IMPLEMENTASI PUTUSAN QUASI YUDIKATIF TERKAIT PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL

Abstract

ABSTRAK

Perkara pengajuan Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi setiap tahun semakin meningkat dan perkara yang dikabulkan juga relatif banyak, begitu pula pengujian peraturan dibawah Undang-Undang ke Mahkamah Agung juga tidak kalah tingginya. hal tersebut merupakan fenomena yang sangat buruk terhadap sistem proses pembentukanya karena tidak memperhatikan norma yang lebih tinggi, fenomena seperti ini terus berkembang, baik produk hukum yang dikeluarkan oleh badan legislatif bersama (Presidan) atau produk hukum yang dikeluarkan oleh badan Eksekutif. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan referensi. Agar hierarki Peraturan Perundang-undangan dapat dipastikan dipatuhi oleh penyelenggara serta peran kekuasaan kehakiman dalam menjalankan kewenanganya tidak sia-sia, maka perlu adanya penambahan kewenangan dalam tubuh kekuasaan kehakiman atau pengaturan yang lebih dapat menjamin kekuatan putusan pengujian Peraturan Perundang-undangan. Hukum nasional merupakan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum suatu negara. Dalam konteks ini hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Sebab, di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia.

Kata Kunci ; Quasi Yudikatif, Pengujian Peraturan Perundang-undangan , Sistem Hukum Nasional

ABSTRACT

The cases of filing the Constitutional Court Law are increasing every year and relatively many cases are granted, as well as the testing of regulations under the Supreme Court Law is also no less high. this is a very bad phenomenon for the formation process because it does not pay attention to higher norms, phenomena like this continue to grow, both legal products issued by the joint legislative body (President) or legal products issued by the executive body. This research was conducted using a normative juridical method through a literature study by examining secondary data including legislation, research results, scientific journals and references. So that the hierarchy of laws and regulations can be ensured to be obeyed by the organizers and the role of judicial power in carrying out its authority is not in vain, it is necessary to have an authority within the body of judicial power or regulation that can better guarantee the strength of the decision to review the legislation. National law is a law or statutory regulation that is formed and implemented to achieve the legal basis and ideals of a country. In this context, Indonesian national law is a legal entity or the purpose of statutory regulations that are built to achieve a state based on the Preamble and the articles of the 1945 Constitution. Because, in the Preamble and the Articles of the 1945 Constitution, it is contained in the objectives, basic , and the ideals of Indonesian state law.

Keywords; Quasi Judiciary, Testing Legislation and National Legal System