ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DALAM PRAKTIK E-COMMERCE DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN

Abstract

ABSTRAK

Pesatnya pertumbuhan bisnis perdagangan elektronik (e-commerce) menjadi suatu penghargaan sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah. Pasalnya, sejumlah masalah yang berpengaruh terhadap ketidakpuasan pelanggan belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis implementasi Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada praktik perdaganagan secara elektronik dan dampaknya terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif, dengan metode pendekatan secara  yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian  ini yaitu sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada ketidaksesuaian antara regulasi yang diatur oleh pemerintah dengan tata laksana dan prosedur yang berlaku pada perdagangan elektronik (e-commerce) dalam hal pengiriman barang atau jasa dan ketidaksesuaian tersebut menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Sehingga peraturan pemerintah perlu dilakukan penyesuaian atau revisi agar lebih jelas, detail, dan tidak multitafsir, serta mekanisme keluhan pelanggannya dibuat secara terintegritasi dengan mekanisme penyelesaiannya menganut prinsip locus delicti atau kompetensi absolut sehingga penyelesainnya menjadi lebih cepat.

Kata Kunci : e-commerce, ketidaksesuaian regulasi, kepuasan pelanggan

ABSTRACT

Fast growth business electronics (e-commerce) to something appreciation at a time Becomes challenge for government . The reason is , a number of influential problem _ to dissatisfaction customer not yet resolved. This study aims to analyze juridically the implementation of law number 80 of 2019 concerning trading through electronic systems on electronic trading practices and their impact on costumer satisfaction. This research is a qualitative legal research, with a normative juridical approach. The data sources in this study are secondary data sources in the form of primary legal materials, secondary legal material and tertiary legal materials. The result of the study indicate that there is a discrepancy between the regulations regulated by the government and the procedures and procedures applicable to electronic commerce (e-commerce) in terms of the delivery of goods or services and this discrepancy causes costumer dissatisfaction. So that government regulations need to be adjusted or revised to be clearer, detailed, and not multi-interpreted, and the costumer complaint mechanism is made in an integrated manner with the settlement mechanism adhering to the principle of locus delicti or absolut competence so that the settlement becomes faster.

Keyword : e-commerce, regulatory non-compliance, costumer satisfaction