Jurnal Loyalitas Sosial
Vol. 8 No. 2 September 2026
Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences
p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380
72
Penguatan Civic Literacy melalui Literasi Aplikasi Cek Bansos
Mandiri untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik
Setiawati
1,*
, Susi
2
a,b
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
1
dosen02084@unpam.ac.id;
2
dosen02865@unpam.ac.id
*Penulis korespondensi: dosen02084@unpam.ac.id
Naskah diterima: 29 Juni 2026, direvisi: 23 Juli 2026, disetujui: 25 Agustus 2026, Tersedia Daring: 1 September 2026
Abstrak
Program bantuan sosial (bansos) merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk
mengurangi kemiskinan, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh tingkat
pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan transparansi penyalurannya. Mitra
pengabdian, jamaah Majlis Ta'lim Daarul Ulum di Desa Tegal Kemang, Kabupaten
Bogor, menghadapi keterbatasan literasi digital sehingga belum mampu memanfaatkan
aplikasi Cek Bansos” milik Kementerian Sosial secara mandiri, yang berimplikasi pada
rendahnya kepercayaan terhadap program pemerintah. Kegiatan pengabdian ini
bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan digital, dan civic literacy
masyarakat melalui sosialisasi dan literasi penggunaan aplikasi Cek Bansos. Metode
yang digunakan bersifat partisipatif, meliputi ceramah, diskusi, demonstrasi, praktik
langsung, dan pendampingan, yang dilaksanakan pada 1011 Mei 2026 terhadap 2030
peserta di Kp. Sasak, Desa Tegal Kemang. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan
pemahaman peserta mengenai jenis dan mekanisme bantuan sosial, peningkatan
kemampuan mengoperasikan aplikasi Cek Bansos secara mandiri mulai dari registrasi
hingga pemanfaatan fitur usul dan sanggah, serta tumbuhnya kesadaran akan hak dan
tanggung jawab sebagai warga negara. Kegiatan ini disimpulkan efektif memperkuat
civic literacy dan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap
transparansi program bantuan sosial. Kegiatan serupa disarankan dilaksanakan secara
berkelanjutan dengan cakupan sasaran yang lebih luas.
Kata-kata kunci: Cek Bansos; civic literacy; literasi digital; bantuan sosial; kepercayaan publik
Abstract
Social assistance (bansos) is a government policy instrument aimed at reducing poverty,
yet its success is strongly determined by the community's understanding of its
mechanisms and the transparency of its distribution. The community partner, the
congregation of Majlis Ta'lim Daarul Ulum in Tegal Kemang Village, Bogor Regency,
faced limited digital literacy and had not been able to independently use the Ministry of
Social Affairs' “Cek Bansos” application, which contributed to low public trust in
government programs. This community service activity aimed to improve participants'
knowledge, digital skills, and civic literacy through socialization and literacy training
on the Cek Bansos application. A participatory method was used, consisting of lectures,
discussions, demonstrations, hands-on practice, and mentoring, conducted on 1011
May 2026 for 2030 participants in Kp. Sasak, Tegal Kemang Village. The results show
an increase in participants' understanding of the types and mechanisms of social
assistance, improved ability to independently operate the Cek Bansos application from
registration to using the complaint-and-appeal features, and growing awareness of
citizens' rights and responsibilities. The activity is concluded to be effective in
Jurnal Loyalitas Sosial
Vol. 8 No. 2 September 2026
Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences
p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380
73
strengthening civic literacy and contributing to increased public trust in the
transparency of social assistance programs. Similar activities are recommended to be
carried out sustainably with a wider scope of participants.
Keywords: Cek Bansos; civic literacy; digital literacy; social assistance; public trust
Jurnal Loyalitas Sosial
Vol. 8 No. 2 Agustus 2026
Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences
p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380
74
PENDAHULUAN
Bantuan sosial (bansos) merupakan
salah satu instrumen kebijakan pemerintah
yang bertujuan mengurangi kemiskinan,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
serta memperkuat perlindungan sosial bagi
kelompok rentan. Pemerintah Indonesia
secara konsisten mengalokasikan anggaran
yang besar untuk berbagai program bantuan
sosial, seperti Program Keluarga Harapan
(PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai
(BPNT). Keberhasilan program tersebut tidak
hanya ditentukan oleh besarnya anggaran
yang disalurkan, tetapi juga oleh tingkat
pemahaman masyarakat terhadap
mekanisme, prosedur, dan transparansi
program (Kementerian Sosial Republik
Indonesia, 2023).
Dalam beberapa tahun terakhir,
persoalan ketidaktepatan sasaran penerima,
kurangnya pembaruan data, dan minimnya
akses informasi masih menjadi perhatian
publik. Ketidaktahuan masyarakat mengenai
status kepesertaan maupun mekanisme
pengajuan keberatan berpotensi menurunkan
kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan
pemerintah di bidang kesejahteraan sosial
(Mietzner, 2020). Rendahnya pemanfaatan
layanan “Cek Bansos” menunjukkan adanya
kesenjangan antara ketersediaan teknologi
dan kemampuan masyarakat dalam
mengakses serta memanfaatkan informasi
digital, sebagaimana ditegaskan dalam
konsep literasi digital yang tidak hanya
menuntut kemampuan teknis, tetapi juga
kemampuan mencari, memahami,
mengevaluasi, dan menggunakan informasi
secara efektif (Gilster, 1997). Kondisi ini
menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi
masyarakat di wilayah pedesaan dan
kelompok usia lanjut yang memiliki
keterbatasan akses maupun keterampilan
teknologi informasi.
Pemerintah melalui Kementerian
Sosial telah menyediakan aplikasi Cek
Bansos yang memungkinkan masyarakat
memeriksa status penerima bantuan,
mengajukan usulan penerima baru, serta
menyampaikan sanggahan terhadap data yang
dianggap tidak sesuai, sebagai bentuk inovasi
pelayanan publik untuk meningkatkan
transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi
masyarakat (Kementerian Sosial Republik
Indonesia, 2023). Namun demikian, tingkat
pemanfaatannya di masyarakat masih relatif
rendah karena banyak warga belum
mengetahui fungsi maupun cara penggunaan
aplikasi tersebut, sehingga informasi
mengenai bantuan sosial yang beredar sering
diperoleh dari sumber tidak resmi dan
berpotensi menimbulkan kesalahpahaman
serta ketidakpercayaan terhadap program
pemerintah (UNESCO, 2021).
Dari perspektif Pendidikan
Kewarganegaraan, fenomena tersebut
berkaitan erat dengan rendahnya civic literacy
Jurnal Loyalitas Sosial
Vol. 8 No. 2 Agustus 2026
Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences
p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380
75
atau literasi kewarganegaraan, yakni
kemampuan warga negara untuk memahami
sistem politik, hukum, hak dan kewajibannya,
serta berpartisipasi secara aktif dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara
(Milner, 2010). Civic literacy tidak hanya
mencakup pengetahuan kewarganegaraan
(civic knowledge), tetapi juga keterampilan
(civic skills) dan disposisi kewarganegaraan
(civic dispositions) (Branson, 1998).
Partisipasi warga negara dalam mengawasi
kebijakan publik, termasuk memverifikasi
data penerima bantuan sosial, merupakan
wujud keterlibatan masyarakat dalam tata
kelola pemerintahan yang demokratis dan
berpeluang mendorong lahirnya kebijakan
yang lebih responsif dan tepat sasaran
(Putnam, 2000). Kepercayaan publik
terhadap pemerintah juga sangat dipengaruhi
oleh sejauh mana masyarakat memperoleh
akses informasi yang transparan dan mudah
dipahami mengenai kebijakan yang
menyangkut kehidupan mereka (Blind, 2007;
OECD, 2022).
Keberhasilan transformasi digital
pemerintahan sangat dipengaruhi oleh
kesiapan sumber daya manusia dan tingkat
literasi digital masyarakat; negara dengan
literasi digital yang tinggi cenderung
memiliki indeks pelayanan elektronik (e-
government) yang lebih baik, karena
masyarakat lebih mudah mengakses layanan
publik, memahami informasi yang disediakan
pemerintah, serta memanfaatkan berbagai
platform digital untuk memenuhi kebutuhan
administrasi dan pelayanan sosial (United
Nations, 2022). Sebaliknya, rendahnya
literasi digital dapat menyebabkan
masyarakat kesulitan mengakses layanan
publik berbasis teknologi, termasuk layanan
bantuan sosial, sehingga mereka lebih rentan
terhadap informasi yang tidak akurat dan
kurang mampu memanfaatkan fasilitas digital
yang telah disediakan pemerintah.
Peningkatan literasi digital sekaligus menjadi
langkah strategis untuk mendukung
efektivitas pelayanan publik dan
pemberdayaan masyarakat secara lebih luas.
Kondisi tersebut juga ditemukan pada
mitra kegiatan pengabdian ini, yaitu jamaah
Majlis Ta'lim Daarul Ulum di Kampung
Sasak RT 05/08, Desa Tegal Kemang,
Kabupaten Bogor. Hasil observasi awal dan
diskusi bersama mitra menunjukkan bahwa
sebagian besar warga belum memahami
mekanisme pengecekan status bantuan sosial
secara mandiri dan masih bergantung pada
informasi dari pihak lain, sementara
pemahaman mengenai hak warga negara
dalam memperoleh informasi publik juga
masih relatif rendah. Sebagian besar jamaah
terdiri atas ibu rumah tangga dan warga usia
produktif yang sehari-hari lebih banyak
berinteraksi secara langsung (tatap muka)
dibandingkan melalui kanal digital, sehingga
pengenalan aplikasi layanan publik seperti
Jurnal Loyalitas Sosial
Vol. 8 No. 2 Agustus 2026
Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences
p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380
76
Cek Bansos masih menjadi hal yang relatif
baru bagi sebagian dari mereka. Kondisi ini
berisiko menimbulkan persepsi negatif
terhadap program bantuan sosial apabila tidak
disertai dengan literasi yang memadai,
sekaligus menegaskan bahwa Majlis Ta'lim
sebagai simpul sosial keagamaan di tingkat
komunitas memiliki potensi besar sebagai
mitra strategis untuk menjangkau kelompok
masyarakat yang selama ini kurang terpapar
program literasi digital pemerintah maupun
perguruan tinggi. Partisipasi warga negara
dalam kebijakan publik pada dasarnya
merupakan unsur penting dalam tata kelola
pemerintahan yang demokratis, yang dapat
diwujudkan antara lain melalui keterlibatan
dalam proses verifikasi data penerima
manfaat, penyampaian aspirasi, pengajuan
usulan, maupun pelaporan terhadap
ketidaksesuaian data (Putnam, 2000).
Semakin tinggi tingkat partisipasi
masyarakat, semakin besar pula peluang
terciptanya kebijakan yang responsif,
transparan, dan tepat sasaran; pemanfaatan
aplikasi Cek Bansos secara mandiri membuka
ruang partisipasi yang lebih luas karena
memungkinkan warga negara berinteraksi
langsung dengan sistem pelayanan publik
tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang
panjang, sehingga dapat menjadi sarana
penguatan demokrasi partisipatif dalam
pengelolaan program bantuan sosial.
Berbagai kegiatan pengabdian
maupun penelitian terdahulu menunjukkan
bahwa penguatan literasi digital dan literasi
kewarganegaraan pada komunitas berbasis
keagamaan maupun kewilayahan efektif
meningkatkan kemandirian masyarakat
dalam mengakses layanan publik, namun
sebagian besar program tersebut masih
berfokus pada aspek keterampilan teknis
penggunaan aplikasi tanpa secara eksplisit
mengintegrasikannya dengan penguatan
kesadaran hak dan tanggung jawab warga
negara. Kegiatan pengabdian ini berupaya
mengisi kesenjangan tersebut dengan
memadukan pelatihan teknis penggunaan
aplikasi Cek Bansos dan penguatan civic
literacy secara terintegrasi, sehingga
peningkatan kemampuan digital masyarakat
sekaligus diarahkan untuk memperkuat
partisipasi warga negara dalam mengawasi
dan mendukung transparansi program
bantuan sosial pemerintah.
Berdasarkan permasalahan tersebut,
kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
(PkM) ini dirancang melalui sosialisasi dan
literasi penggunaan aplikasi Cek Bansos
secara mandiri yang diintegrasikan dengan
penguatan civic literacy dalam Pendidikan
Kewarganegaraan. Kegiatan ini bertujuan: 1)
meningkatkan pengetahuan masyarakat
mengenai fungsi, manfaat, dan fitur aplikasi
Cek Bansos; 2) meningkatkan keterampilan
masyarakat dalam menggunakan aplikasi
Jurnal Loyalitas Sosial
Vol. 8 No. 2 Agustus 2026
Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences
p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380
77
tersebut secara mandiri; 3) mengembangkan
civic literacy masyarakat melalui pemahaman
hak memperoleh informasi publik dan
partisipasi dalam pengawasan kebijakan
pemerintah; serta 4) mendorong peningkatan
kepercayaan masyarakat terhadap
transparansi dan akuntabilitas program
bantuan sosial yang diselenggarakan
pemerintah. Artikel ini melaporkan proses
pelaksanaan dan hasil dari kegiatan
pengabdian tersebut, mulai dari identifikasi
kebutuhan mitra, pelaksanaan sosialisasi dan
pelatihan, hingga evaluasi dampaknya
terhadap pengetahuan, keterampilan digital,
civic literacy, dan kepercayaan publik
masyarakat mitra.
METODE
Kegiatan pengabdian ini
menggunakan pendekatan partisipatif
(participatory approach) yang menempatkan
masyarakat sebagai subjek sekaligus mitra
dalam seluruh rangkaian kegiatan.
Pengabdian dilaksanakan di Majlis Ta'lim
Daarul Ulum, Kampung Sasak RT 05/08,
Desa Tegal Kemang, Kabupaten Bogor, pada
hari MingguSenin, 1011 Mei 2026, pukul
09.0012.00 WIB, dengan seluruh rangkaian
kegiatan dilaksanakan secara tatap muka.
Khalayak sasaran kegiatan berjumlah
2030 orang yang terdiri atas masyarakat
penerima bantuan sosial, calon penerima
bantuan sosial, tokoh masyarakat, perangkat
desa/kelurahan, kader pemberdayaan
masyarakat, karang taruna dan kelompok
pemuda, serta ibu rumah tangga dan
masyarakat usia produktif. Pemilihan sasaran
didasarkan pada kebutuhan peningkatan
literasi digital dan civic literacy yang
berkaitan dengan akses informasi bantuan
sosial secara mandiri.
Pelaksanaan kegiatan diawali dengan
koordinasi bersama mitra dan observasi awal
untuk mengidentifikasi kebutuhan
masyarakat terkait akses informasi bantuan
sosial. Tahap selanjutnya berupa sosialisasi
mengenai kebijakan dan mekanisme bantuan
sosial, edukasi civic literacy mengenai hak
dan kewajiban warga negara dalam
memperoleh informasi publik, pelatihan
penggunaan aplikasi Cek Bansos melalui
demonstrasi (mulai dari mengunduh aplikasi
melalui Play Store, registrasi dan verifikasi
akun, mengecek status penerima bantuan,
hingga memanfaatkan fitur usul dan
sanggah), praktik langsung oleh peserta
menggunakan telepon pintar masing-masing,
serta pendampingan individual bagi peserta
yang mengalami kesulitan.
Metode pelaksanaan meliputi
ceramah untuk penyampaian materi, diskusi
dan tanya jawab untuk menggali pengalaman
serta kendala peserta, demonstrasi langkah-
langkah penggunaan aplikasi, praktik
langsung, dan pendampingan selama praktik
berlangsung. Pelaksanaan tim pengabdi
Jurnal Loyalitas Sosial
Vol. 8 No. 2 Agustus 2026
Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences
p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380
78
melibatkan satu dosen anggota dan dua
mahasiswa (Abdul Aji Wiratama dan Lidiavia
Kartika Longa) yang bertugas membantu
proses pendampingan praktik langsung,
sehingga setiap peserta dapat memperoleh
perhatian yang lebih intensif selama proses
registrasi, verifikasi, maupun pengecekan
status bantuan sosial pada aplikasi masing-
masing.
Evaluasi kegiatan dilakukan melalui
empat instrumen yang saling melengkapi.
Pretest diberikan pada awal kegiatan untuk
mengukur pengetahuan awal peserta
mengenai program bantuan sosial dan
aplikasi Cek Bansos, sedangkan posttest
diberikan pada akhir kegiatan untuk
mengetahui peningkatan pemahaman peserta
setelah mengikuti sosialisasi, edukasi civic
literacy, dan pelatihan. Observasi dilakukan
oleh tim pengabdi selama sesi praktik untuk
mengamati secara langsung keterampilan
peserta dalam mengoperasikan aplikasi,
termasuk kemandirian peserta dalam
menyelesaikan setiap tahapan tanpa bantuan
fasilitator. Angket kepuasan diberikan pada
akhir kegiatan untuk memperoleh umpan
balik peserta terhadap penyampaian materi,
metode pelaksanaan, maupun manfaat yang
dirasakan dari kegiatan pengabdian ini. Hasil
dari keempat instrumen tersebut dianalisis
secara deskriptif kualitatif untuk
menggambarkan perubahan pengetahuan,
keterampilan, dan kesadaran civic literacy
peserta sebelum dan setelah kegiatan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat (PkM) dengan tema “Sosialisasi
dan Literasi Cek Bansos Mandiri sebagai
Penguatan Civic Literacy dalam Pendidikan
Kewarganegaraan untuk Meningkatkan
Kepercayaan Publik terhadap Program
Pemerintah” telah dilaksanakan sesuai
dengan tahapan yang direncanakan.
Pelaksanaan diawali dengan koordinasi
bersama mitra untuk mengidentifikasi
kebutuhan masyarakat terkait akses informasi
bantuan sosial. Hasil identifikasi
menunjukkan bahwa sebagian besar peserta
belum memahami mekanisme pengecekan
status bantuan sosial secara mandiri dan
masih bergantung pada informasi dari pihak
lain, sementara pemahaman mengenai hak
warga negara dalam memperoleh informasi
publik juga masih relatif rendah. Temuan
awal ini menjadi dasar penyusunan materi
sosialisasi, edukasi civic literacy, dan
pelatihan aplikasi yang disampaikan pada
tahap berikutnya.
Pada sesi sosialisasi program bantuan
sosial, peserta memperoleh pemahaman
mengenai jenis-jenis bantuan sosial yang
tersedia, mekanisme penyaluran bantuan,
pentingnya pembaruan data penerima
manfaat, serta peran masyarakat dalam
Jurnal Loyalitas Sosial
Vol. 8 No. 2 Agustus 2026
Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences
p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380
79
mengawasi pelaksanaan program bantuan
sosial (Kementerian Sosial Republik
Indonesia, 2023). Peningkatan pemahaman
tersebut terlihat dari meningkatnya partisipasi
peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab;
banyak peserta yang sebelumnya belum
mengetahui prosedur pengecekan bantuan
sosial menjadi lebih memahami proses
tersebut setelah mengikuti kegiatan.
Edukasi civic literacy yang diberikan
berhasil memperkuat kesadaran peserta
mengenai hak memperoleh informasi publik,
pentingnya partisipasi dalam pengawasan
kebijakan pemerintah, pemanfaatan teknologi
digital untuk pelayanan publik, serta
tanggung jawab warga negara dalam
mendukung tata kelola pemerintahan yang
baik. Peserta memahami bahwa penggunaan
aplikasi Cek Bansos bukan sekadar sarana
teknis untuk memperoleh informasi,
melainkan juga wujud partisipasi warga
negara dalam mendukung transparansi dan
akuntabilitas pemerintah (Branson, 1998;
Milner, 2010).
Hasil pretest menunjukkan bahwa
sebagian besar peserta belum mengetahui
secara pasti perbedaan jenis-jenis bantuan
sosial, mekanisme pembaruan data penerima
manfaat, maupun keberadaan fitur usul dan
sanggah pada aplikasi Cek Bansos. Setelah
mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, hasil
posttest dan observasi menunjukkan
peningkatan yang konsisten pada aspek
pengetahuan maupun keterampilan tersebut,
yang ditunjukkan antara lain melalui
kemampuan peserta menjawab pertanyaan
pada sesi tanya jawab secara lebih tepat, serta
kemampuan menyelesaikan tahapan registrasi
dan pengecekan status bantuan sosial secara
mandiri pada sesi praktik. Hasil angket
kepuasan juga menunjukkan respons yang
positif terhadap penyampaian materi, metode
demonstrasi dan praktik langsung, serta
pendampingan yang diberikan oleh tim
pengabdi, yang dinilai peserta memudahkan
mereka memahami dan mempraktikkan
langkah-langkah penggunaan aplikasi secara
bertahap.
Partisipasi ibu rumah tangga dan
warga usia produktif sebagai bagian terbesar
dari peserta kegiatan turut memberikan
gambaran penting mengenai dimensi
kesetaraan dalam literasi digital. Kelompok
ini pada umumnya memiliki keterbatasan
waktu dan pengalaman dalam menggunakan
aplikasi layanan publik dibandingkan
kelompok usia muda, sehingga
pendampingan intensif secara individual
terbukti menjadi faktor penting yang
membantu mereka menyelesaikan seluruh
tahapan penggunaan aplikasi secara mandiri.
Temuan ini menegaskan bahwa kesenjangan
literasi digital tidak hanya bersifat
generasional, tetapi juga berkaitan dengan
pola interaksi sosial sehari-hari, sehingga
strategi pendampingan berbasis komunitas
Jurnal Loyalitas Sosial
Vol. 8 No. 2 Agustus 2026
Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences
p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380
80
seperti Majlis Ta'lim menjadi pendekatan
yang relevan untuk menjangkau kelompok
masyarakat yang selama ini kurang terpapar
edukasi digital pemerintah.
Pelatihan penggunaan aplikasi Cek
Bansos dilakukan melalui demonstrasi dan
praktik langsung menggunakan telepon pintar
peserta. Pada tahap ini peserta dibimbing
untuk mengunduh aplikasi melalui Play Store,
melakukan registrasi dan verifikasi data
pengguna, mengecek status penerima bantuan
sosial, menggunakan fitur usul dan sanggah,
serta mengakses informasi bantuan sosial
secara mandiri. Hasil pelatihan menunjukkan
bahwa sebagian besar peserta mampu
mengikuti setiap tahapan penggunaan
aplikasi dengan baik dan, setelah
mendapatkan pendampingan, dapat
melakukan pengecekan data bantuan sosial
secara mandiri tanpa bantuan fasilitator.
Peserta yang sebelumnya belum pernah
menggunakan aplikasi layanan publik
berbasis digital menjadi lebih percaya diri
dalam mengakses informasi secara mandiri,
sebuah indikasi meningkatnya literasi digital
sebagaimana dimaksud oleh Gilster (1997)
dan UNESCO (2021), yakni kemampuan
yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga
mencakup kemampuan mencari dan
mengevaluasi informasi secara kritis.
Secara keseluruhan, hasil kegiatan
menunjukkan bahwa sosialisasi dan literasi
penggunaan aplikasi Cek Bansos
memberikan dampak positif terhadap
peningkatan pengetahuan dan keterampilan
masyarakat, sekaligus berhasil menjawab
permasalahan utama yang sebelumnya
dihadapi, yaitu rendahnya pemahaman
mengenai program bantuan sosial dan
terbatasnya kemampuan memanfaatkan
layanan digital pemerintah. Dari perspektif
Pendidikan Kewarganegaraan, kegiatan ini
berkontribusi memperkuat civic literacy
masyarakat yang tidak hanya mencakup
pengetahuan mengenai hak dan kewajiban
warga negara, tetapi juga kemampuan
mengakses informasi publik, memahami
kebijakan pemerintah, dan berpartisipasi
dalam proses pengawasannya (Milner, 2010).
Peningkatan kemampuan peserta
dalam menggunakan aplikasi Cek Bansos
juga menegaskan peran penting literasi digital
dalam mendukung pelayanan publik yang
lebih efektif dan transparan. Pemanfaatan
teknologi digital memungkinkan masyarakat
memperoleh informasi secara cepat, akurat,
dan mandiri sehingga dapat mengurangi
ketergantungan terhadap informasi yang
belum tentu valid, sejalan dengan temuan
bahwa rendahnya literasi digital masyarakat
berpotensi memicu penyebaran
kesalahpahaman dan misinformasi terkait
kebijakan publik (UNESCO, 2021; Mietzner,
2020). Melalui fitur usul dan sanggah pada
aplikasi Cek Bansos, masyarakat juga
memperoleh ruang partisipasi yang lebih luas
Jurnal Loyalitas Sosial
Vol. 8 No. 2 Agustus 2026
Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences
p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380
81
untuk berinteraksi langsung dengan sistem
pelayanan publik tanpa harus melalui
prosedur birokrasi yang panjang, sejalan
dengan konsep partisipasi warga negara
sebagai modal sosial yang mendukung tata
kelola pemerintahan yang demokratis
(Putnam, 2000).
Selain meningkatkan literasi digital
dan civic literacy, kegiatan ini juga
berkontribusi terhadap peningkatan
kepercayaan publik terhadap program
pemerintah. Ketika masyarakat memiliki
akses langsung terhadap informasi bantuan
sosial dan memahami mekanisme yang
berlaku, potensi munculnya kesalahpahaman
maupun persepsi negatif terhadap program
pemerintah dapat diminimalkan. Kondisi ini
sejalan dengan pandangan bahwa transparansi
informasi, akuntabilitas, dan keterlibatan
masyarakat merupakan faktor utama yang
memengaruhi tingkat kepercayaan publik
terhadap institusi pemerintah (Blind, 2007;
OECD, 2022). Dengan demikian, penguatan
literasi aplikasi layanan publik seperti Cek
Bansos dapat menjadi salah satu strategi
mikro di tingkat komunitas untuk
memperkuat hubungan antara pemerintah dan
masyarakat dalam penyelenggaraan program
bantuan sosial.
Temuan ini juga relevan dengan
persoalan ketidaktepatan sasaran dan
lemahnya validitas data penerima bantuan
sosial yang selama ini menjadi sorotan publik
di tingkat nasional (Mietzner, 2020). Ketika
masyarakat pada tingkat basis, seperti jamaah
Majlis Ta'lim Daarul Ulum, mampu
memeriksa dan memutakhirkan status
kepesertaan mereka sendiri melalui fitur usul
dan sanggah, maka beban verifikasi data yang
selama ini bertumpu pada aparat
desa/kelurahan maupun petugas lapangan
dapat dibantu oleh partisipasi masyarakat itu
sendiri. Dengan kata lain, penguatan civic
literacy pada level komunitas berpotensi
memberikan kontribusi nyata, meskipun
berskala mikro, terhadap perbaikan tata kelola
data bantuan sosial secara nasional, sekaligus
memperkuat argumen bahwa persoalan
ketepatan sasaran bantuan sosial tidak hanya
dapat diselesaikan melalui perbaikan sistem
di tingkat pusat, tetapi juga memerlukan
penguatan kapasitas masyarakat di tingkat
tapak.
Dari sisi kelembagaan, kegiatan ini
juga menegaskan peran strategis perguruan
tinggi dalam menjalankan fungsi Tri Dharma,
khususnya pengabdian kepada masyarakat,
sebagai jembatan antara kebijakan
pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat di
tingkat komunitas. Kolaborasi antara dosen,
mahasiswa, dan mitra Majlis Ta'lim dalam
kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan
partisipatif yang melibatkan tokoh agama dan
simpul sosial keagamaan dapat menjadi jalur
yang efektif untuk menjangkau kelompok
masyarakat yang selama ini relatif sulit
Jurnal Loyalitas Sosial
Vol. 8 No. 2 Agustus 2026
Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences
p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380
82
diakses oleh program literasi digital
pemerintah maupun lembaga lain, sekaligus
membuka peluang kolaborasi berkelanjutan
antara perguruan tinggi, pemerintah
desa/kelurahan, dan komunitas keagamaan
dalam program-program penguatan literasi
digital dan civic literacy di masa mendatang.
Secara akademik, kegiatan ini
memberikan kontribusi pada kajian
Pendidikan Kewarganegaraan dengan
menunjukkan bahwa literasi digital dan civic
literacy bukan dua kompetensi yang berdiri
sendiri, melainkan saling berkaitan dan dapat
dikembangkan secara terintegrasi melalui
satu program pengabdian. Kemampuan teknis
menggunakan aplikasi layanan publik seperti
Cek Bansos menjadi lebih bermakna ketika
disertai dengan kesadaran akan hak dan
kewajiban warga negara, sebagaimana
kemampuan berpartisipasi dalam pengawasan
kebijakan publik akan lebih efektif apabila
didukung oleh keterampilan digital yang
memadai. Model integrasi ini sejalan dengan
gagasan bahwa civic literacy pada era digital
tidak lagi terbatas pada pemahaman
konstitusional dan kelembagaan semata,
tetapi juga mencakup kemampuan warga
negara memanfaatkan teknologi informasi
untuk memperoleh informasi publik,
menyampaikan aspirasi, serta berpartisipasi
dalam berbagai program pemerintah (Milner,
2010), sehingga model sosialisasi dan
pendampingan yang diterapkan dalam
kegiatan ini berpotensi direplikasi pada
program pengabdian lain yang menyasar
layanan publik digital serupa, seperti layanan
kesehatan, kependudukan, maupun
pendidikan berbasis aplikasi pemerintah.
Temuan ini juga memiliki implikasi
kebijakan bagi pemerintah daerah maupun
perguruan tinggi dalam menyusun strategi
peningkatan literasi digital yang lebih
inklusif. Indeks pelayanan elektronik
pemerintah pada tingkat nasional maupun
daerah pada dasarnya tidak hanya ditentukan
oleh ketersediaan infrastruktur dan aplikasi,
tetapi juga oleh kesiapan masyarakat dalam
memanfaatkannya secara mandiri (United
Nations, 2022). Pengalaman pada kegiatan ini
menunjukkan bahwa pendekatan berbasis
komunitas, yang memadukan sosialisasi
kebijakan, edukasi hak kewarganegaraan, dan
pendampingan teknis secara langsung,
mampu menjangkau kelompok masyarakat
yang selama ini relatif sulit terjangkau oleh
sosialisasi digital berskala besar melalui
media massa maupun media sosial. Dengan
demikian, strategi peningkatan literasi digital
layanan publik idealnya tidak hanya
mengandalkan kampanye satu arah dari
pemerintah pusat, tetapi juga perlu didukung
oleh program pendampingan tatap muka yang
melibatkan simpul-simpul sosial di tingkat
komunitas, seperti majlis ta'lim, organisasi
kemasyarakatan, maupun karang taruna,
Jurnal Loyalitas Sosial
Vol. 8 No. 2 Agustus 2026
Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences
p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380
83
sebagai mitra dalam menjangkau kelompok
rentan digital.
Keterlibatan mahasiswa dalam proses
pendampingan pada kegiatan ini juga
memberikan manfaat timbal balik, baik bagi
masyarakat mitra maupun bagi mahasiswa itu
sendiri sebagai bagian dari pembelajaran
berbasis pengabdian (service learning).
Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai
fasilitator teknis, tetapi juga belajar
memahami secara langsung dinamika
permasalahan literasi digital dan civic literacy
di tingkat masyarakat, yang menjadi bekal
penting bagi pembentukan kompetensi
kewarganegaraan mereka sebagai calon
pendidik maupun tenaga profesional di
bidang Pendidikan Kewarganegaraan.
Pengalaman lapangan semacam ini sejalan
dengan prinsip bahwa pendidikan
kewarganegaraan yang efektif tidak hanya
diajarkan secara teoretis di ruang kelas, tetapi
juga perlu dipraktikkan secara nyata melalui
keterlibatan langsung dalam kehidupan
bermasyarakat (Branson, 1998).
Secara keseluruhan, temuan-temuan
di atas dapat dirangkai menjadi satu alur
keterkaitan yang saling menguatkan.
Peningkatan literasi digital (Gilster, 1997;
UNESCO, 2021) menjadi prasyarat bagi
masyarakat untuk mampu mengakses aplikasi
Cek Bansos secara mandiri; kemandirian
tersebut kemudian membuka ruang
partisipasi warga negara dalam mengawasi
dan memutakhirkan data bantuan sosial
melalui fitur usul dan sanggah, sebagai wujud
konkret civic literacy dan modal sosial
partisipatif (Branson, 1998; Milner, 2010;
Putnam, 2000); pada gilirannya, partisipasi
dan akses informasi yang lebih transparan
tersebut berkontribusi pada menguatnya
kepercayaan masyarakat terhadap institusi
pemerintah (Blind, 2007; OECD, 2022).
Rangkaian keterkaitan antara literasi digital,
civic literacy, partisipasi, dan kepercayaan
publik inilah yang menjadi kontribusi utama
kegiatan pengabdian ini, sekaligus menjadi
dasar argumentasi bahwa penguatan civic
literacy berbasis literasi aplikasi layanan
publik dapat menjadi model pengabdian yang
direplikasi pada konteks program bantuan
sosial maupun layanan publik digital lainnya
di berbagai wilayah.
Kegiatan ini memiliki sejumlah
keterbatasan yang perlu menjadi perhatian
untuk pengabdian lanjutan, antara lain jumlah
peserta yang masih terbatas pada satu wilayah
mitra, durasi pelaksanaan yang relatif singkat,
serta evaluasi yang bersifat deskriptif
kualitatif berdasarkan hasil observasi, pretest-
posttest, dan angket kepuasan, tanpa
pengukuran dampak jangka panjang secara
kuantitatif. Meskipun demikian, hasil
kegiatan secara konsisten menunjukkan
bahwa sosialisasi dan literasi Cek Bansos
mandiri efektif meningkatkan pemahaman
masyarakat mengenai bantuan sosial,
Jurnal Loyalitas Sosial
Vol. 8 No. 2 Agustus 2026
Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences
p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380
84
memperkuat civic literacy, meningkatkan
kemampuan penggunaan teknologi digital,
serta mendorong tumbuhnya kepercayaan
publik terhadap program-program
pemerintah, sehingga kegiatan serupa perlu
dilakukan secara berkelanjutan dengan
cakupan sasaran yang lebih luas.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
dengan tema “Sosialisasi dan Literasi Cek
Bansos Mandiri sebagai Penguatan Civic
Literacy dalam Pendidikan Kewarganegaraan
untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik
terhadap Program Pemerintah”, dapat
disimpulkan bahwa kegiatan telah terlaksana
dengan baik dan mencapai tujuan yang
ditetapkan. Kegiatan sosialisasi berhasil
meningkatkan pemahaman masyarakat
mengenai program bantuan sosial,
mekanisme penyaluran bantuan, serta
pentingnya validitas data penerima manfaat.
Pelatihan dan pendampingan penggunaan
aplikasi Cek Bansos juga memberikan hasil
positif, ditandai dengan kemampuan sebagian
besar peserta untuk mengoperasikan aplikasi
secara mandiri, mulai dari registrasi hingga
pengecekan status bantuan sosial dan
pemanfaatan fitur usul dan sanggah, sehingga
menunjukkan adanya peningkatan literasi
digital. Selain itu, kegiatan ini turut
memperkuat civic literacy peserta melalui
peningkatan kesadaran akan pentingnya
partisipasi warga negara dalam mendukung
transparansi dan akuntabilitas program
pemerintah, yang pada akhirnya berkontribusi
terhadap peningkatan kepercayaan publik
terhadap program bantuan sosial yang
diselenggarakan pemerintah.
Mengingat manfaat yang diperoleh,
disarankan agar masyarakat mitra terus
memanfaatkan aplikasi Cek Bansos secara
mandiri dan aktif menggunakan fitur usul dan
sanggah untuk mendukung validitas data
penerima manfaat, sementara pemerintah dan
aparatur desa/kelurahan perlu terus
meningkatkan sosialisasi serta memberikan
pendampingan berkelanjutan agar layanan
digital dapat menjangkau kelompok
masyarakat yang masih memiliki
keterbatasan literasi digital. Perguruan tinggi
juga disarankan untuk terus mengembangkan
program pengabdian yang berfokus pada
penguatan literasi digital dan civic literacy
dengan cakupan sasaran yang lebih luas,
disertai pendampingan jangka panjang dan
evaluasi dampak secara kuantitatif, sehingga
hasilnya dapat berkontribusi lebih optimal
terhadap peningkatan kepercayaan publik
terhadap program-program pemerintah.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada
Yayasan Sasmita Jaya dan Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Jurnal Loyalitas Sosial
Vol. 8 No. 2 Agustus 2026
Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences
p-ISSN 2655-9072 | e-ISSN 2686-1380
85
Universitas Pamulang atas pendanaan dan
fasilitasi kegiatan melalui Kontrak No.
0001/D5/SPKPM/LPPM/UNPAM/IV/2026,
kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Pamulang, kepada
Ustzh. Hj. Satimah, S.Pd.I. selaku Ketua Majlis
Ta'lim Daarul Ulum beserta jamaah di Kampung
Sasak, Desa Tegal Kemang, Kabupaten Bogor,
serta kepada mahasiswa Abdul Aji Wiratama
dan Lidiavia Kartika Longa yang telah
membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.
REFERENSI
Blind, P. K. (2007). Building trust in
government in the twenty-first century:
Review of literature and emerging
issues. United Nations Department of
Economic and Social Affairs.
Branson, M. S. (1998). The role of civic
education. Center for Civic Education.
Gilster, P. (1997). Digital literacy. Wiley
Computer Publishing.
Kementerian Sosial Republik Indonesia.
(2023). Pedoman pemanfaatan aplikasi
Cek Bansos. Kementerian Sosial RI.
Mietzner, M. (2020). Populist anti-scientism,
religious polarization, and
institutionalized corruption: How
Indonesia's democratic decline shaped
its COVID-19 response. Journal of
Current Southeast Asian Affairs, 39(2),
227249.
Milner, H. (2010). The internet generation:
Engaged citizens or political dropouts.
Tufts University Press.
OECD. (2022). Building trust to reinforce
democracy: Main findings from the
2021 OECD survey on drivers of trust in
public institutions. OECD Publishing.
Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The
collapse and revival of American
community. Simon & Schuster.
UNESCO. (2021). Media and information
literacy: Curriculum for educators and
learners. UNESCO Publishing.
United Nations. (2022). United Nations e-
government survey 2022: The future of
digital government. United Nations.