KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG NYATA KEPADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ONLINE

Abstract

ABSTRAK

Meningkatnya angka kekerasan seksual berbasis online (KGBO) saat ini belum dibarengi dengan perlindungan hukum kepada korban. Saat ini kebijakan criminal di Indonesia masih lambat merespons karena tingginya agenda politik dalam pengesaahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Padahal RUU PKS dapat dilihat sebagai  politik hukum criminal atau kebijakan criminal yang dapat dikatakan sebagau jalan keluar dan sebuah langkah substansial untuk menghukum pelaku KGBO dan memberikan upaya preventif sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi korban. Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk melihat sejauh mana persoalan KGBO ini berpotensi menurun jika RUU PKS disahkan sebagai paying hukum pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan.

ABSTRACT

The increasing number of online-based sexual violence (KGBO) is currently not accompanied by legal protection for victims. Currently, criminal policy in Indonesia is still slow to respond due to the high political agenda in the ratification of the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS). Whereas the PKS Bill can be seen as a political criminal law or criminal policy that can be said as a way out and a substantial step to punish the perpetrators of the KGBO and provide preventive measures as well as provide legal protection for victims. This paper uses a normative juridical approach to see to what extent this KGBO issue has the potential to decrease if the PKS Bill is passed as an umbrella for criminal law in accordance with the purpose of punishment.

Keywords: Online Based Sexual Violance, Elimination of Sexual Violence Bill, Criminal Policy, Purpose of Sentencing.