PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS

Abstract

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditetapkan dalam undang--undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Untuk mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus memperhatikan kesalahan dari pembuat. Namun tidak cukup dengan memperhatikan kesalahan saja, melainkan juga harus diperhatikan alasan-alasan dan keadaan-keadaan yang menghapuskan pidana yang tertuang dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Dalam hal pelaku telah memenuhi ketentuan Pasal itu maka pelaku telah terbebas dari ancaman pidana. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif yaitu merupakan penelitian hukum terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terutama yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Terdakwa Mariyanto berdasarkan fakta persidangan tidak memenuhi unsur dari dari Pasal  44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP yang menghapuskan pidana sehingga Terdakwa Mariyanto mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan mengetahui bahwa Korban dalam hal ini juga memiliki kesalahan yang berkontribusi dalam terciptanya delik dan Terdakwa tidak ada niat batin jahat dalam dirinya, sehingga Terdakwa tidak membahayakan, maka penulis berpendapat bahwa Terdakwa lebih tepat dikenakan hukuman percobaan sebagaimana permohonan Penasehat Hukum atas nama Mariyanto dalam Pledoinya karena pertimbangan kemanusiaan dan keadilan.