PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MEMPEROLEH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Abstract

ABSTRAK

Di Indonesia, pengaturan tentang Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam tahun 2020, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja (Cipta Kerja). Karena hukum melibatkan di berbagai sektor, UU Cipta Kerja sering dijuluki sebagai “One-Size-Fits-All†Law atau Omnibus Law. Dengan ketentuan UU Cipta Kerja, terdapat beberapa perubahan pada UU Ketenaga kerjaan. Undang-undang Penciptaan Lapangan Kerja menghilangkan dan mengubah sebagian pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penulis akan membahas tentang peran undang-undang penciptaan lapangan kerja dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha dan mempelajari peraturan baru dalam UU Cipta Kerja tentang "Hilangnya Jaminan Kerja". Jaminan Kehilangan Kerja merupakan program yang dijalankan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan untuk melindungi pekerja/buruh yang diberhentikan. Perlindungan terhadap pekerja/buruh sangat penting karena meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja akan menjamin terjaganya kerukunan di dalam negeri.