PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGRI SIPIL SATUAN PAMONG PRAJA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DI KOTA TANGERANG SELATAN

Abstract

ABSTRAK

Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah harus diawasi dan ditegakan agar program kerja kepala daerah dapat berjalan dengan baik, sebagai contoh peraturan daerah tentang ketertiban umum dimana melarang pedagang kaki lima berjualan ditrotoar jalan, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum peraturan daerah memberikan peringatan kepada pedagang kaki lima dan jika tidak dihiraukan maka diberikan tindakan penggusuran terhadap pedagang kaki lima tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Pejabat Penyidik Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan dan bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Pejabat Penyidik Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan dalam melakukan penyidikan pelanggaran peraturan daerah. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat khususnya wilayah Tangerang Selatan yang tidak diatur ataupun sebagai aturan kelanjutan dari peraturan pemerintah ataupun perundang-undangan. Jika masyarakat Tangerang Selatan ada yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah yang berlaku untuk Kota Tangerangan Selatan maka akan ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Selatan. Adanya dugaan terjadinya tindakan pelanggaran maka akan dilakukan penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau masyarakat lebih mengenal dengan dengan sebutan PPNS yang berada di instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan. Penyidik yang dimaksud diatas melaksanakan kegiatan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat didalam peraturan yang ada di Indoensia. Hal ini juga dijelaskan pada pasal berikutnya yaitu pada Pasal 3 menyatakan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan berpedoman dari peraturan yang ada di Indonesia Kegiatan yang dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam menegakkan peraturan daerah sehingga terjadi ketertiban umum dan ketentraman di dalam masyarakat. Namun dalam melaksanakan kegiatan penyidikan ada kendala yang dihadapi penyidik diantaranya masalah dana dan jumlah penyidik sedikit.

Kata Kunci : Penyidik Pegawai Negeri Sipil

ABSTRACT

Regional regulations and regional head regulations must be monitored and enforced so that the regional head's work program can run well, for example the regional regulation on public order which prohibits street vendors from selling on the sidewalks, the Civil Service Police Unit as law enforcer of regional regulations gives warnings to street vendors five and if it is not ignored, then the action of eviction is given to the street vendor. This research is empirical legal research (empirical juridical) is a type of sociological legal research and can also be referred to as field research, namely examining applicable legal provisions and what is happening in reality in society. The formulation of the problem in this research is how to carry out the investigation carried out by the Civil Service Investigating Officer at the South Tangerang City Civil Service Police Unit and how the obstacles faced by the Civil Investigating Officer at the South Tangerang City Civil Service Police Unit in investigating violations of regional regulations. The South Tangerang City Regional Regulation was made to regulate people's lives, especially the South Tangerang area which is not regulated or as a continuation rule of government regulations or legislation. If there are people in South Tangerang who violate the regional regulations that apply to the City of South Tangerang, they will be dealt with by the Civil Service Police Unit of South Tangerang Regency. If there is an allegation of a violation, an investigation or investigation will be carried out by the Civil Servant Investigating Officer or the public better known as PPNS who are in the Civil Service Police Unit of South Tangerang City. The investigator referred to above carries out investigative activities in accordance with the provisions that have been made in the existing regulations in Indonesia. This is also explained in the next article, namely Article 3 states that the activities of civil servant investigators are carried out by referring to existing regulations in Indonesia. Activities carried out by civil servant investigators are in enforcing regional regulations so that there is public order and peace in society. However, in carrying out investigative activities there are obstacles faced by investigators, including problems with funds and a small number of investigators.

Keywords: Civil Servant Investigator