HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Abstract

Dalam perjalanan sebuah pernikahan bisa putus karena perceraian. Setelah perkawinan putus, bukan hanya tugas dan istri yang hilang terutama utang perkawinan. Bagi perkawinan yang mempunyai sedikit utang harus diselesaikan di muka pengadilan dengan pembagian harta. Baik suami maupun istri yang terikat perjanjian utang dalam perkawinan harus bertanggung jawab atas harta bersama dan harta pribadinya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya utang persatuan dalam suatu perkawinan dan bagaimana pertanggungjawaban suami istri terhadap utang perkawinan jika perkawinan putus karena perceraian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris yang didasarkan pada norma-norma hukum yang ada dan juga melihat kenyataan dan terjadi di masyarakat. Pendekatan empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum pada masyarakat, dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung, ke masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang objektif. Dari penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa pertanggungjawaban atas hutang perkawinan tergantung pada undang-undang yang mengaturnya. Dalam hal kekayaan kesatuan yang ditemukan di kuh. Perdata jadi utang persatuan saat perceraian dibebankan dalam kesatuan kekayaan. Sedangkan hukum perkawinan adalah memisahkan harta bersama dan harta pribadi, yang kemudian juga memisahkan antara utang bersama dan utang pribadi. Hutang pribadi dibebankan pada harta pribadi suami istri yang melakukan hutang, sedangkan hutang bersama adalah beban suami istri yang harus dipertanggungjawabkan bersama.