PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TERHADAP JUAL BELI HAK ATAS TANAH MENGGUNAKAN AKTA DIBAWAH TANGAN. (Studi Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/Pn Pbr)
Abstract
This research was conducted with the aim of finding out how the validity of the status of buying and selling land which was carried out without a Land Deed Making Officer (PPAT) and how the settlement was carried out by the buyer, so that buying and selling land carried out without a PPAT could have definite legal force. By using the normative juridical research method, it can be concluded: 1. In buying and selling land carried out without a deed, the official making the land deed is a legal sale and purchase as long as it complies with Articles 1338 and Article 1320 of the Indonesian Civil Code, the problem faced is only a matter of proof. at the trial later. 2. Settlements that can be made by the buyer, so that the sale and purchase of land carried out without a PPAT deed can have definite legal force by requesting a District Court Decision which provides legal certainty to the plaintiff as the legal owner of the land and buildings on it. Then a decision was obtained stating that the evidence submitted by the Plaintiff was in the form of a Sale and Purchase Agreement and Sales Purchase Receipt between the Plaintiff and the Defendant on February 21, 2012 Valid and Valuable and ordered the Bank Tabungan Negara branch pekanbaru to provide a certificate of ownership of the house to the plaintiff.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Fakultas Hukum Universitas Pamulang

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Penulis yang artikelnya diterbitkan pada Jurnal Pena Hukum (JPH) ini menyetujui persyaratan berikut:
Penulis memiliki hak cipta dan memberikan hak jurnal untuk publikasi pertama dengan karya yang secara simultan dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution License yang memungkinkan orang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal dalam jurnal ini.
Penulis dapat mengadakan perjanjian kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas publikasi awalnya di jurnal ini.
Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting pekerjaan mereka secara online (mis., Dalam repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengajuan, karena dapat menyebabkan pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan. Lihat (The Effect of Open Access).
