karena menunjukkan bahwa kegiatan

sosialisasi telah berhasil membangkitkan

kesadaran hukum peserta dari sekadar

pengetahuan menuju pemahaman nilai

(Yusdiyanto et al., 2022). Proses reflektif ini

juga sejalan dengan konsep experiential

learning, di mana peserta belajar melalui

pengalaman langsung, bukan hanya dari teori

(Kolb, 2015). Dengan demikian, kegiatan ini

tidak hanya memberikan pengetahuan

hukum, tetapi juga membentuk sikap dan

perilaku sadar hukum pada diri pelajar.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan

selesai dilaksanakan, tim pengabdian

melakukan tahap evaluasi program untuk

menilai keberhasilan serta efektivitas

pelaksanaan PKM. Evaluasi dilakukan

melalui dua pendekatan, yaitu observasi

langsung selama kegiatan berlangsung dan

pengumpulan umpan balik tertulis dari

peserta serta pihak sekolah. Berdasarkan hasil

evaluasi, mayoritas peserta menyatakan

bahwa kegiatan sosialisasi ini memberikan

pengalaman baru dan menambah pemahaman

mereka mengenai pentingnya hukum dalam

kehidupan bermasyarakat. Kepala sekolah

dan guru pendamping juga memberikan

tanggapan positif, menyebut bahwa kegiatan

ini memberikan dampak signifikan terhadap

peningkatan disiplin dan kesadaran siswa

terhadap aturan sekolah. Menurut Arikunto

(2013), evaluasi program merupakan langkah

penting dalam menentukan keberhasilan

suatu kegiatan pendidikan, karena

memberikan gambaran objektif tentang

capaian serta aspek yang perlu ditingkatkan

pada kegiatan berikutnya (Arikunto, 2013).

Hasil evaluasi juga menunjukkan

adanya peningkatan pemahaman kognitif dan

afektif peserta terhadap konsep kesadaran

hukum. Secara kognitif, siswa mampu

menjelaskan kembali pengertian hukum,

fungsi peraturan, dan proses peradilan

sederhana di Indonesia. Sementara secara

afektif, terlihat perubahan sikap dalam hal

kepatuhan terhadap aturan sekolah serta

kesediaan untuk menegur teman yang

Jurnal Loyalitas Sosial

Vol. 7 No. 2 September 2025

Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences

p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380

melakukan pelanggaran ringan. Perubahan

tersebut menjadi indikator keberhasilan

sosialisasi dalam menanamkan nilai-nilai

hukum ke dalam perilaku nyata. Hal ini

sejalan dengan temuan Martínez (2024), yang

menyatakan bahwa pendidikan partisipatif

dapat menumbuhkan tanggung jawab sosial

dan moral apabila disertai keterlibatan aktif

peserta dalam proses pembelajaran (Martínez,

2024). Dengan demikian, kegiatan PKM ini

tidak hanya meningkatkan pengetahuan

hukum, tetapi juga memperkuat dimensi sikap

dan perilaku sadar hukum di kalangan peserta

didik.

Selain peningkatan pada peserta,

kegiatan ini juga memberikan pembelajaran

penting bagi tim dosen dan mahasiswa. Dosen

memperoleh pengalaman empiris mengenai

kondisi nyata kesadaran hukum di lingkungan

sekolah menengah, yang dapat dijadikan

bahan refleksi untuk pengembangan

kurikulum pembelajaran di perguruan tinggi.

Sementara bagi mahasiswa, kegiatan ini

menjadi sarana untuk menerapkan teori yang

diperoleh di bangku kuliah ke dalam situasi

sosial yang konkret. Kolaborasi antara dosen

dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan

pengabdian ini juga memperkuat semangat

Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya

dalam aspek pengabdian kepada masyarakat

(Sugiyono, 2023). Seperti dijelaskan oleh

Iribarren et al., (2025), keterlibatan

mahasiswa dalam kegiatan sosial

kemasyarakatan dapat meningkatkan

kemampuan komunikasi, empati, dan

kepekaan sosial, yang menjadi bekal penting

bagi calon pendidik profesional (Iribarren et

al., 2025).

Refleksi yang dilakukan setelah

kegiatan juga menegaskan bahwa

keberhasilan peningkatan kesadaran hukum

di kalangan pelajar tidak dapat dicapai hanya

dengan kegiatan sosialisasi sesaat.

Diperlukan upaya berkelanjutan melalui

integrasi pendidikan hukum dalam kegiatan

pembelajaran sekolah, baik secara formal di

mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan maupun melalui kegiatan

ekstrakurikuler. Menurut Soekanto (2019),

kesadaran hukum tidak dapat dibangun secara

instan, tetapi harus ditumbuhkan melalui

proses pendidikan yang berulang dan

konsisten (Soekanto, 2019). Oleh karena itu,

hasil kegiatan PKM ini diharapkan menjadi

pemicu bagi sekolah untuk terus

mengembangkan program-program edukatif

yang mendukung pembentukan budaya

hukum di lingkungan pendidikan. Kolaborasi

antara sekolah, perguruan tinggi, dan

masyarakat perlu diperkuat agar kesadaran

hukum generasi muda dapat berkembang

secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM

“Edukasi Meningkatkan Kesadaran

Hukum Bagi Generasi Muda” di SMAN 3

Kota Tangerang Selatan dapat dinilai berhasil

Jurnal Loyalitas Sosial

Vol. 7 No. 2 September 2025

Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences

p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380

mencapai tujuannya. Melalui pendekatan

sosialisasi interaktif dan partisipatif, kegiatan

ini tidak hanya meningkatkan pemahaman

hukum, tetapi juga membangun sikap positif

terhadap pentingnya mematuhi peraturan

dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan

kegiatan ini memperlihatkan bahwa upaya

membangun kesadaran hukum di kalangan

remaja harus dilakukan melalui pendidikan

yang menyenangkan, komunikatif, dan

berbasis pengalaman. Sejalan dengan

pandangan Jati et al., (2025), penanaman

kesadaran hukum merupakan proses

pembelajaran sosial yang membutuhkan

dukungan lingkungan, keteladanan, dan

penguatan nilai-nilai moral (Jati et al., 2025).

Dengan demikian, kegiatan ini bukan sekadar

bentuk pengabdian dosen dan mahasiswa,

tetapi juga kontribusi nyata dalam

membentuk generasi muda yang taat hukum,

berintegritas, dan berjiwa kebangsaan.

Foto 2: Pelaksanaan PKM

KESIMPULAN

Kesadaran hukum memiliki peran yang

sangat penting dalam mewujudkan

penegakan hukum yang efektif dan

berkeadilan. Masyarakat yang memiliki

kesadaran hukum tinggi akan menjadikan

hukum sebagai pedoman moral dalam

bertindak, bukan sekadar aturan yang harus

ditaati karena adanya sanksi. Hal ini juga

berlaku bagi generasi muda yang menjadi

agen perubahan sosial dan penerus bangsa, di

mana pemahaman terhadap hukum perlu

dibangun sejak dini melalui proses

pendidikan dan pembiasaan yang

berkelanjutan. Kegiatan Pengabdian kepada

Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh tim

dosen dan mahasiswa Program Studi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Pamulang di SMAN 3 Kota

Tangerang Selatan, telah memberikan

kontribusi nyata dalam peningkatan

pengetahuan dan kesadaran hukum peserta

didik. Melalui kegiatan sosialisasi dan

penyuluhan yang interaktif, peserta tidak

hanya memperoleh pemahaman konseptual

mengenai hukum, tetapi juga termotivasi

untuk menerapkannya dalam kehidupan

sehari-hari. Keberhasilan kegiatan ini

diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi

lembaga pendidikan lain untuk melaksanakan

program serupa, guna memperkuat budaya

sadar hukum di kalangan pelajar Indonesia.

Jurnal Loyalitas Sosial

Vol. 7 No. 2 September 2025

Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences

p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380

Ucapan terima kasih disampaikan kepada

seluruh pihak yang telah mendukung

terlaksananya kegiatan ini, dan besar harapan

agar kegiatan pengabdian serupa dapat terus

dikembangkan secara berkelanjutan di masa

mendatang sebagai wujud implementasi

nyata Tridharma Perguruan Tinggi dalam

bidang pendidikan dan hukum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada

Universitas Pamulang yang telah memberikan

dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini, baik

dalam bentuk fasilitas, arahan, maupun

kesempatan untuk mewujudkan implementasi

nyata dari Tridharma Perguruan Tinggi.

Penghargaan yang setinggi-tingginya juga

diberikan kepada pihak SMAN 3 Kota

Tangerang Selatan selaku mitra kegiatan, yang

telah berpartisipasi aktif dan memberikan izin

serta dukungan selama proses pelaksanaan

berlangsung. Kegiatan ini tidak akan

terselenggara dengan baik tanpa kerja sama yang

harmonis antara pihak sekolah, dosen, dan

mahasiswa dari Program Studi Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas

Pamulang. Terima kasih yang tulus juga

ditujukan kepada seluruh rekan dosen dan

mahasiswa yang telah memberikan kontribusi

baik secara material, tenaga, maupun pemikiran,

sehingga kegiatan pengabdian ini dapat

terlaksana dengan lancar dan mencapai hasil

yang diharapkan.

REFERENSI

Alkaida, R., Mariana Sesa, A., Dwi Andini, T.,

& Nurhasanah, N. (2024). Masyarakat

Sebagai Pilar Penegakan Hukum:

Konstitusi Kritis Warga Negara. Indo-

MathEdu Intellectuals Journal, 5(2),

2488–2497.

https://doi.org/10.54373/imeij.v5i2.1064

Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu

Pendekatan Praktik (cet 15). Jakarta:

Rineka Cipta, 2013.

Baltag, D., & Munteanu, R. (2024). Some

Modern and Contemporary Approaches

From Socio-legal Doctrine Regarding

Legal Consciousness. Studii Juridice

Universitare, 2, 75–92.

https://doi.org/10.54481/sju.2024.2.05

Barokah, A., Susanti, E., Putri, C. F., Priska, D.,

& Amri, N. (2024). The Role of

Citizenship Education in Forming Legal

Awareness for Adolescents. AURELIA:

Jurnal Penelitian Dan Pengabdian

Masyarakat Indonesia, 3(2), 1281–1286.

https://doi.org/10.57235/aurelia.v3i2.268

Fluet, C., & Friehe, T. (2024). Optimal law

enforcement when individuals are either

moral or norm followers. Journal of

Public Economic Theory, 26(1), e12669.

https://doi.org/10.1111/jpet.12669

Iribarren, M. R., Sánchez, E. C., Navarro, M. C.

D., & Armenta, M. R. O. (2025). La

participación comunitaria como

catalizador del desarrollo de habilidades

prosociales en estudiantes universitarios.

Dilemas Contemporáneos: Educación,

Política y Valores.

https://doi.org/10.46377/dilemas.v12i3.4

635

Jati, D. H. P., Listiarum, F., & Aprilia, H.

(2025). The Role of the Youth Generation

in Strengthening Character Education,

Nationalism, and the Preservation of

Local Wisdom. Jurnal Pendidikan Dan

Pengajaran, 58(2), 316–324.

https://doi.org/10.23887/jpp.v58i2.93021

Jurnal Loyalitas Sosial

Vol. 7 No. 2 September 2025

Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences

p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380

Kaltsas, E. P., & Gkaintartzi, A. (2023). Active

Participation of Students in the Education

Process. In Dr. R. C. Rus (Ed.), Research

Highlights in Language, Literature and

Education Vol. 6 (pp. 36–43). B P

International (a part of

SCIENCEDOMAIN International).

https://doi.org/10.9734/bpi/rhlle/v6/9919

Kolb, D. A. (2015). Experiential learning:

Experience as the source of learning and

development (Second edition). Pearson

Education, Inc.

Madani, I., Putra, I., Maimun, & Setiawan, P.

(2025). Kesadaran Hukum sebagai

Fondasi dalam Membentuk Karakter

Warga Negara yang Baik. CIVICS:

Jurnal Pendidikan Pancasila Dan

Kewarganegaraan, 10(01), 716–726.

https://doi.org/10.36805/fph5ha81

Maggalatung, A. S., & Helmi, M. I. (with

Rajawali Pers). (2023). Etika dan moral

penegak hukum di Indonesia: Falsafah,

kode etik, dan penegakannya (Cetakan

ke-1). Rajawali Pers.

Martínez, P. R. (2024). Transformando el

aprendizaje: Metodologías participativas

aplicadas a la adquisición de

conocimiento por parte de la sociedad.

Estudio de caso del proyecto Sapient

Sisters y l’albero delle donne. Revista

Internacional de Investigación y

Transferencia En Comunicación y

Ciencias Sociales, 3(2), 94–113.

https://doi.org/10.61283/knswcb22

McKenzie, J. (2024). Globalization. In

Encyclopedia of Adolescence (pp. 170–

178). Elsevier.

https://doi.org/10.1016/B978-0-323-

96023-6.00099-3

Mertokusumo, S. (2010). Mengenal Hukum:

Suatu Pengantar. Yogyakarta:

Universitas Atma Jaya, 2010.

Rahmi, R., Nabiilah, S. S., & Nelwati, S.

(2024). Krisis Identitas Nasional Pada

Generasi Muda di Era Globalisasi.

Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan

Dan Bahasa, 2(3), 319–327.

https://doi.org/10.59024/bhinneka.v2i3.9

Slanov, O. T. (2023). Problems of formation of

legal awareness and legal culture of

youth. Полицейская Деятельность, 5,

17–25. https://doi.org/10.7256/2454-

0692.2023.5.44102

Soekanto, S. (2005). Pokok-Pokok Sosiologi

Hukum (Ed. 1 Cet. 19). Jakarta: Pt. Raja

Grafindo Persada, 2005.

Soekanto, S. (2019). Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Penegakan Hukum

(Cetakan: 16). Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian

Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif ,

Kombinasi, R&D Dan Penelitian

Pendidikan) (Edisi 3: Cetakan ke 3 Tahun

2023). Alfabeta.

Taylor, S., & Zhang, Z. (2025). Research on the

current status and cultivation of social

responsibility among contemporary

youth. The Young Thinker’s Review,

2025(2), 33–39.

https://doi.org/10.62852/ytr/2025/146

Walgito, B. (2013). Psikologi Sosial: Suatu

Pengantar (Ed.rev, cet. 1). Yogyakarta:

Andi Offset, 2013.

Yusdiyanto, Y., Evendia, M., Riananda, M.,

Saleh, A., & Nurhalimah, D. (2022).

Membangun Budaya Sadar Hukum

Siswa dalam Pemahaman Hak Asasi

Manusia di Sekolah. Jurnal Media

Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2),

104–111.

https://doi.org/10.37090/jmpkm.v1i2.74

Zulfikar, Z., Windani, S., Meiliawati, I., &

Utari, U. (2025). Pemberdayaan

Masyarakat melalui Edukasi Hukum

Keluarga dan Perlindungan Anak

Berbasis Media Digital. Pengabdian

Pendidikan Indonesia, 3(02), 44–57.

https://doi.org/10.47709/ppi.v3i02.6704