PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA PRIMA PERSADA

Abstract

ABSTRAK

Dalam pemberian kredit perbankan didalamnya diatur oleh peraturan perundang-undangan mengenai perbankan maupun aturan internal perbankan yang berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) namun sebelum dilaksanakan pencairan kredit kepada nasabah, bank melakukan beberapa tahapan proses yaitu dari analisa kelayakan nasabah, usaha, pekerjaan dan jaminan, setelah proses tersebut dilalui tahap terpenting adalah penandatanganan perjanjian kredit kedua belah pihak, sebagai dasar pijakan perbuatan hukum antara kedua belah pihak. Aspek legalitas dalam perjanjian kredit sangatlah penting ketika terjadi permasalahan kredit macet. Langkah penyelamatan tersebut berupa musyawarah seperti yang diamanatkan dalam peraturan BI maupun berupa pelelangan jaminan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dalam praktik pengikatan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan hendaknya dilaksanakan sesuai aturan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksana pemberian kredit dengan jaminan hak tanggunan serta mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di PT. BPR Surya Prima Persada. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris yang didasarkan pada kenyataan yang ada di lapangan. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi.Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan di BPR Surya Prima Persada telah sesuai dengan bank Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) BPR Surya Prima Persada. Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pada Hak atas Tanah yang dibebani Hak Tangungan. Dalam hal penyelesaian kredit macet, BPR Surya Prima Persada menempuh langkah musyawarah yang dilanjutkan dengan pelelangan eksekusi jaminan hak tanggungan apabila terjadi kegagalan dalam hal musyawarah dengan nasabah. PT. BPR Surya Prima Persada menggunakan penyelesaian dengan cara di luar pengadilan (non ltigasi) dengan tahap rescheduling, reconditioning, restructuring.

Kata Kunci : Perjanjian, Jaminan dan Kredit Macet

ABSTRACT

In the provision of banking credit in it is regulated by the laws and regulations regarding banking and internal banking rules in the form of Standard Operating Procedures (SOP) but before the disbursement of credit to customers, the bank performs several stages of the process, namely from the analysis of customer eligibility, business, employment and guarantees, after the process is passed the most important stage is the signing of credit agreements between the two parties, as the basis of the footing of the deed. law between the two sides. The legality aspect in credit agreements is very important when there is a bad credit problem. The rescue step is in the form of deliberation as mandated in BI regulations and in the form of guarantee auctions as stipulated in Law No. 4 of 1996 on Dependent Rights, in the practice of binding credit with guaranteed Dependent Rights should be carried out in accordance with the rules. Therefore, the author is interested in conducting research on the implementation of credit with guaranteed collateral rights and wanprestasi settlement mechanisms in credit agreements with guaranteed Dependent Rights at PT. BPR Surya Prima Persada.. The type of research used is field research, the approach used is juridical-empirical based on the reality that exists in the field. Data sources are obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques by observation. Based on the results of research that the implementation of credit with guaranteed dependent rights in BPR Surya Prima Persada has been in accordance with the bank based on standard operating procedures (SOP) of BPR Surya Prima Persada. The creation of a Deed of Granting Dependent Rights which aims to guarantee legal certainty on land rights that are burdened with Tangungan Rights. In the case of bad credit settlement, BPR Surya Prima Persada takes a deliberative step followed by the auction of the execution of dependent rights guarantees in case of failure in terms of deliberation with customers. PT. BPR Surya Prima Persada uses settlement in an out-of-court (non-ltigation) manner with the stages of rescheduling, reconditioning, restructuring.

Keywords: Agreements, Guarantees and Bad Credit