ANALISIS YURIDIS LEGALSTANDING FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
Abstract
Kedudukan fatwa MUI yang dapat dijadikan dasar bagi masyarakat dan pemerintah bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak jarang menimbulkan polemik permasalahan ambiguitas kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu sendiri sebagai dasar pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Sebab berdasarkan Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, fatwa MUI bukanlah bagian dari peraturan perundang-undangan, karena tidak dibuat oleh badan/atau lembaga yang berwenang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
References
Buku
Azumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tanggapan, Cetakan ke I, Rosdakarya, Bandung, 2000.
Gayo, A. A. (2011). Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI.
Muhammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988, INIS, Jakarta, 1993.
Maslihan Mohammad Ali, Sejarah Revitalisasi Pemikiran Hukum dalam Metodologi Fatwa, Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah, CSIF, Pati, 2015.
Zafrullah Salim, Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia.Fatw Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI Tahun 2012.
Jurnal
Iswahyudi, I. (2016). Majelis Ulama Indonesia dan Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif. Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial, 11(2), 361-391.
Rusli, R. (2011). Tipologi Fatwa di Era Modern: Dari Offline ke Online. HUNAFA: Jurnal Studia Islamika, 8(2), 269-306.
Mubarok, J. (2017). Hasanudin, Fikih Mu‟ amalah Maliyah: Akad Syirkah dan Mudharabah.
Internet
https://news.detik.com/kolom/3398740/kedudukan-dan-fatwa-mui-dariperspektif- ketatanegaraan (diakses 30/01/2022, pukul 18.00).
https://news.detik.com/berita/d-3397842/mahfud-md-apakah-fatwa-mui-harus-diikuti-tentu- tidak (diakses 26/01/2022, pukul.01.49).
http://nasional.kompas.com/read/2022/26/22/17052291/mahfud.md.sebut.fatwa.mui. tak.bisa.disamakan.dengan. hukum.positif.(diak ses 26/01/2022, pukul.02.00).
