PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEGIATAN INVESTASI ILEGAL

Abstract

ABSTRAK

Minat masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan investasi semakin tinggi setiap tahunnya dan didominasi oleh generasi milenial atau di bawah umur 30 tahun. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, semua dapat diakses melalui internet, semakin banyak pula investasi yang berbasis online baik melalui aplikasi maupun website. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab maraknya kasus penipuan dan korban penawaran investasi yang juga diduga ilegal kepada masyarakat. Masyarakat tergiur oleh iming-iming dan janji hasil investasi yang tinggi, tapi kurang memperhatikan dan memahami tingkat resikonya. Metode penelitian ini bersifat normatif atau penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder baik menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Hasil penelitian ini ialah menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, peran Otoritas Jasa Keuangan memberikan tindakan pencegahan berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta melakukan pengawasan setiap kegiatan investasi melalui dibentuknya Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI). Selain memiliki peran preventif, Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki peran represif dimana OJK akan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memberikan sanksi administratif bagi para pelaku usaha jasa keuangan ilegal.

Kata kunci: Investasi Ilegal, Otoritas Jasa Keuangan, Peran.

ABSTRACT

The interest of the Indonesian people in investing activities is getting higher every year and is dominated by the millennial generation or under the age of 30 years. The development of increasingly sophisticated technology, everything can be accessed via the internet, more and more investments are based online either through applications or websites. This condition is one of the causes of the rise of fraud cases and victims of investment offers that are also suspected of being illegal to the public. People are tempted by the lure and promises of high investment returns, but they don't pay attention and understand the level of risk. This research method is normative or normative research is carried out by examining library materials or secondary data using primary, secondary, or tertiary legal materials. The result of this research is that according to Law Number 21 of 2011, the role of the Financial Services Authority (OJK) is to provide preventive measures in the form of socialization and education to the public as well as supervising every investment activity through the establishment of an Investment Alert Task Force (SWI). In addition to having a preventive role, the Financial Services Authority also has a repressive role where the OJK will facilitate the settlement of consumer complaints that have been harmed by actors in Financial Services Institutions in accordance with the laws and regulations and provide administrative sanctions for illegal financial services business actors. 

Keywords: Illegal Investment, Financial Services Authority, Role.