Akuntabilitas Politik Legislator Di Bawah Dominasi Partai Dalam Sistem Demokrasi Perwakilan Di Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas politik legislator di bawah dominasi partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan di Indonesia. Permasalahan penelitian berangkat dari adanya kecenderungan pergeseran orientasi pertanggungjawaban anggota legislatif dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan kepada partai politik sebagai kendaraan politik yang mengusung dan mengendalikan karier politik legislator. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan representasi politik karena aspirasi masyarakat sering kali tidak menjadi prioritas utama dalam proses pengambilan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Partai Politik, dan Undang-Undang Pemilihan Umum, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan menyebabkan terjadinya pergeseran akuntabilitas politik dari public accountability menuju party accountability. Legislator cenderung lebih mempertimbangkan kepentingan dan kebijakan partai dibandingkan aspirasi konstituen karena adanya mekanisme pencalonan, disiplin partai, dan pergantian antar waktu. Kondisi tersebut berdampak pada melemahnya representasi substantif dan menurunnya kualitas demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme akuntabilitas publik, reformasi internal partai politik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja legislator guna mewujudkan sistem demokrasi yang lebih inklusif dan berorientasi pada kedaulatan rakyat.