KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM KONSEP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP INFORMASI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Abstract

Dalam negara hukum yang demokratis, penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada pihak-pihak yang diperintahnya. Dengan demikian, konsekuensi logisnya adalah ketika suatu negara yang berdiri di atas tanggung jawab rakyat terbuka dan bertanggung jawab kepada rakyatnya melalui informasi publik, maka hak atas informasi publik merupakan hak dasar yang ditetapkan oleh konstitusi sebagai kontrak sosial antara negara dan masyarakat. Keterbukaan informasi publik yang membuka ruang bagi publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu pilar kebebasan berekspresi, pilar demokrasi, transparansi, dan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dalam reformasi konstitusi Indonesia, hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara terbuka dan jujur sebagai bentuk pelayanan publik dari lembaga negara dan lembaga pemerintah telah ditetapkan karena pemenuhan hak warga negara atas informasi publik merupakan tanggung jawab. negara melalui pemerintah. sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas kinerjanya sebagai bentuk tegaknya prinsip-prinsip Good Governance. Dengan semangat tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (selanjutnya disebut UU KIP) sebagai salah satu reformasi yang ditandai dengan tata pemerintahan yang baik untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam prosesnya.