KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN HAK ATAS SEBAGIAN TANAH YANG BERASAL DARI SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN YANG MASIH TERIKAT HAK TANGGUNGAN (Analisa Sertifikat Tanah Nomor 5/Kelurahan Sukabumi Selatan Atas Nama Haji Abdul Rachim Bin Muhamad Cs)

Abstract

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah dalam pendaftaran tanah yaitu untuk menciptakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, yang berupa diterbitkan alat bukti yang kuat berupa sertipikat tanah. Hubungan lebih lanjut antara Hak Atas Tanah terhadap Hak Tanggungan, bahwa Hak Atas Tanah terbagi dalam beberapa jenis hak sebagaimana disebutkan sebelumnya, yang masing-masing hak tersebut dapat dibebani dengan lembaga Hak Tanggungan. Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau disebut Hak Tanggungan merupakan Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah tertentu, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Hak Atas Tanah tertentu sebagaimana dimaksud di atas, diatur dalam Pasal 4 UUHT bahwa Hak Atas Tanah dalam UUPA yang dapat dibebankan Hak Tanggungan yaitu :  (1) Hak Milik; (2) Hak Guna Usaha; (3) Hak Guna Bangunan; (4) Hak Pakai di atas Tanah Negara.

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah diatas, menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah yang berjudul “KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN HAK ATAS SEBAGIAN TANAH YANG BERASAL DARI SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN YANG MASIH TERIKAT HAK TANGGUNGAN (Analisa Sertifikat Tanah Nomor 5/Kelurahan Sukabumi Selatan Atas Nama Haji Abdul Rachim Bin Muhamad Cs)â€.

Kata Kunci : Kepastian Hukum; Pendaftaran Tanah; Hak Tanggungan.

ABSTRACT

The government's policy in land registration is to create guarantees of legal certainty and legal protection to holders of land rights, in the form of issuing strong evidence in the form of land certificates. A further relationship between Land Rights and Mortgage Rights is that Land Rights are divided into several types of rights as previously mentioned, each of which can be encumbered with Mortgage institutions. Mortgage rights on land and objects related to land or called Mortgage Rights are Guarantee Rights that are imposed on certain land rights, including or not including other objects that are an integral part of the land, for the settlement of certain debts, which provide position that is prioritized for certain creditors over other creditors. Certain Land Rights as referred to above, are regulated in Article 4 of the UUHT that Land Rights in the LoGA that can be charged with Mortgage Rights are: (1) Property Rights; (2) Cultivation Rights; (3) Building Use Rights; (4) Right of Use on State Land.

Based on the description of the background of the problem above, it is the author's interest to conduct a scientific research entitled "LEGAL CERTAINTY OF APPLICATIONS FOR RIGHTS TO SOME OF THE LAND COMING FROM THE CERTIFICATE OF BUILDING USE RIGHTS THAT ARE STILL BINDING ON LIABILITY RIGHTS (Analysis of Land Certificate Number 5/Kelurahan Sukabumi Selatan on behalf of Haji Abdul Rachim Bin Muhammad Cs)â€.

Keywords: Legal Certainty; Land Registration; Mortgage right