PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO GINI) DALAM PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Analisis Putusan No. 891 K/Pdt/2008)

Authors

  • Zakiah * fakultas hukum universitas pamulang
  • Ani Pitriani fakultas hukum universitas pamulang

Abstract

ABSTRAK

Harta Gono Gini adalah harta kekayaan dalam perkawinan yang dihasilkan oleh suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, Harta Gono Gini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VII Tentang Harta Benda Dalam Perkawinan Pasal 35, Kasus ini berawal dari perceraian antara Dr. Med. Maya Surjadjaja, DCS. MS selaku Penggugat dan Dr. Hardi Susanto selaku Tergugat, Penggugat merasa bahwa harta kekayaan yang dimiliki sejak perkawinan merupakan harta bersama yang tidak dapat dikuasai secara sepihak oleh Tergugat. Oleh karena itu, gugatan ini telah mencapai tingkat kasasi dengan Putusan nomor 891 K/Pdt/2008 pada tanggal 26 Mei 2010 dimana Pengadilan Agung mengabulkan sebagian permohonan penggugat agar harta yang dibeli pada saat perkawinan dinyatakan sebagai harta bersama dan penggugat juga berhak atas harta bersama.

 

Kata kunci: Perkawinan, Perceraian, harta bersama.

 

ABSTRACT

Gono Gini assets are assets in a marriage that are produced by a husband and wife jointly during the marriage period. Based on the positive law in force in Indonesia, the Gono Gini property is regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Chapter VII concerning Property in Marriage Article 35, This case began with a divorce between Dr. Med. Maya Surjadjaja, DCS. MS as the Plaintiff and Dr. Hardi Susanto as the Defendant, the Plaintiff feels that the assets owned since the time of the marriage are joint assets that cannot be controlled unilaterally by the Defendant. Therefore, this lawsuit has reached the stage of cassation with Decision number 891 K/Pdt/2008 on May 26, 2010 where the Court Agung partially granted the plaintiff's request that the property purchased at the time of the marriage was declared to be joint property and the plaintiff was also entitled to the joint property.

 

Keywords: Marriage, Divorce, common property

Downloads

Published

2021-02-15