Kewarganegaraan Ekologis Berbasis Pancasila

Dari Ecological Behavior Menuju Constitutional Ecological Agency

Abstract

Krisis ekologis dan perubahan iklim menuntut perluasan makna kewarganegaraan dari hubungan warga negara dengan negara menuju relasi konstitusional warga negara dengan lingkungan hidup dan generasi mendatang. Di Indonesia, perluasan tersebut memiliki basis normatif dalam Pancasila, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan keberlanjutan dan wawasan lingkungan sebagai prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan membangun konsep Green Constitutional Citizenship berbasis Pancasila sebagai konstruksi teoritis yang menghubungkan nilai Pancasila, konstitusionalisme lingkungan, hak dan kewajiban warga negara, serta partisipasi ekologis. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan Conceptual Approach, Statute Approach, dan Philosophical Approach. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui interpretasi sistematis, konseptual, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi kewarganegaraan ekologis yang ada cenderung hanya berkembang di ranah pendidikan dan perilaku lingkungan, sementara dimensi konstitusionalnya belum dirumuskan secara utuh. Penelitian ini berupaya menawarkan model Green Constitutional Citizenship yang bertumpu pada empat dimensi: kesadaran konstitusional ekologis, hak dan kewajiban ekologis, partisipasi dalam tata kelola lingkungan, dan tanggung jawab antargenerasi. Hasil penelitian ini menyatakan harus ada upaya terjadinya pergeseran dari ecological behavior menuju green constitutional agency, dimana  perubahan cara pandang dari sekedar tindakan ramah lingkungan yang bersifat individual-moral menjadi pengakuan hak dan kapasitas hukum ekosistem. Pancasila berfungsi sebagai fondasi etik-filosofis, sedangkan Pasal 33 ayat (4) berfungsi sebagai norma konstitusional yang mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam kehidupan ekonomi dan kewarganegaraan. Konsep ini dapat menjadi basis pengembangan PPKn, literasi hukum lingkungan, dan partisipasi publik dalam pembangunan berkelanjutan.