PENERAPAN HUKUM KERERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Putusan No. 83/Pid.Sus/2017/PN.WGP)

Abstract

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut KDRT merupakan salah satu tindak pidana yang kerap terjadi dalam sebuah rumah tangga. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun pada kenyataannya banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT secara signifikan. Kasus ini bermula saat Yakub Luta Marumata selaku terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana Putusan No. 83/Pid.Sus/2017/PN.WGP pada tanggal 15 Agustus 2017, adalah bersalah melakukan tindak Pidana Melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap saksi korban yaitu istrinya, Elisabeth Harabi Loda. Berdasarkan putusan tersebut, bahwa hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa.