Analisis Dampak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentara Nasional Indonesia Terhadap Peran Militer dalam Urusan Sipil dan Implikasinya Terhadap Prinsip Pemisahan Kekuasaaan di Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap peran militer dalam urusan sipil serta implikasinya terhadap prinsip pemisahan kekuasaan di Indonesia. Perubahan pengaturan dalam undang-undang tersebut memberikan perluasan tugas, fungsi, dan kewenangan TNI, khususnya dalam penanganan ancaman nonmiliter dan keterlibatan dalam jabatan sipil tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan peran TNI dalam urusan sipil bertujuan mendukung stabilitas nasional dan menghadapi ancaman modern yang bersifat multidimensional. Namun, pengaturan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip supremasi sipil dan prinsip pemisahan kekuasaan karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara militer dan lembaga sipil. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 harus tetap berada di bawah kontrol sipil, pengawasan konstitusi, serta prinsip negara hukum agar tidak melemahkan sistem demokrasi di Indonesia.