DAMPAK PRAKTIK TINDAK PIDANA MONEY POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM SERTA DAMPAK HUKUM TERHADAP PELAKU BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN

Abstract

Money politik adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya dia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum, berdasarkan pasal 73 ayat 3 Undang-Undang No. 3 tahun 1999 dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 secara jelas mengatur mengenai money politik, suap merupakan golongan tindak melanggar hukum dalam tatanan masyarakat secara tidak sadar Money politik merupakan tindakan pelanggaran kompanye yang dapat mengubah literatur pola pikir masyarakat mengenai sistem politik yang sebenarnya.