KEPASTIAN HUKUM PERIZINAN BERUSAHA PERSEROAN TERBATAS DAN MEKANISME PENDIRIAN PT PERORANGAN SETELAH ADANYA UU CIPTA KERJA

Abstract

ABSTRAK

Dunia bisnis saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam menjalankan usaha, banyak pengusaha memilih bentuk perseroan terbatas, karena: modal/saham, memiliki aset yang terpisah dari aset pemegang saham, pemegang saham menanggung kewajiban terbatas, pemisahan fungsi antara pemegang saham, personil manajemen atau direksi, dan pengawas. melaksanakan fungsi pengawasan, kekuasaan tertinggi adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perseroan terbatas adalah: badan hukum dari persekutuan modal, didirikan Menurut perjanjian, kegiatan operasi akan dilakukan sepenuhnya dengan modal terdaftar. Untuk menjalankan suatu usaha tentunya diperlukan perizinan berusaha sebagai bentuk legalitas perusahaan. UU Cipta Kerja memunculkan regulasi baru tentang mekanisme dalam pembuatan perizinan berusaha yang sudah berbasis online, untuk memudahkan para pelaku usaha membuat perizinan berusaha. Selain memunculkan regulasi baru terkait perizinan berusaha UU Cipta Kerja juga telah melahirkan suatu peraturan baru tentang adanya PT Perorangan, yaitu PT yang didirikan hanya dengan satu orang pendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dimana menggunakan sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tertier dalam melakukan penelitian.

Kata Kunci : UU Cipta Kerja; Perizinan Usaha; PT Perorangan

ABSTRACT

The business world is currently experiencing very rapid development. In running a business, many entrepreneurs choose the form of a limited liability company, because: capital/shares, have assets that are separate from the assets of shareholders, shareholders bear limited liability, separation of functions between shareholders, management personnel or directors, and supervisors. To carry out the supervisory function, the highest authority is the General Meeting of Shareholders (GMS). A limited liability company is: a legal entity from a capital partnership, established. According to the agreement, operations will be carried out entirely with registered capital. To run a business, of course, a business license is needed as a form of company legality. The Employment Creation Law introduces new regulations regarding the mechanism for making business licenses that are already based online, to make it easier for business actors to make business permits. In addition to bringing up new regulations related to business licensing, the Job Creation Law has also given birth to a new regulation regarding the existence of individual PTs, namely PTs established with only one founder. The method used in this research is a normative legal research method. Where to use primary, secondary, and tertiary legal sources in conducting research.

Keyword : Job Creation Law; Business Licensing; Individual PT