ARBITRASE SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PENGADILAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Abstract

Putusan Arbitrase bersifat final and binding artinya putusan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum seperti banding dan kasasi dan putusan tersebut mengikat bagi para pihak untuk dipatuhi secara suka rela dengan itikad baik karena sebelum putusan dibuat mereka juga telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan segala konsekuensinya. Dengan disahkannya Undang-undang arbitrase diharapkan pelaksanaan arbitrase di Indonesia akan semakin baik karena adanya jaminan bahwa putusan suatu arbitrase baik nasional maupun internasional pasti dapat dilaksanakan di Indonesia. Akan tetapi sebenarnya masih terdapat beberapa masalah dalam undang-undang tersebut salah satunya dalah mengenai pelaksanaan putusan arbitrase. Klausula arbitrase yang tertuang di dalam perjanjian bisnis yang mengikat kedua belah pihak pada prinsipnya dapat dijadikan dasar untuk meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian tersebut ke Pengadilan Negeri atas dasar prinsip dalam UU kekuasaan kehakiman, UU Arbitrase, asas pacta sunt servanda dan asas kebebasan berkontrak.